Purbaya Diganti Chatib Basri? Basri: Hanya 3 Tugas Menkeu

Optika.id – Presiden Prabowo Subianto sore tadi, Selasa, 09/06/2026, memanggil Chatib Basri, ekonom senior, ke Istana. Basri, mantan menteri keuangan dijaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, tiba di kompleks Istana sekitar pukul 15.30 WIB.

Kehadiran Basri di Istana memperkuat isu Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa bakal diganti. Sepekan ini santer isu Purbaya bakal diganti Basri akibat gagal menangani anjloknya IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan), runtuhnya nilai rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS), dan maraknya isu “sell Indonesia” (investasi kabur ke luar negeri).

Basri bakal bertemu Presiden Prabowo Bersama Dewan Ekonomi Nasional. Meskipun demikian kehadirannya langsung menyita perhatian lantaran dalam beberapa waktu terakhir namanya santer disebut-sebut sebagai kandidat yang akan masuk kabinet, termasuk dikaitkan dengan posisi Menteri Keuangan.
Hanya 3 Tugas Menkeu
Yang menarik saat wartawan bertanya Basri, dosen tamu di Universitas Harvard itu, menjelakan dengan gamblang tugas menteri keuangan. Basri mengatakan tugas menkeu dalam menghadapi tekanan fiskal sebenarnya sederhana.

Menurut Basri tugas menkeu sederhana karena hanya memiliki tiga pilihan kebijakan, yakni menaikkan penerimaan, memangkas belanja, atau menambah utang.

Menurutnya, ruang fiskal pemerintah saat ini semakin sempit di tengah perlambatan ekonomi global, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, hingga potensi kenaikan harga energi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

“Sebetulnya tugas dari Menteri Keuangan itu sangat gampang. Dia hanya punya opsi tiga hal, naikkan, potong, pinjam. Itu, hanya tiga itu,” kata Basri dalam Grab Business Forum 2026 di Jakarta, Selasa (09/06/2026).

Ia menjelaskan pemerintah pada dasarnya hanya bisa meningkatkan penerimaan negara, memangkas pengeluaran, atau menutup kebutuhan pembiayaan melalui utang.
“Kalau Anda tidak bisa naikkan, maka Anda harus potong. Kalau Anda tidak bisa potong, Anda harus pinjam (utang). As simple as that,” ujarnya.

Basri mewanti wanti menaikkan pajak bukan pilihan realistis dalam kondisi ekonomi saat ini, karena berpotensi semakin menekan aktivitas usaha dan daya beli masyarakat.

“Masa di dalam situasi ini tax revenue, tax-nya mesti dinaikkan? Nggak mungkin juga,” katanya.

Sementara, opsi menambah utang juga dinilai tidak ideal lantaran biaya pinjaman sedang mahal seiring tingginya suku bunga global.

“Siapa yang mau pinjam uang sekarang, cost-nya akan jadi sangat mahal,” ucapnya.

Karena itu, ia menilai langkah yang paling memungkinkan adalah melakukan rasionalisasi belanja negara secara selektif untuk menjaga kredibilitas fiskal.

“Maka opsi yang paling mungkin itu adalah opsi tiga. Cut the spending selectively,” katanya.

Chatib mengatakan kekhawatiran investor saat ini lebih banyak berkaitan dengan keberlanjutan fiskal pemerintah dibandingkan fundamental ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Ia mencontohkan premi risiko Indonesia yang tercermin dalam credit default swap (CDS) sudah meningkat sejak awal tahun, bahkan sebelum konflik terbaru di Timur Tengah terjadi.

Menurutnya, sekitar 23 persen pelemahan rupiah dapat dijelaskan oleh kenaikan risiko fiskal yang tercermin dalam CDS.

“Artinya saya bisa bilang bahwa soal kita itu adalah soal confidence risk. Jadi kalau isu ini di-address, sebetulnya ada harapan ini bisa diperbaiki,” ujarnya.

Dalam paparannya, Chatib juga mengingatkan kemampuan pemerintah menambah utang tidak hanya ditentukan oleh rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB), melainkan juga oleh kemampuan penerimaan negara untuk membayar bunga dan cicilan utang.

Ia menilai ruang fiskal Indonesia relatif terbatas karena rasio pajak masih rendah sehingga pemerintah perlu berhati-hati dalam mengelola belanja dan pembiayaan negara

Tulisan: Aribowo