Optika.id - Wakil Ketua Umum Komisi V DPR RI, Muhammad Iqbal meminta wacana pemberlakuan jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) dikaji ulang. Pasalnya, transportasi publik di wilayah Ibukota belum merata sepenuhnya.
Baca juga: Sapa Warga, Anies Dengarkan Aspirasi Rakyat Jakarta!
"Rencana ERP itu sebaiknya dikaji ulang. Terlebih, transportasi publik di wilayah Jakarta dan sekitarnya tidak merata," kata Iqbal dalam keterangan tertulisnya yang dikutip Optika.id, Sabtu (21/1/2023).
Iqbal menyebut jika cakupan layanan transportasi publik bagi warga daerah penyangga Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek) menuju Jakarta masih perlu diperbanyak sehingga para pekerja di Jakarta ikut merasakan kenyamanan transportasi umum tersebut.
"Perlu keseriusan lebih melakukan pembenahan transportasi publik. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Jabodetabek perlu bekerja sama memikirkan masalah ini," kata dia.
Prosedur ERP nantinya yakni kendaraan yang melintas di beberapa ruas jalan pada waktu tertentu bakal dipungut biaya berkisar Rp5000 sampai Rp19900. Dan hal tersebut juga berlaku untuk pengendara sepeda motor, baik pribadi maupun ojek online.
Baca juga: Hasto Pastikan Pilkada Jakarta, Sumut dan Jatim Tak Ada Kotak Kosong
Kebijakan tersebut dinilai Iqbal terlalu memberatkan masyarakat. Apalagi, ekonomi masyarakat belum sepenuhnya pulih pasca dihantam pandemic Covid-19. Dia menegaskan jika retribusi tersebut dapat memberatkan masyarakat bawah, apalagi ojol.
Tak hanya itu, masyarakat seolah terbebani ancaman krisis keuangan global yang diprediksi bakal terjadi pada tahun ini sebagaiaman yang berulang kali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Ditambah masyarakat harus membayar retribusi ERP, beban hidup masyarakat jadi bertambah," ucap Iqbal.
Baca juga: Anies Punya Efek Ekor Jas, Signifikan Antar Kembali Pimpin DKI Jakarta
Dia menilai jika rencana kebijakan ERP di 25 ruas jalan di Jakarta bukanlah solusi yang tepat untuk mengurai kemacetan Ibukota. Justru, Iqbal mengungkap penerapan ERP akan membuat masalah baru, seperti rakyat yang kehilangan kepercayaannya terhadap pemerintah.
"Rencana pelaksanaanelectronic road pricingdi beberapa ruas jalan di Jakarta ini tidak menyelesaikan masalah kemacetan ibukota. Justru sama dengan memindahkan kemacetan di jalan yang tidak berbayar," ujar Iqbal.
Editor : Pahlevi