Oleh: Cak Ahmad Cholis Hamzah
Optika.id - Menjelang pergantian pemimpin baru nanti tanggal 20 Oktober 2024 masyarakat disuguhi berita tentang kemungkinan susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.
Tentu hari-hari pergantian pemimpin negara ini ditunggu dengan suka cita oleh pihak-pihak yang terlibat. Namun ditengah-tengah suka cita itu sejatinya pemerintah baru menerima warisan dari pemerintah lama Pak Jokowi dan harus menjadi pekerjaan rumah yang harus benar-benar secara serius ditangani.
Baca juga: Suasana Kampung Saya Menjelang 30 September 1965
Warisan yang dimaksud tentu banyak menyangkut banyak sektor. Saya mencatat beberapa pekerjaan rumah itu yaitu, tingkat deflasi yang berkaitan dengan menurunnya daya beli masyarakat dan banyaknya masyarakat yang di PHK oleh perusahaannya.
Seperti diketahui Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan bahwa Indonesia kembali mengalam deflasi pada bulan September 2024. Artinya, Indonesia mengalami deflasi secara lima bulan berturut-turut hingga September 2024. BPS mencatat, pada September 2024 terjadi deflasi sebesar 0,12% secara bulanan, atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 106,06 pada Agustus 2024 menjadi 105,93 pada September 2024.
Para ekonom menyebutkan bahwa adanya deflasi tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 yang dikisaran 5 persen. Pertumbuhan ekonomi nasional tentu akan melambat.
Beberapa ekonom juga mengatakan bahwa terjadinya deflasi secara 5 bulan berturut-turut membuktikan bahwa daya beli masyarakat Indonesia tergerus akibat kebijakan Pemerintah yang tidak tepat.
"Daya beli tergerus akibat kebijakan pemerintah yang salah obat. Saat ini, masyarakat tengah didera penurunan daya beli dengan salah satu faktornya adalah penurunan disposible income," ujarnya.
Secara umum Disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi.(Perhitungan disposable income adalah personal income dikurangi dengan pajak langsung).
Selain soal deflasi itu belakangan ini kita sering mendengar soal jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia yang menurun. Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) akhir Agustus lalu, jumlah penduduk yang masuk kelas menengah selama lima tahun terakhir menurun.
Proporsi kelas menengah Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 47,85 juta penduduk lebih rendah dibandingkan pada tahun 2019, yakni sebanyak 57,33 juta penduduk. Definisi kelas menengah menurut laporan World Bank yang berjudul 'Aspiring Indonesia-Expanding Middle Class' adalah mereka yang punya pengeluaran sebesar Rp1,2 juta hingga Rp6 juta per bulan per kapita.
Baca juga: Israel Menyerang Beirut
Sementara warga dengan pengeluaran Rp532 ribu sampai 1,2 juta per bulan per kapita masuk dalam kategori kelompok menuju kelas menengah.
Menurunnya daya beli masyarakat disertai menurunnya kelompok menengah tadi ditambah dengan badai pemutusan hubungan kerja (PHK) tengah melanda Indonesia. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat selama paruh pertama 2024 saja sudah ada 32.064 pekerja mengalami PHK atau melonjak 21,45ri periode yang sama tahun lalu.
Dari jumlah tersebut, ternyata ada 3 sektor yang menjadi penyumbang utama angka PHK. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) menyebut ketiga sektor itu adalah manufaktur, teknologi dan perbankan. "Jika dilihat dari sektor industri, beberapa sektor memang mengalami peningkatan PHK yang lebih signifikan dibandingkan sektor lainnya," kata peneliti LPEM FEB UI Muhammad Hanri dalam Labor Market Brief, dikutip Jumat, (13/9/2024).
Baca juga: Unusa Masuk Radar Dunia
Hanri mengatakan industri manufaktur, khususnya yang terkait dengan ekspor, sangat terdampak oleh gangguan rantai pasok global dan penurunan permintaan internasional.
Menurut Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), ribuan pekerja di sektor tekstil dan garmen mengalami PHK sepanjang tahun 2022 dan 2023. "Ini terutama terjadi di daerah-daerah seperti Jawa Barat, yang menjadi pusat industri tekstil nasional," kata dia. Peneliti LPEM FEB UI Nia Kurnia Sholihah mengatakan sektor kedua yang mengalami badai PHK adalah teknologi.
Meskipun secara umum tumbuh, kata dia, sektor ini juga mengalami PHK di sejumlah perusahaan startup. Dia mengatakan perusahaan startup harus melakukan restrukturisasi atau bahkan tutup akibat kesulitan dalam mendapatkan pendanaan baru di tengah penurunan nilai investasi global pada 2022 dan 2023.
Oh ya ada Pekerjaan Rumah lainnya yang juga harus menjadi perhatian pemerintah baru nanti yakni soal utang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) makin menumpuk. Per Juli 2024, utang pemerintah kini tembus Rp 8.502,69 triliun, atau naik sekitar Rp 57,82 triliun dalam sebulan. Pada Juni 2024, Kementerian Keuangan mencatat, utang pemerintah masih sebesar Rp 8.444,87 triliun.
Editor : Pahlevi