Presiden Jokowi: Data Intelejen Parpol Makanan Sehari-hari, Koalisi Sipil: Itu Ancaman Demokrasi

Optika.id - Koalisi Sipil mengecam pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membeberkan di depan publik bahwa dirinya mempunyai data intelejen, hasil survei, dan arah parpol (partai politik) secara lengkap. Dengan data intelejen itu Jokowi tahu arah dan kecenderungan semua parpol.

Pernyataan presiden itu pun mendapatkan sorotan dari koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan. Mereka mengecam tindakan intelijen negara yang menjadikan partai politik sebagai objek dan target pemantauan.

Mereka menilai hal itu sebagai ancaman bagi demokrasi. Koalisi tersebut terdiri dari Imparsial, PBHI, Amnesty International, YLBHI, Kontras, CentraInitiative, Elsam, Walhi, ICW, HRWG, LBH Masyarakat dan Setara Institute, Tempo.co, Senin, (18/9/2023).

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesti Internasional, menyatakan bahwa Presiden Jokowi menyalahgunakan data intelejen untuk kepentingan politik.

Dasarnya adalah Undang Undang No 17 Tahun 2011 di sana dikatakan bahwa azas penyelenggaraan intelejen negara itu harus berdasarkan azasprofesionalitas, kerahasiaan, netralitas, dan obyektivitas, kata Hamid saat diwawancarai Metro TV, (7/9/2023).

Menurut Hamid Presiden Jokowi mengeluarkan data intelejen di depan publik itu tidak ada kaitannyadengan dengan tugas intelejen negara. Data intelejeni" itu mestinya dipakai untuk deteksi terhadap keamanan nasional. Misalnya BIN (Badan Intelejen Negara) TNI untuk mendeteksi adanya musuh dari luar. Begitu pula terhadap adanya deteksi keamanan dalam negeri dari intelejen Polri.

Untuk masalah politik kepartaian, Presiden Jokowi itu memang menjabat sebagai Presiden namun diaadalah petugas partai, yaitu PDIP. Begitu pula anaknyaada di parpol," urai Hamid lebih rinci.

Data intelejen itu mestinya tetap menjadi kerahasiaan presiden dan harus memegang prinsip netralitas. Jika semua itu dikatakan maka sangat wajar kalau koalisi masyarakat berpandangan Presiden telah menyalahgunakan kekuasaan. Kewenangan intelejen negara digunakan untuk kepentingan politik praktis. Lebih lanjut Hamid katakan bahwa badan intelejennegara itu bukan alat presiden, tetapi alat negara yang berfungsi memberi informasi kepada kepada negara.

Parpol pada umunya memilih sikap netral, hati-hati, dan tidak berani kritis. Hanya Partai NasDem yang bersikap kritis. Beda dengan sikap koalisi sipil yang lebih frontal dan kritis.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Fraksi PartaiNasDem, Taufik Basari, menilai adanya data intelijenpartai politik yang dipegang oleh Presiden Jokowi sebagai bagian dari skandal politik.

"Kita bicara di negara demokratis, yang beberapanegara gitu ya biasanya hal-hal segini sudah menjadiskandal politik di publik," kata Tobas, sapaan Taufik, Tempo.co, Senin, (18/9/2023), pukul 15:59 WIB. Lebih lanjut Tobas katakana bahwa apa yang dilakukan presiden dapat mengancam demokrasi.

Tobas mengatakan presiden memilik tugas menjaga demokrasi berdasarkan konstitusi. Sehingga, menurut Tobas, tentu besar harapan presiden bisa mengemban amanah konstitusi tersebut.

Jokowi diharapkan mengerti batas kekuasaannya dan tak melakukan penyalahgunaan. Tobas juga mengatakan bahwa presiden merupakan sosok negarawan, dan tentunya negarawan sudah semestinya mengerti batas-batas kekuasaan.

"Kita berharap betul Presiden Jokowi bisa bersikap kenegarawan, jadi kita tunggulah sikap presiden untukmenjadi negarawan untuk tidak intervensi dan menjagakemandirian partai politik," urainya.

Sementara itu PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) melalui Puan Maharani menyatakan bahwa Presiden Jokowi perlu memperjelas apa yang dikatakan sendiri oleh presiden.

Pastinya Pak Jokowi memiliki pertimbangan dengan menyatakan hal tersebut, kata Puan ditemui usai menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama di Pesantren Al-Hamid, Cilangkap, Jakarta Timur, (Tempo.co, Senin, 18/9/2023).

Kepentingan Politik Jokowi

Menurut pengamat politik dari Universitas Brawijaya, Malang, Dr. Abul Aziz, SR Presiden Joko Widodo sangat berkepentingan dengan Pemilu 2024, khusus Pemilihan Presiden.

Indikasinya dapat dilihat dari usahanya untuk menunda pemilu, presiden tiga periode, dan menambah masa jabatan. Tidak cukup di situ, Presiden Jokowi juga seakan tak berhenti menggerakkan tim pendukungnya menggelar Musyawarah Rakyat (Musra) untukmengangkat dukungan terhadap dirinya.

Musra kemudian "dibelokkan" untuk mencari tahusiapa calon presiden yang diinginkan rakyat. Nama yang dimunculkan Musra ternyata Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Namun, Presiden Jokowi tidak berani menentukan pilihannya pada satu nama, katanya kepada Optika.id, Selasa (19/9/2023) melalui WhatsApp.

Lebih lanjut Aziz katakan bahwa yang dilakukannya kemudian bermain "dua kaki"; mendukung Ganjar dan sekaligus memberi angin syurga ke Prabowo. Pada waktu yang sama berusaha mempromosikan Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Ganjar dan Prabowo pun keduanya mengidentikkan diri dengan Joko Widodo. Bahkan terlihat saling berebut pengaruh Joko Widodo.

Kepentingan paling besar Presiden Joko tentulah pada hasil Pilpres. Dia lebih menginginkan Ganjar atau Prabowo. Bagi Presiden Jokowi, baik Ganjar maupun Prabowo ibarat setali tiga uang, sebelas dua belas, keterangan Aziz.

Ada ketakutan luar biasa pada diri Presiden Joko setelah tak lagi menjabat. Dia takut dan panik jika sederet ketidak beresannya dalam mengurus negara selama sepuluh tahun dipersoalkan penguasa berikutnya. Tapi, dia "merasa aman" jika yang terpilih itu Ganjar atau Prabowo.

Dalam konteks seperti itu, logis jika Presiden Jokowi berkepentingan dengan survei-survei kandidat presidendan partai politik. Dia ingin mengendalikan survei-survei itu. Seolah ingin menentukan dan memainkan urutan popularitas dan elektabilitas kandidat presiden serta partai politik.

Itu pula sebabnya dia berambisi cawe-cawe untuk urusan koalisi partai-partai. Dia berusaha mengendalikan dan mendikte partai-partai. Hal itu kemudian sangat terlihat di Partai Golkar, PPP, dan PAN. Namun akhirnya gagal mengendalikan dan mendikte Nasdem dan PKB.

Jokowi Ungkap Data Intelijen Parpol Ada Padanya

Sebagaimana kita ketahui Presiden Jokowi mengakutelah memiliki data intelijen parpol saat menghadiriRapat Kerja Nasional relawan Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor, JawaBarat, Sabtu, (16/9/2023).

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa. Ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti," kata Jokowi. Jokowi dengan gamblang mengatakan data intelejen itu untuk mengingatkan agar tidak salah memilih pemimpin pada Pemilu 2024 mendatang.

Jokowi mewanti wanti tiga pemilu ke depan akan sangat menentukan nasib Indonesia apakah akan menjadi negara maju atau tidak. Dia menyatakan data tersebut dia dapatkan dari intelijen baik di kepolisian, TNI maupun BIN.

"Informasi yang saya terima komplet dari intelijen, informsi-informasi angka, data, survei semuanya ada. Saya pegang semua, dan itu hanya miliknya presidenkarena langsung ke saya," kata Jokowi.

Jokowi Anggap Data Intelijen Parpol Makanan Sehari-hari

Presiden Joko Widodo merespon berbagai kritikan dan pendapat masyarakat dengan cara khasnya: santai.

Makanan sehari-hari saya, hasil survei mereka, data-data, angka-angka, semuanya, kata Jokowi saatditemui usai memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Beli Mester, Jatinegara, Jakarta Timur pada Selasa, 19 September 2023. (Tempo.co, Selasa, 19 September 2023, 09:22 WIB).

Presiden pun hanya tertawa kecil saat disinggung soal tuduhan cawe-cawedan tidak memberikan keterangan lebih lanjut.

Tulisan: Aribowo

Editor : Pahlevi