Optika.id - Produk Minyak Kita yang mengalami kecurangan takaran oleh produsen, mendapat perhatian serius dari Komisi B DPRD Jawa Timur. Anggota Komisi B DPRD Jatim, M Hadi Setiawan saat dikonfirmasi dari Surabaya mengatakan, minyak kita yang terlanjur beredar di Jawa Timur banyak kecurangan pada takarannya. Tentunya akan berdampak kepada konsumen. Pertama, kerugian masyarakat yang disebabkan oleh timbangan atau pemotongan seharusnya kemasan 1 liter, menjadi kemasan takaran dibawahnya.
Dalam hal ini, masyarakat dicurangi harus membayar dengan harga 1 liter, padahal isi takarannya berkurang. Masalah kedua, orang Indonesia terbiasa memasak berdasarkan takaran. "Minyak itu sekian liter, terutama untuk masak besar, misal ayam berapa kilo, minyaknya butuh sekian. Apalagi untuk UMKM , yang menggunakan Minyak Kita pasti akan mengalami kerugian," kata Hadi, Jumat (14/3/2025).
Kasus ini harus ada perhatian khusus Pemerintah Daerah Jawa Timur, untuk segera melakukan tindakan-tindakan memanggil semua pihak terkait. Dengan meminta semua pihak tersebut melakukan tindakan-tindakan yang perlu agar kerugian tidak berdampak besar.
Peredaran Minyak Kita hingga diterima oleh konsumen tentu melewati jalur distribusi atau penjual-penjual otlet-otlet kecil. Jika ukurannya saja sudah mengalami kecurangan, maka pasti para agen juga akan mengalami kerugian.
"Mungkin sebagian para distributor paham tentang komposisi dari minyak tersebut, mulai dari volumenya dan sebagainya. Maka pemerintah harus mengambil langkah-langkah supaya tidak ada persoalan hukum, baik dari merugikan konsumen, atau jaringan distribusi yang sudah terlanjur dipasok oleh pabrik. Pemerintah juga harus menyiapkan konsekuensi dan kejelasan, atas pihak-pihak yang sudah terlanjur memperdagangkan minyak tersebut," usul Hadi
Saat ini komisi 6 DPR RI sudah meminta kepada pemerintah untuk memanggil distributor dan melakukan kajian-kajian. Kalau diketahui ditenggarai ada kecurangan maka konsekuensi hukum harus dilakukan. Para distributor harus meminta pertanggung jawaban ke pabrik, atau distributor harus menanggung konsekuensi mengembalikan uang selisih dari harga agar tidak mengalami kerugian masyarakat.
Agar tidak dirugikan dari sisi apapun, bagi yang hendak membeli seharusnya meneliti secara cermat Minyak Kita di pasaran. Jika sudah terlanjur maka pemerintah harus turun tangan membantu konsumen dengan memberi perlindungan agar tidak terjadi hal yang sama terulang.
"Jika perlu harus ada memberikan kompensasi dalam bentuk minyak gratis atau subsidi Minyak Kita dalam bentuk beli 1 dapat bonus macam-macam. Yang penting ditemukan dulu bahwa siapa yang menyalahi kalau distributor berarti harus mengembalikan," tambah politisi asal Golkar ini.
Hadi berharap ada jaminan keamanan masyarakat dan ada konsekwensi bantuan terhadap kerugiannya. Jangan sampai masyarakat menjadi panik, sehingga era perbaikan kepemimpinan Presiden Prabowo bisa berjalan dengan baik. (pul)
Editor : Pahlevi