Optika.id - Partai Nasional Demokrat (NasDem) curiga jika Menko Kemaritiman dan Investasi Jenderal (Purn.) Luhut Binsar Panjaitan yang ingin menunda Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
"Kenapa dia harus bicara? Supaya tidak terjadi kekacauan, kemudian kelihatan ada yang lebih berkuasa. Itulah pembantu Presiden berbicara berdasarkan tupoksinya," kata Waketum Partai NasDem Ahmad Ali dalam keterangannya, Rabu (16/3/2022).
Baca Juga: NasDem Jatim Gelar Rakorwil: Panaskan Mesin untuk Kemenangan Khofifah-Emil
Menurutnya, bukan tugas Luhut membicarakan persoalan pemilu. Pihak yang lebih cocok bicara pemilu, menurut Ahmad Ali, adalah Menko Polhukam Mahfud MD.
"Berpemilu itu berkonstitusi, bukan ber-big data. Big data itu kan hanya percakapan media sosial yang tidak tahu di mana mereka ambil. Tapi kita tidak bicara data yang dimiliki si A, si B, si C, kita bicara pada konsepsi bernegara," jelasnya.
Ahmad Ali menilai panduan pemilu di Indonesia adalah konstitusi. Jika Luhut bicara soal penundaan pemilu sebagai tim pemenangan, lebih cocok. Namun, Ahmad Ali mengingatkan Presiden Jokowi taat pada konstitusi.
"Justru sekarang saya melihat aktifnya Pak Luhut bicara penundaan pemilu, saya curiga, jangan-jangan dia yang mau tunda pemilu ini," tegasnya.
Dia menyindir Luhut begitu aktif bicara soal penundaan pemilu. Sementara itu, tupoksi Luhut di pemerintahan hanya mengurus kemaritiman dan investasi.
"Apa dia menteri serbabisa? Atau dia perdana menteri?" herannya.
Ahmad Ali menilai penundaan pemilu barang usang namun selalu didaur ulang. "Siapa punya kepentingan ini?" imbuhnya.
Diketahui, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim memiliki big data terkait penundaan pemilu namun enggan membukanya.
Andi Mallarangeng Tegaskan Demokrat Tolak Penundaan Pemilu!
Baca Juga: Meneropong Pilkada Sidoarjo: Ujian Kepercayaan Publik
Andi Mallarangeng politisi senior Partai Demokrat menyatakan, dirinya menolak wacana penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan Presiden 3 periode.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dia menegaskan kembali bahwa Partai Demokrat dan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan selalu berada di depan melawan pengkhianatan terhadap reformasi dan demokrasi.
"Partai Demokrat dan Ketum AHY akan selalu berada di depan melawan pengkhianatan terhadap reformasi dan demokrasi yang telah kita perjuangkan dengan darah dan air mata," kata mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini.
"Kekuasaan bukanlah untuk melayani kekuasaan. Apalagi untuk memperpanjang dan melanggengkannya. Karena kekuasaan tidak terbatas. Kekuasaan adalah untuk melayani rakyat. Dua periode cukup," tegasnya dalam akun Instagram-nya seperti dikutip Optika.id, Rabu (16/3/2022).
Sementara, Deputi Bappilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengaku miris lantaran Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan justru sibuk kasak-kusuk menunda pemilu 2024.
"Kami menghargai dan memiliki pandangan yang sama dengan Mas Hasto dalam merespons manuver-manuver yang dilakukan LBP. Kita miris melihat pembantu Presiden yang satu ini terus-menerus mempertontonkan aksi-aksi yang bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi," kata Kamhar.
Baca Juga: Pengamat Sebut Elektoral Demokrasi Indonesia Sedang Bermasalah!
Dia mengaku heran atas tingkah Luhut yang justru bertolak belakang dengan Menko Polhukam Mahfud Md yang notabene memiliki tupoksi berkaitan dengan persoalan politik. Menurutnya, Mahfud jelas-jelas menyatakan Pemilu 2024 sesuai dengan jadwal.
"Apalagi juga disandingkan dengan berbagai hasil survei, baik itu dari Trust Indonesia, LSI, maupun hasil survei Libang Kompas yang terbaru menyajikan data bahwa mayoritas rakyat menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden," pungkasnya.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi
