Optika.id - Suyoto, politisi Partai NasDem, mengatakan Nasdem bukan pengusung rasanya tidak elok mengambil jatah (Menteri). Suatu kesadaran etika politik yang bagus. Menurut Suyoto, mantan Bupati Bojonegoro 2 periode 2008-2013 dan 2013-2018, titik tolak etika politik itulah yang menjadi dasar mengapa NasDem tidak mengajukan nama calon Menteri kepada Prabowo, tulis Suyoto kepada Optika.id lewat WhatsApp, Senin, (14/10/2024).
Sementara itu pengamat politik dari Fisip Universitas Brawijaya (UB) Malang, Dr Abdul Aziz SR, menilai langkah NasDem itu bagus untuk iklim demokrasi.
Baca Juga: Muhadjir Effendy Sebut Pratikno akan Gantikan Dia Jadi Menko PMK
Menurut Aziz katakanlah NasDem tidak ikut, tentu ada sisi baiknya dilihat dalam perspektif demokrasi. Artinya, dengan adanya partai politik yang berada di luar kabinet, menyisakan kekuatan politik formal (di lembaga parlemen) yang bisa memberikan kontrol secara langsung kepada pemerintah, tulisnya lewat WhatsApp kepada Optika.id, Senin, (14/10/2024).
Kontrol dari kekuatan politik formal sangat dibutuhkan, agar pemerintah tidak mudah berperilaku sewenang-wenang. Tidak gampang korup, katanya.
Mungkin Nasdem tidak akan meletakkan dirinya sebagai oposisi (dan memang tidak potongan jadi oposisi), tetapi setidaknya menambah energi bagi kekuatan pengontrol. Penambah daya bagi suara-suara kritis di kalangan civil siciety.
Pertanyaannya kemudian, sampai kapan Nasdem bisa bertahan dan bersikap seperti itu?
Saya khawatir Nasdem hanya "panas-panas tahi ayam". Jika itu yang terjadi, berarti hanya memperpanjang track record NasDem sebagai partai "pagi-sore". Tidak punya ketegasan ideologis dan tidak beridentitas, simpulan dosen UB itu.
Berhitung Untung Rugi
Baca Juga: Dagelan Kabinet Prabowo: Bau Jokowi dan Kaesang
Sementara itu, Prof Dr Henri Subiakto, dari Fisip Universitas Airlangga (Unair) menganggap NasDem sedang berhitung untung rugi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka berhitung akan lebih untung tanpa masuk kabinet, konsesinya lebih untung lewat bisnis yang dimiliki Surya Paloh daripada menaroh anak buah atau kader jadi Menteri, kata ahli ilmu komunikasi politik yang laris seminar itu kepada Optika.id lewat WhatsApp, Senin, (14/10/2024).
Karena pengalaman kemarin dua menterinya masuk penjara. Kecuali kalau Jaksa Agung diberikan ke Nasdem seperti era Joko Widodo (Jokowi) periode pemerintahan pertama, katanya lebih detil.
Menurut Henri Subiakto langkah NasDem ini untuk kepentingan jangka panjang dan keinginan menunjukkan konsistensi arah politiknya.
Baca Juga: NasDem Tidak Mau Masuk Kabinet Prabowo, Meskipun Bukan Oposisi
Langkah NasDem itu bagi Henri, bergantung keuntungan yang didapatnya. Bisnis mereka cukup besar terkait minyak. Gedung kantor politik Nasdem itu mewah. Paling mewah dari seluruh partai politik. Gedungnya 21 lantai full mewah dan modern.
Semua itu didapat bukan karena Menteri-menterinya tapi bisnis minyak dan catering Surya Paloh yg memasok Free Port.
Tulisan: Aribowo
Editor : Pahlevi
