Dilema Lame Duck Jokowi: Merosot atau Tetap Kuat?

author Pahlevi

- Pewarta

Senin, 01 Jul 2024 14:09 WIB

Dilema Lame Duck Jokowi: Merosot atau Tetap Kuat?

Surabaya (optika.id) - Apakah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami lame duck (LD)? LD biasanya dialami oleh presiden Amerika Serikat (AS). LD atau bebek lumpuh adalah keadaan seorang presiden dimasa akhir jabatannya dimana presiden penggantinya telah terpilih, namun masa jabatannya belum berakhir. Makna dari Bebek Lumpuh karena presiden tersebut sudah tidak bisa melakukan tindakan politik yang penting.

Seperti Jokowi saat ini. Prabowo Subianto sudah ditetapkan sebagai presiden, tetapi masa akhir Jokowi baru berakhir Oktober 2024. Jika di AS, Jokowi dianggap presiden LD. Biasanya di AS, presiden LD tidak bisa melakukan policy penting, apalagi berdampak besar. Presiden hanya melakukan aktivitas pemerintahan rutin untuk mengisi jalannya rezim. Bahkan ada banyak kasus, para pengusaha, politisi, tokoh masyarakat, dan sebagainya enggan datang ke presiden tersebut. Bahkan dipanggil ke Istana Negara pun ogah-ogahan untuk datang.

Baca Juga: Jika IKN Belum Siap, Jokowi Tak Mau Memaksa untuk Pindah!

Jokowi meskipun jabatannya tinggal 4 bulan lagi, masih ingin berkuasa sebagaimana presiden awal periode. Ingin tetap powerful. Ingin mengatur dan menentukan IKN (Ibu Kota Nusantara) dan bertekad upacara 17 Agustusan 2024 di IKN. Konon Istana ikut mempengaruhi lahirnyaputusan Mahmakah Agung No 23P/HUM/2024 yang memberi karpet merah Kaesang Pangarep untuk ikut pemilihan umum daerah (pilkada). Lahirnya putusan MA itu mirip dengan lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi No 90/PUU-XXI/2023 yang memberi karpet merah juga kepada Gibran untuk maju menjadi Wakil Presiden.

Rupanya Jokowi diduga tidak hanya ingin cawe cawe urusan politik jangka pendek, tetapi ingin mengatur jangka panjang juga. Pada 28 Mei 2024 Jokowi memanggil para Ketua Umum parpol KIM (Koalisi Indonesia Maju) ke Istana. Mereka adalah Zulkifli Hasan (PAN), Agus Harimurti Yudhoyono (PD), Airlangga Hartarto (Partai Golkar), dan Prabowo (Gerindra).Konon yang dibahas adalah perombakan kabinet, IKN, dan pilkada, podcast Bocor Alus Politik, TEMPO.CO, 15 Juni 2024.

Jokowi mengharapkan mereka bersama baik di Pusat maupun Daerah (pilkada), termasuk di DKJ (Daerah Khusus Jakarta). Pilkada (pemilihan umum kepala daerah) merupakan momen kebersamaan KIM pasca pilpres 2024.

Dalam rangka merancang pilkada itulah Jokowi saat itu mengemukakan bahwa Jakarta adalah area penting untuk dikuasai. Di sisi lain kandidat untuk Jakarta yang ramai diperbincangkan banyak orang adalah Anies Rasyid Baswedan. Menurut Jokowi, dalam Bocor Alus Politik itu,  tokoh yang bisa menandingi Anies Rasyid Baswedan di Jakarta hanyalah Ridwan Kamil (RK). Karena itu Jokowi ingin RK maju di Jakarta dan ditarik dari Jawa Barat.

Bagi Jokowi memotong Anies saat ini berarti menghilangkan “ancaman” kompetisi pilpres 2029. Hal ini mengamankan Gibran atau Prabowo dalam pilpres 2029. Untuk memotong Anies itulah maka PKS (Partai Keadilan Sosial) menjadi salah satu kunci. PKS harus ditarik ke dalam koalisi Prabowo-Gibran.

Agar PKS mau menjadi bagian koalisi maka ditawari kompensasi (1) semua pengeluaran/energi yang dikaluarkan PKS saat pilpres 2024 akan diganti. Kedua (2) PKS akan diberi jatah Menteri dalam kabinet Prabowo. Ketiga (3) PKS diberi calon wakil gubernur untuk mendampingi RK  diJakarta (Bocor Alus Politik, TEMPO.CO, 15 Juni 2024). Dan konsekuensinya PKS tidak mengusung Anies.

Tidak itu saja, Jokowi mengemukakan hasil survei pilgub Jakarta dari 3 lembaga survei. Anies elektabilitasnya tertinggi. Konon mendekati angka 40 persen. RK di ranking ketiga, di bawah Anies, dengan selisih dua digit. Relatif cukup tinggi.

Itu sebabnya RK sendiri ragu ragu untuk maju di Jakarta. Di samping berat melawan Anies, kalau pun menang pasti “berdarah darah” bagi RK. Lebih dari itu, RK jika di Jawa Barat harapan untuk menang cukup tinggi. Karena itu Partai Golkar masih ragu untuk membawa RK ke Jakarta.

Dengan ditariknya RK ke Jakarta maka Jawa Barat bakal “diambil” oleh Gerinda yang akan mengusung Deddy Mulyadi. Deddy bakal dipasangkan dengan Bima Aria dari PAN (Partai Amanat Nasional). Pada titik inilah Gerindra dan Golkar mulai “terpecah” saat menindaklanjuti arahan Jokowi.

Jokowi Mengalami Lame Duck?

Baca Juga: Staf Khusus Sebut Rumah Presiden untuk Pensiun Sesuai Permenkeu!

Ternyata Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, akan memutuskan Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju di Pilgub Jakarta atau kembali di Jawa Barat pada Juli mendatang. Keputusan itu berdasarkan hasil evaluasi survei. Artinya Golkar masih menunggu perkembangan. Beda dengan Gerindra dan PAN yang langsung mengusung RK.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

"Sesuai dengan apa yang jadi kesepakatan kita akan terus evaluasi sampai dengan bulan Juli, tentu siapa yang akan maju dan sebagainya, kita tunggu survei juga," kata Airlangga di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, dilansir Antara, Senin (17/6/2024).

"Jadi tentu Pak Ridwan Kamil akan mendengar pertimbangan yang ada, dukungan dari parpol, dan tentu akan ada kesepakatan antar ketua umum," katanya.

Saat ini, Golkar belum memutuskan apakah mantan Gubernur Jabar itu, akan maju di provinsi yang pernah dinahkodainya, atau menjajaki Provinsi Jakarta.

Ahmad Doli Kurnia, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, menguraikan bahwa KIM sebenarnya belum bulat pendapatnya untuk RK maju di Jakarta. Karena itu Ahmad Doli tetap mendorong RK maju di Jawa Barat. Elektabilitas RK di Jawa Barat tinggi dan kemungkinan menangnya besar sekali (Metro TV, 17 Juni 2024).

Yang menarik, saat ini Anies sudah resmi dideklarasikan oleh PKS untuk maju menjadi calon gubernur DKJ. Memang PKS kursinya hanya 18, perlu minimal 4 kursi lagi agar bisa mengusung Anies. Semula PKS mengusulkan pasangan Anies-Muhammad Shohibul Iman (MSI), namun belakangan nama MSI bukan “harga” mati.

Baca Juga: AHY Sebut Presiden Jokowi Tak Pernah Tawarkan Kaesang ke Demokrat

Artinya PKS memperbolehkan Anies memilih sendiri calon wakilnya. Tidak harus MSI.

Sikap dan policy PKS ini memberi ruang bagi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan PDIP (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) untuk bersama-sama mengusung Anies. Jika nanti terjadi koalisi besar: PKS, PKB, PDIP, dan Perindo untuk mengusung Anies maka koalisi besar ini sebenarnya kekuatan yang “melawan” Jokowi.

Cawe cawe Jokowi dalam pilkada mendorong sikap perlawanan simbolik, baik dari luar koalisi KIM maupun dalam KIM (meskipun sangat halus dan hati hati sekali). Pilkada DKJ merupakan area proses kekuatan Jokowi mengalami LD atau tetap powerful.

Tampak sekali semakin mendekati hari akhir kekuasaan Jokowi semakin beragam sikap terhadap Jokowi. Sampai hari ini memang Jokowi masih powerful. Itu bedanya dengan presiden di AS yang mengalami LD. Justru di AS presiden yang mengalami LD tidak mengganggu proses demokrasi dan transisi. Mereka tidak punya power. Lumpuh. Presiden yang masih powerfulmeski sudah akhir jabatannya, “transisi,” justru menganggu demokrasi. Bahkan bisa merusak demokrasi.

Tulisan: Aribowo

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU