Kesetiaan “Petugas” Partai Hanya Pada Boss

Oleh: Cak Ahmad Cholis Hamzah

Baca Juga: Mengenal Hari Buruh 1 Mei

Optika.id - Saya pernah mendengar ceramah almarhum mantan Menteri Luar Negeri RI (1956-1957) dan diplomat senior, serta sahabatnya Presiden RI pertama Ir. Soekarno yaitu bapak Ruslan Abdul Gani (orang asli Surabaya dan pernah terlibat pertempuran 10 Nopember 1945 di Surabaya), beliau mengatakan My loyalty to my party ends when my loyalty to my country begins. atau Kesetiaan saya kepada partai saya berakhir begitu kesetiaan saya kepada negara saya dimulai.

Kalimat itu pernah diucapkan oleh Manuel L Quezon, Presiden Persemakmuran Filipina (1935-1944) dan Presiden AS; John F Kennedy (1961-1963). Makna yang lebih luas dari kalimat itu adalah kalau seseorang pemimpin partai politik sudah menjadi pemimpin pemerintahan atau pemimpin negara, maka maka pada saat itu juga dia harus melepaskan atribut partai politiknya".

Dalam konteks pemerintahan Indonesia, mestinya, kalau seseorang sudah terpilih sebagai Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota dan anggota parlemen, jika sebelumnya dia pemimpim atau pengurus parta politik, maka dia harus melepaskan jabatan di partainya selama dia mengemban tugas negara atau pemerintahan.

Maksudnya adalah supaya dia dalam melaksanakan tugasnya benar-benar berada di atas semua golongan atau kelompok masyarakat, dan supaya pikiran dan perbuatannya benar-benar untuk kepentingan seluruh rakyat, dan supaya dia tidak dapat dipengaruhi oleh partai politik tertentu. (kalau sudah tidak menjabat pemimpin negara atau pemimpin pemerintahan lagi, ya kembali lagi ke partainya).

Namun kata-kata diatas nampaknya tidak ada di kehidupan politik sekarang ini, karena semua anggota partai politik berpredikat sebagai Petugas Partai demikian yang pernah diucapkan Ibu Megawati Soekarnoputri Ketua Umum PDI-P. Bahkan Presiden Jokowi yang didukung PDI-P juga disebut sebagai Petugas Partai. Sebagai Petugas Partai maka mereka harus tunduk pada keputusan Ketua Partai.

Hal ini terbukti ketika Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menyarankan kepada Menko Polhukam Mahfud MD untuk melobi para Ketua Umum partai politik yang ada di Senayan jika ingin meloloskan RUU Perampasan Aset.

Pernyataan itu dilontarkan ketika menjawab permintaan Pak Mahfud MD agar DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam rangka memerangi praktek korupsi. Ditegaskan secara gamblang oleh Bambang Pacul, bahwa semua anggota DPR hanya menuruti apa kata Ketua Umum mereka masing-masing.

Baca Juga: Singapura Menolak Campur Tangan Asing Dalam Pemilu

Pak Mahfud tanya pada kite, tolong dong UU Perampasan Aset dijalanin. Republik di sini gampang Pak, Senayan ini. Lobinya jangan di sini pak, nih Korea-korea ini nurut sama bosnya masing-masing, kata Bambang Pacul dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Menko Polhukam pada hari Rabu (29/3/2023) lalu.

Ia menyatakan bahwa anggota Dewan hanya takut kepada Ketua Umum partai mereka masing-masing. Sekeras dan setegas apapun mereka, ketika sudah ada suara dari Ketum maka semuanya bisa berubah.

Di sini boleh ngomong galak pak, kalau Bambang Pacul ditelepon ibu, Pacul, berhenti wes, siap. Gitu pak. Nih laksanakan, (maka) laksanakan pak, ujarnya.

Lalu, ia menyatakan bahwa jika memang Mahfud MD menginginkan agar RUU Perampasan Aset dimasukkan lagi ke dalam program legislasi nasional (Prolegnas) dan disahkan menjadi Undang-Undang, maka jalur politiknya bukan di Senayan, melainkan di semua Ketua Umum partai politik.

Baca Juga: UNUSA yang Inklusif

Sepertinya kehidupan perpolitikan nasional kita dikuasai oleh kelompok oligarki. Seperti diketahui oligarki itu tidak hanya kelompok kecil yang memiliki kekuasaan ekonomi belaka namun juga penguasaan dibidang politik.

Seperti diketahui Oligarki (dari bahasa Yunani (oligarkhía) 'memerintah oleh sedikit'; dari (olígos) 'sedikit', dan (arkho) 'memerintah atau memerintah') adalah bentuk konseptual struktur kekuasaan di mana kekuasaan terletak pada sejumlah kecil orang.

Orang-orang ini mungkin atau mungkin tidak dibedakan oleh satu atau beberapa karakteristik, seperti bangsawan, ketenaran, kekayaan, pendidikan, atau kontrol perusahaan, agama, politik, atau militer.

Kondisi itu yang menyebabkan Pak Menko Polhukam Prof. Mahfud MD mengeluh ketika ceramah di Masjid UGM bahwa upaya memberantas korupsi dinegeri ini selalu mentok di DPR, dan ternyata dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR membuka mata publik bahwa upaya memberantas korupsi itu mentok di DPR karena para anggota DPR itu tidak bisa berbuat apa-apa karena harus tunduk kepada elit Parpol, sehingga pernyataan Kesetiaan saya kepada partai saya berakhir begitu kesetiaan saya kepada negara saya dimulai tidak terjadi di negeri ini.

Editor : Pahlevi