Optika.id - DPP Partai Nasdem sepakat dengan pernyataan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), bahwa sejak era Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, hingga Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kepala negara tidak pernah ikut campur dalam memilih calon presiden dan wakil presiden bagi partai politik maupun koalisi.
Baca juga: NasDem Jatim Gelar Rakorwil: Panaskan Mesin untuk Kemenangan Khofifah-Emil
Berdasarkan hal ini, Ketua DPP Partai Nasdem, Effendi Choirie atau Gus Choi, menyarankan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengikuti jejak presiden terdahulu yang tidak terlibat dalam urusan pemilihan umum. Gus Choi menegaskan agar Jokowi tidak menciptakan hal-hal yang merugikan.
"Teladani dan tiru hal-hal baik dari para presiden sebelumnya. Jangan menciptakan hal-hal buruk," tegas Gus Choi seperti dikutip Optika.id, Selasa (16/5/2023).
Menurut Gus Choi, jika Jokowi masih mencoba campur tangan dalam Pilpres 2024 dengan kekuasaannya, hal itu dapat membahayakan posisi presiden.
"Itu adalah contoh buruk bagi generasi mendatang," tambahnya.
Baca juga: Surya Paloh Kembali Jadi Ketum, Ingin Kader Tak Ganggu Parpol Lain!
Sebelumnya, Jusuf Kalla (JK) menyatakan bahwa sejak era Megawati hingga SBY, kepala negara tidak pernah ikut campur dalam urusan pemilihan calon presiden dan wakil presiden bagi partai politik maupun koalisi.
"Di zamannya kami, seperti yang saya katakan, di era Ibu Mega, Pak SBY, sama sekali tidak mempengaruhi partai politik dalam memilih ini atau itu," tegas JK dalam jumpa pers di kediamannya di Jalan Brawijaya Raya, Jakarta Selatan, pada Senin malam (15/5/2023).
Pernyataan JK ini merespon pernyataan Jokowi yang berencana memberikan saran kepada partai-partai koalisi terkait pemilihan calon presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh sekelompok relawan dalam Musyawarah Rakyat (Musra).
Baca juga: Anies Saat di Kongres NasDem: Ada Kalanya Bersama, Ada Kalanya Tidak!
Jokowi telah menerima daftar nama calon presiden dan wakil presiden yang dipilih oleh sekelompok relawan dalam Musyawarah Rakyat (Musra) di Istora Senayan, Jakarta. Namun, Jokowi menyatakan bahwa konstitusi mensyaratkan hanya partai atau gabungan partai yang dapat mencalonkan calon presiden atau wakil presiden.
"Oleh karena itu, tugas saya adalah memberikan masukan kuat kepada partai-partai yang masih belum selesai dalam koalisi. Jadi, saat ini apa yang saya lakukan, itu adalah bagian dari strategi, jangan terburu-buru, Belanda masih jauh," ujar Jokowi di Istora pada Minggu (14/5/2023).
Editor : Pahlevi