Oleh: Ahmad Cholis Hamzah
Optika.id - Saya yang lahir tahun 1950-an di Surabaya menyaksikan hubungan yang harmonis antara TNI dan Polri. Kampung saya kebetulan dekat dengan Taman Hiburan Rakyat (THR) Surabaya dimana di akhir pekan dikunjungi banyak anggoata TNI AL, KKO, PGT (Pasukan Gerak Cepat AU) dan Mobrig (Mobil Brigade Polri) dan mereka itu guyub bertemu di THR itu.
Baca Juga: Jajaran Pengurus Danantara Ada Orang Asing
Kalau ada pertikaian diantara keduanya tidak menimbulkan gejolak keprihatinan masyarakat karena skala pertikaian itu kecil atau hanya "isolated incident". Namun setelah era reformasi kita sering mendengar adanya insiden atau konflik antara aparat Tentara Nasional Indonesia dan aparat sipil yang dipersenjatai yaitu Kepolisian RI di beberapa daerah di tanah air ini.
Berita terbaru mengabarkan adanya tiga anggota Polres Way Kanan tewas ditembak pada saat sedang menggerebek lokasi perjudian sabung ayam di Karang Manik, Negara Batin, Lampung. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Yuni Iswandari menyebut penembakan terjadi pada Senin (17/3/2025) kemarin ketika anggota tiba di lokasi sekitar pukul 16.50 WIB.
Baca Juga: Ketidakpastian Politik Juga Penyebab Jatuhnya Harga Saham
"Saat di TKP langsung ditembaki oleh orang tak dikenal sehingga 3 personel gugur dalam tugas," ujarnya dalam keterangan tertulis. Kapolsek Negara Batin ikut jadi korban Yuni mengatakan dalam peristiwa penembakan tersebut Kapolsek Negara Batin Iptu Lusiyanto turut menjadi korban tewas. Sementara dua korban lainnya Bripka Petrus Apriyanto dan Bripda M Ghalib Surya Ganta. Yuni menyebut ketiga korban tewas di lokasi kejadian akibat mengalami luka tembak di bagian kepala. Pelaku penembakan itu adalah oknum anggota TNI.
Dulu pengamat kepolisian Neta S Pane, pernah kejadian bentrok antar institusi keamanan negara itu dilatar belakangi aksi saling "beking", atau yang disebut dengan bisnis jasa pengamanan. Jumlah kejadian bentrok ini sudah puluhan kali. Evolusi menurut beberapa pengamat dan studi hubungan antara militer dan polisi sejak jatuhnya rezim otoritarian pada tahun 1998 dicirikan dengan adanya konflik, kompetisi, dan kerjasama antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) di dalam ranah strategis negara dan non negara
Untuk kesekian kalinya sejak kedua lembaga itu bubar sebagai bagian dari reformasi besar-besaran yang diperkenalkan untuk melindungi demokrasi yang diperoleh dengan susah payah 20 tahun lalu, personel TNI dan Polri telah terlibat dalam bentrokan di mana-mana di wilayah Nusantara ini. Masyarakat umum kadang melihat kejadian "permusuhan" antara aparat keamanan ini begitu mengakar hingga bahkan masalah sepele seperti kontak mata, tersinggung pada saat ada operasi kendaraan di jalan dsb dapat memicu perkelahian.
Kecenderungan untuk melakukan kekerasan memang berbahaya yang dampaknya tidak hanya bagi pihak-pihak yang berkonflik tetapi yang lebih penting, bagi masyarakat luas yang seharusnya dilindungi oleh polisi dan militer dari ancaman domestik dan luar. Bahayanya juga terletak pada kenyataan bahwa mereka memiliki akses ke senjata; Jika mereka dapat menggunakan senjata ini untuk saling menyakiti, mereka dapat menyalahgunakan senjata terhadap warga sipil.
Saya yakin bahwa para pejabat tinggi dilingkungan TNI dan Polri sudah melakukan identifikasi "the root cause" akar permasalahan sering timbulnya konflik diantara anggotanya itu. Namun perlu diyakini oleh semua pihak bahwa apapun tindakan kekerasan antara aparat yang memilki akses senjata itu adalah tindakan sia-sia atau kontra produktif. Sebab hal itu akan menurunkan kredibilitas mereka dihadapan rakyat sebagai pemilik negeri ini.
Keinginan pemerintah untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi 8% atau untuk menuju Indonesia emas 2045 akan sulit dicapai apabila kedua institusi keamanan negara yang dilahirkan dari rakyat untuk rakyat itu tidak solid.
Editor : Pahlevi
