Jakarta (optika.id) - Isu desa dan dana desa kembali disinggung oleh calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 01, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Dia berpendapat bahwa agar desa bisa sejahtera, maka dana desa harus ditambah dan pihaknya menjanjikan apabila memenangkan pemilihan presiden (Pilpres) 2024 nanti, dana desa akan dikatrol hingga Rp5 Miliar.
Tak ada yang salah dengan dana desa. Menurut Analis Kebijakan Publik dari The Indonesia Institute, Arfianto Purbolakso, dana desa memang berguna untuk mencegah ketimpangan antara desa dan kota. Menurutnya dana tersebut adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberantas kemiskinan di desa.
Baca juga: Cak Imin Usul Sistem Pemilu Diganti: Pemilu 2024 Banyak Timbul Fitnah
Lantas, mengapa program ini ditawarkan serta menjadi salah satu andalan dalam menarik pemilih?
Menurut Arfianto, dana desa merupakan bukti kehadiran negara dalam pembangunan dan dampaknya dirasakan langsung oleh publik, dalam hal ini penduduk desa. Oleh sebab itu, dia menyebut bahwa program ini bisa menjadi salah satu andalan yang ditawarkan oleh ketiga paslon capres-cawapres dan bisa digunakan dalam kampanye untuk menarik minat pemilih.
Misalnya, kubu Anies-Muhaimin yang sering menggunakan dana desa sebagai salah satu materi kampanye mereka. Apalagi, Menteri Desa saat ini berasal dari fraksi PKB yang notabenenya bagian dari Timnas AMIN pula. Sementara itu, pasangan nomor urut 02, Prabowo-Gibran menggunakan narasi dana desa karena mereka membawa narasi keberlanjutan Jokowi. Salah satunya adalah melanjutkan program dana desa Jokowi itu sendiri.
Baca juga: Cak Imin Respon Kunjungan Anies ke DPP PDIP: Semoga Lancar
Sedangkan pasangan nomor urut 03, kubu Ganjar-Mahfud menggunakan dana desa untuk kampanye dengan cara melabeli kebijakan bahwa dana desa berasal dari Jokowi yang merupakan kader PDIP. Di satu sisi, mereka juga bisa menggunakan narasi bahwa PDIP merakyat.
Secara terpisah, Analis Politik dari Universitas Padjajaran (Unpad), Kunto Adi Wibowo menganggap jika dana desa menjadi daya tarik politik lantaran program ini bisa membangun pencitraan pemerintahan yang pro-desa. Selain itu, alasan lainnya adalah karena kultur politik di Indonesia yang bercorak kental patron-klien. Artinya, kepala desa, aparat desa memiliki pengaruh yang kuat terhadap warganya.
Walau kita bilang netralitas, pada akhirnya warga atau pemilih akan mencari informasi atau bertanya ke tokoh-tokoh masyarakat, dan kepala desa salah satunya, kata Kunto dalam keterangannya, Jumat (26/1/2024).
Baca juga: Resmi, Muktamar PKB Tentukan Cak Imin Kembali Jadi Ketum
Janji dana desa, menurut Kunto, pada mulanya bukan untuk memengaruhi masyarakat. Melainkan ditujukan kepada para kepala desa dan perangkatnya. Setelah itu, baru memengaruhi masyarakat berdasarkan pengaruh patron tertentu.
Kalau endorsement bukan masalah orang atau warga desanya. Menurut saya lebih pada dukungan dari kepala desa, perangkat desa, yang kemudian dijadikan referensi utama oleh pemilih dalam menentukan pilihan dan itu membuat isu ini dianggap efektif, pungkas Kunto.
Editor : Pahlevi