Optika.id - Dalam diskusi publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Kamis (18/5/2023), Ketua DPP NasDem, Willy Aditya, mengkritik kinerja aparat penegak hukum yang diduga melakukan politisasi dalam penegakan hukum terhadap tindakan pejabat negara.
Baca juga: NasDem Jatim Gelar Rakorwil: Panaskan Mesin untuk Kemenangan Khofifah-Emil
Menurut Willy, aparat penegak hukum sering kali bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, dan ia menghubungkan hal tersebut dengan keterlibatan presiden yang merupakan petugas partai.
Baginya, seorang pemimpin yang merupakan petugas partai tidak akan memihak kepada seluruh rakyat atau golongan yang ada, melainkan hanya memihak pada kelompok tertentu saja.
"Karena presiden adalah petugas partai, bukan pelayan rakyat. Seorang presiden harus menjadi pelayan rakyat, bukan menjadi presiden yang hanya melayani kepentingan partai," ujar Willy.
Baca juga: Surya Paloh Kembali Jadi Ketum, Ingin Kader Tak Ganggu Parpol Lain!
Willy juga menyinggung ajaran Proklamator Ir. Soekarno yang menyatakan bahwa seorang pemimpin harus lebih memprioritaskan kepentingan rakyat daripada partai yang mendukungnya saat menjabat sebagai pejabat negara.
Ia juga mengingatkan agar semua orang tidak terperangkap dalam ideologi yang hanya memprioritaskan kepentingan golongan sendiri.
Baca juga: Anies Saat di Kongres NasDem: Ada Kalanya Bersama, Ada Kalanya Tidak!
"Jangan terjebak dalam pikiran yang sesat, jangan. Semakin rusak, semakin tersegmen publik ini jika kita selalu berdiri atas perspektif dan ideologi yang sempit seperti ini," tegasnya.
Editor : Pahlevi