Optika.id - Muncul isu kencang dan panas tentang Sri Mulyani bakal mengundurkan diri dari Menteri Keuangan. Isu itu merebak kuat di kalangan wartawan dan elite politik Jakarta. Ternyata tidak hanya Sri Mulyani yang akan mundur, isu kuat Menko Ekonomi Airlangga Hartarto bakal mundur dari jabatannya sebagai Menko Ekonomi juga merebak. Isu pengunduran diri itu memperkuat isu dalam waktu dekat bakal dilakukan reshuffle (pergantian) kabinet.
Menurut Hersubeno Arief dari FNN (Forum News Network) diperkirakan dalam waktu sebulan, setelah Hari Raya Fitri Sri Mulyani mundur dari Menteri Keuangan, podcast FNN, 13/03/2025. Isu panas mundurnya Sri Mulyani dan Airlangga Hartarto ternyata dibarengi kemungkinan digantinya Menteri Komdigi (Komunikasi dan Digital), Meutya Hafid, dan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi.
Isu politik mundurnya Sri Mulyani menjadi rumor politik panas menyusul Menteri Keuangan Sri Mulyani sampai Maret belum merilis APBN (Anggaran Pendapat dan Belanja Negara) Januari 2025. Ada banyak dugaan keterlambatan merilis APBN Januari 2025 itu karena negara mengalami defisit secara signifikan.
Diduga mundurnya Sri Mulyani karena kewenangan Kementerian Keuangan sudah dipangkas secara signifikan sejak Presiden Prabowo Subianto mendirikan Danantara. Di samping itu berbagai policy ekonomi dan penataan bidang ekonomi dan keuangan tidak banyak melibatkan Sri Mulyani. Rumor yang berkembang jika Sri Mulyani mundur maka kursi Menteri Keuangan bakal ditempati Thomas Djiwandono, keponakan Prabowo. Ada isu kuat Sri Mulyani memang tidak terlalu "dekat" dengan Prabowo, utamanya tentang langkah-langkah ekonomi politik Prabowo.
Sementara itu bakal digantinya Airlangga Hartarto karena isu tidak dekatnya Airlangga dengan Prabowo. Airlangga saat ini sudah tidak mempunyai jabatan signifikan di DPP Partai Golkar. Jabatan Ketum (Ketua Umum) DPP Partai Golkar sudah dikudeta Bahlil Lahadalia. Akibatnya Airlangga tidak lagi mempunyai posisi bargaining kuat dalam rezim Prabowo.
Selain itu, beredar rumor penggantian Meutya Hafid disebabkan suaminya diduga terkait kasus korupsi impor gula. Koalisi Masyarakat Merah Putih mendesak aparat penegak hukum, Kepolisian Republik Indonesia, agar memeriksa Noer Fajriansyah (suami Meutya Hafid). Konon hal seperti ini, dugaan terkait kasus korupsi seperti ini dihindari oleh Prabowo.
Budi Arie Setiadi diduga akan masuk dalam pergantian kabinet. Isu itu belum rinci, apakah Budi Arie bakal diganti atau digeser dalam gelombang pergantian kabinet akan datang. Budi Arie diduga berkaitan dengan rencana pembentukan Koperasi Merah putih) di 70.000 desa di Indonesia. Menyaksikan kedekatan Budia Arie dengan Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka maka dikhawatirkan Koperasi Merah putih di 70.000 desa bakal dimanfaatkan untuk Gibran. Semua itu diwaspadai untuk kepentingan pemilu 2029.
Tampaknya rumor pergantian dan mundurnya Menteri dalam Kabinet Merah Putih Prabowo bakal menjadi rangkaian gonjang ganjing politik, ekonomi, dan hukum dalam rezim ini. Gonjang ganjing itu bisa mengarah ke arah perbaikan rezim atau malahan mengarah yang negatif, IndonesiaGelap.
Akhirnya Sri Mulyani Merilis APBN Januari 2025
Baca juga: Mahasiswa Melawan Rezim Prabowo di Tiap Kota di Indonesia
Hari Kamis, 13/03/2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani akhirnya melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 defisit 0,13 persen atau Rp31,2 triliun sejak awal Januari 2025 sampai 28 Februari 2025.
"Mungkin untuk menjelaskan beberapa hal yang memang terkait pelaksanaan APBN di awal tahun, kita melihat datanya masih sangat belum stabil karena berbagai faktor," ungkapnya dalam Konferensi Pers APBN KiTA di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, CNNIndonesia, Kamis (13/03/2025).
Defisit per 28 Februari 2025 ini dikarenakan belanja negara pada dua bulan pertama menembus Rp348,1 triliun. Gelontoran uang negara itu sekitar 9,6 persen dari pagu APBN tahun ini.
Ani, panggilan akrab Sri Mulyani, merinci belanja pemerintah pusat pada Januari 2025-Februari 2025 mencapai Rp211,5 triliun. Sedangkan sisanya sebanyak Rp136,6 triliun disalurkan dalam bentuk transfer ke daerah (TKD).
Sementara itu, pendapatan negara hingga Februari 2025 menyentuh Rp316,9 triliun alias 10,5 persen dari target. Rinciannya, penerimaan perpajakan Rp240,4 triliun serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp76,4 triliun.
"Sampai dengan akhir Februari (2025), pembiayaan anggaran tercapai Rp220,1 triliun. Ini artinya dua bulan pertama kita telah merealisir pembiayaan cukup besar, 35,7 persen. Implisit, ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading. Artinya, issuance-nya di awal cukup besar," jelasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan keseimbangan primer surplus Rp48,1 triliun alias 76 persen terhadap APBN.
Tulisan: Aribowo
Baca juga: Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat Dukung Gerakan #IndonesiaGelap
Editor : Pahlevi