Oleh: Ahmad Cholis Hamzah
Optika.id - Presiden Prabowo Subiyanto adalah Presiden terpilih yang mendapatkan amanat penuh dari rakyat Indonesia untuk membawa negeri ini ke arah yang lebih maju, bermartabat di dunia internasional, berdaulat dan mengentas kemiskinan dan sebagainya.
Baca juga: Pok Ame-Ame, Belalang Kupu-Kupu
Untuk mencapai keberhasilan mengemban amanat rakyat tadi tentu Presiden Prabowo harus diberi kesempatan seluas-luasnya oleh rakyat untuk berkiprah sesuai dengan visi dan misinya.
Namun sayang kita sering mendengar bahwa masih ada pihak yang cawe-cawe politik di pemerintahan Pak Prabowo saat ini. Berbagai media melaporkan soal cawe-cawe tersebut antara lain majalah Tempo menayangkan di acara podcastnya Tempo Bocor Alus yang menyebutkan secara jelas mantan Presiden Jokowi masih melakukan politik cawe-cawe.
Bahkan dilaporkan beberapa menteri aktif di Kabinetnya Pak Prabowo antara lain Menteri Koperasi Budi Arie sowan ke Pak Jokowi. Podcast Tempo itu juga menambahkan bahwa sepertinya Pak Prabowo belum bisa melepaskan dari pengaruh pak Jokowi.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada 27 Desember 2024 tahun lalu dilaporkan Tempo bertemu Pak Jokowi. Selain Raja Juli, pembantu Prabowo yang terpantau pernah sowan ke Jokowi di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan dan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia serta Menteri Investasi Rosan Roeslani juga tercatat menemui Jokowi sebelum dilantik.
Upaya mempengaruhi pemerintahan negara oleh pihak lain oleh media tvtroopes didefinisikan sebagai: "A state has another under their umbrella as a vassal state. The vassal state is expected to be loyal, pay tribute and committed to their host state's call."
"Sebuah negara menguasai negara lain di bawah payung mereka sebagai negara bawahan. Negara bawahan diharapkan setia, membayar upeti dan berkomitmen pada panggilan negara tuan rumah mereka."
Baca juga: Pernyataan yang Penuh Ancaman
Media ini juga mendefinisikan Political Hostage atau Sandera Politik:
The political hostage is someone who is important to those in charge of the vassal state. Quite often, they end up being family members, children, heirs or someone else of importance. However, unlike most hostage - situations, which are often unpleasant, political hostages are usually treated quite well, given comfortable lives and even mingling with the court. However, if the vassal state steps out of line or the hostage breaks a rule, the latter can expect harsh reprisals.
Sandera politik adalah seseorang yang penting bagimereka yang bertanggung jawab atas negara bawahan (atau pihak yang dikuasai). Cukup sering, mereka akhirnyamenjadi anggota keluarga, anak-anak, ahli waris, atauorang lain yang penting. Namun, tidak seperti kebanyakan situasi sandera, yang seringkali tidak menyenangkan, sandera politik biasanya diperlakukan dengan cukup baik, diberi kehidupan yang nyaman dan bahkan berbaur dengan pengadilan.
Namun, jika negara bawahan keluardari garis atau sandera melanggar aturan, yang terakhir dapat mengharapkan pembalasan yang keras.
Baca juga: Cara Diplomasi Presiden Prabowo
Political Hostage dalam contoh di atas adalah negara yang tersandera oleh negara lain yang lebih kuat; namun definisi itu bisa juga terjadi pada suatu pemerintahan atau tokoh yang dinilai "lemah" dan berada di cengkeraman pengaruh pihak lain yang lebih kuat.
Kita tidak tahu apakah beberapa menterinya Pak Prabowo yang berstatus aktif itu tersandera secara politik (political hostage) dan menjadi "vassal"nya atau "tumpangan"nya Pak Jokowi sehingga mau tidak mau masih harus "sowan" ke Pak Jokowi, minta masukan-masukan atau mengatur "deal-deal" politik.
Kalau hal ini tidak dihentikan maka rakyat akan menilai ada "Matahari Kembar" di negeri ini - mengganggu jalannya pemerintahan Pak Prabowo yang mengakibatkan ketidakmampuan melaksanakan visi misi pemerintahannya secara independen.
Karena itu semua pihak harus memberikan kesempatan Pak Prabowo untuk mengemban amanat rakyat.
Editor : Pahlevi