Optika.id - Ganjar Pranowo menyoroti kondisi beberapa perusahaan BUMN Karya yang mengalami kebangkrutan selama masa pemerintahan Jokowi. Menurutnya, keadaan yang dialami oleh perusahaan-perusahaan tersebut merupakan dampak negatif dari pembangunan infrastruktur besar-besaran tanpa pertimbangan yang matang.
Calon presiden ini meyakini bahwa tata kelola yang buruk adalah faktor utama yang menyebabkan BUMN Karya harus menghentikan operasionalnya. Selain itu, ambisi perusahaan BUMN untuk menguasai proyek secara penuh juga menimbulkan berbagai masalah.
Baca juga: Puan Maharani Ajak Pendukung Ganjar-Mahfud Tak Takut Intimidasi di Kampanye Akbar Solo
Ganjar berpendapat bahwa strategi tersebut memberikan peluang bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penyelewengan anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah. Dalam acara Sarasehan 100 Ekonom 2023, ia mengungkapkan, "Ini yang saya maksud sebagai sesuatu yang prudent. Kita gak boleh ugal-ugalan." Dikutip pada Jum'at (10/11/2023).
Baca juga: Sandiaga Ajak Masyarakat Jadikan Sivitas Akademika Panutan
Selain itu, Ganjar mencatat bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk menyelamatkan BUMN Karya yang hampir terpuruk akibat utang. Ia juga mencatat bahwa BUMN yang mengalami kerugian tidak menerima sanksi apapun.
Baca juga: Bicara Keamanan Siber: Ganjar Ingin Kuatkan BSSN
Ganjar mengungkapkan keinginannya untuk melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan BUMN Karya bersama pasangannya, Mahfud MD. Tujuannya adalah mencari solusi terbaik dalam pengelolaan dan penyelamatan BUMN Karya yang menghadapi masalah keuangan. Dalam konteks ini, ia bertanya, "Ada gak sih penalty buat mereka [BUMN], kalau kamu gak perform?"
Editor : Pahlevi