Pengamat Sebut Elektoral Demokrasi Indonesia Sedang Bermasalah!

author Danny

- Pewarta

Senin, 02 Sep 2024 00:42 WIB

Pengamat Sebut Elektoral Demokrasi Indonesia Sedang Bermasalah!

Surabaya (optika.id) - Pengamat politik Universitas Airlangga, Aribowo merespon pergolakan politik jelang Pilkada 2024 mendatang. Tidak jauh, Dosen FISIP Unair itu mencontohkan dalam pagelaran Pemilu kemarin yang penuh dengan intervensi.

Hal ini dikatakannya dalam acara Diskusi dengan tajuk "Pilkada 2024, Kartel Politik dan Masa Depan Politik Indonesia" melalui kanal YouTube Forum Insan Cita, Minggu, (1/9/2024).

Baca Juga: Yuhronur-Dirham Targetkan Raih 70 Persen Suara

"Salah satu elektoral yang diukur melalui demokrasi itu sudah salah besar. Demokrasi elektoral, kalau salah satu diukur dari elektoralnya itu bermasalah sebagian besar termasuk Indonesia," ujar Dosen FISIP Unair itu.

Termasuk, tentara dan polisi. Ia menyebut kedua pihak itu turut serta dalam proses mobilisasi suara Prabowo-Gibran sehingga bisa mencapai angka 58% sekian. Lalu, Aribowo pun memberikan analogi bahwa seharusnya tiga kandidat calon presiden itu tidak bisa berjalan hanya satu putaran jika tidak ada intervensi.

Baca Juga: Jika Kotak Kosong Menang, Ada 3 Skenario yang Diambil

"Jika memang presiden Prabowo-Gibran yang menang, justru seharusnya Gerindra menjadi partai pemenang pemilu. Tetapi ini yang nomor satu, yang terbantai PDIP justru tetap menjadi partai politik pemenang pemilu, kemudian disusul dengan Golkar pemenang kedua," terangnya.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Tentu sangat jelas, penyelenggaraan pesta demokrasi ini tidak murni berjalan dengan mulus. Ada campur tangan pihak lain, dan itu pasti dilakukan oleh Presiden Jokowi. 

Baca Juga: Paslon Pilkada Jatim Risma-Gus Hans Kunjungi Makam Sunan Ampel Surabaya

Menariknya, negara Eropa dan Amerika Serikat jika presiden akan habis biasa dinamakan teori lameduck yang artinya tidak akan bisa mempengaruhi apapun.

"Tetapi beda dengan Jokowi yang mana akan mengakhiri kekuasaannya dan masih full power. Meskinya beberapa menteri memboikot, reshuffle terakhir Jokowi menempatkan orang-orangnya agar nanti ketika pemerintahan Prabowo, Presiden baru tidak banyak mereshuffle kabinet," pungkas dia.

Editor : Pahlevi

BERITA TERBARU