Komnas HAM: Pelabelan PKI Tanpa Peradilan Tidak Boleh Kembali Terjadi

author Denny Setiawan

- Pewarta

Senin, 04 Apr 2022 12:00 WIB

Komnas HAM: Pelabelan PKI Tanpa Peradilan Tidak Boleh Kembali Terjadi

i

Komnas HAM: Pelabelan PKI Tanpa Peradilan Tidak Boleh Kembali Terjadi

Optika.id, Jakarta -Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI Ahmad Taufan Damanik mengingatkan praktik penghukuman atau pelabelan bagi orang-orang yang dituduh sebagai PKI tanpa proses peradilan tidak boleh kembali terjadi.

"Pada masa orde baru banyak sekali orang tanpa proses peradilan dituduh PKI. Itu menyedihkan," kata Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/4/2022).

Baca Juga: Tahukah Kamu? Ada 2 Wali Kota Surabaya yang Lenyap Karena Dituduh PKI

Secara pribadi, Taufan yang beberapa waktu lalu berkunjung ke Eropa sempat bertemu dengan orang-orang PKI dan orang yang dituduh PKI. Saat ini, mereka sudah lanjut usia (lansia).

Mereka, kata Taufan, tidak bisa atau diperbolehkan pulang ke Tanah Air. Alasannya, karena dianggap pro-Soekarno atau dicap PKI.

"Jadi, praktik seperti ini tidak boleh terjadi orang tanpa diadili, tanpa bukti yang jelas," katanya.

Meskipun demikian, ia tidak menampik menemukan ebagian dari mereka yang betul-betul PKI. Namun, bagi masyarakat yang tidak PKI dan hanya tergabung di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan ditolak kembali ke Indonesia disayangkan oleh Komnas HAM.

Baca Juga: Dikenal Sebagai Pemimpin Partai Komunis, Sisi Lain D.N Aidit Seorang Taat Islam dan Muazin

Ia menambahkan dengan adanya langkah Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa yang mengizinkan keturunan PKI ikut seleksi TNI, dinilai Komnas HAM sebagai terobosan progresif.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

"Marilah kita bernegara ini dalam sektor apa pun berangkat dari konstitusi yang ada atau peraturan perundang-undangan bukan asumsi politik," ujarnya.

Diketahui, Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa membuat tiga terobosan dalam Rapat Koordinasi Penerimaan Prajurit TNI Tahun 2022, yakni penghapusan tes renang, peniadaan tes akademik, serta penghapusan larangan keturunan anggota PKI sebagai calon prajurit TNI.

Baca Juga: Soroti Pernyataan Panglima Andika Terkait PKI, Mahfud MD: MK Dulu yang Mulai

Reporter: Denny Setiawan

Editor: Pahlevi

Editor : Pahlevi

Tag :

BERITA TERBARU