Rocky Sebut Megawati Jadi Inisiator Penangkapan Dirjen Perdaglu Kemendagri

Optika.id - Pengamat politik, Rocky Gerung menyebut, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menjadi inisiator dalam penangkapan tersangka pencurian uang rakyat terkait kelangkaan minyak goreng.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Perdaglu Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) ditetapkan sebagai tersangka.

Rocky kemudian menyoroti soal bungkamnya pihak kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas mafia minyak goreng.

Menurutnya, kasus ini seperti pementasan teater besar yang akhirnya diintervensi oleh Kejaksaan Agung atas titah dari PDIP.

"Kita juga mungkin bisa lihat, jaksa agung itu proksi dari PDIP. Ibu Mega mungkin kesal disindir gak pro emak-emak, nah (ibaratnya dia bilang) saya sekarang tunjukan nih saya juga tahu permainan minyak goreng, tuturnya, seperti dikutip Optika.id dari channel YouTube-nya Rocky Gerung Official, Kamis (21/4/2022).

Kejagung yang ambil alih langsung, menurut analisa Rocky Gerung merupakan bentuk taring PDIP yang sedang kontra dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Kalau Ibu Mega lagi pasang wajah keras terhadap istana, pasti ada impact-nya. Kita udah hapal dia selalu punya senjata rahasia. Diam-diam menyentil, dan sentilan kali ini agak berat. Ibu Mega pasti juga merasa, 'kurang ngajar nih, saya pengen bikin nasi goreng kok minyaknya hilang' kira-kira itu jika kita ingin menganggap ini sebagai teater besar, Ibu Mega pasti ingin membantu emak-emak. Akhirnya Ibu Mega itu perintahkan hey pak Jaksa anda kan juga petugas partai, coba periksa dulu tuh, jadi ini yang kita bilang interpay power di dalam istana itu mulai berlangsung, tukasnya.

Rocky juga menyoroti kegelisahan Menteri Perdagangan yang tampak ragu-ragu mengusut kasus ini dalam rapat kabinet beberapa waktu lalu.

Dia melanjutkan, miskomunikasi antara kementerian/lembaga terkait menunjukkan adanya tarik menarik luar biasa untuk menentukan siapa yang akan ditumbalkan jadi tersangka.

Kita kan akhirnya bertanya, kenapa nggak dari awal polisi tangkap. Polisi bilang nggak ada mafia, faktanya ada, kemudian Kejagung follow the money, tangkap satu-satu. Berminggu-minggu, teater ini dipersiapkan supaya nanti ada yang dikorbankan, tandasnya.

Menanggapi pemerintah yang merogoh saku lebih dalam dari APBN untuk program BLT (Bantuan Langsung Tunai), Rocky mengatakan, artinya pemerintah terlalu tunduk pada kepentingan kartel.

Dia mengamini, pemerintah lebih memilih menyogok rakyat daripada memberi penalti bagi perusahaan-perusahaan yang harusnya menjual produknya ke dalam negeri.

Kedudukan presiden lemah terhadap korporasi. (Padahal seharusnya) presiden musti peras balik korporasi untuk kepentingan rakyat. Jangan justru pajak rakyat yang mengatasi dana yang tidak disetor korporasi sawit, ujarnya.

Menurut Rocky terbongkarnya nama-nama tersangka dalam kasus pencurian uang rakyat hingga menyebabkan kelangkaan minyak goreng, hanya menunjukkan sebagian kecil pemain.

Dia menilai tersangka korupsi minyak goreng yang telah diumumkan adalah tumbal yang terpaksa dikorbankan.

Menurutnya, taktik ini bertujuan untuk menyembunyikan sang raja yang menjadi dalang terbesar dalam korupsi crude palm oil (CPO), supaya rakyat menyangka hanya itu persoalannya.

Padahal, dia melanjutkan permainan dalam kasus kelangkaan minyak goreng dapat dipastikan jauh lebih besar dari yang tampak di permukaan.

Masa Dirjen bisa buat keputusan raja, Dirjen kan hanya pelaksana teknis saja. Jadi orang mulai mempersoalkan, karena di atas Dirjen ada Menteri, jelasnya.

Dia menuturkan, spekulasi tersebut kemungkinan besar menjadi alasan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan pihaknya tak ragu membekuk tersangka meskipun dari level menteri.

Makanya Jaksa Agung langsung bikin konferensi pers, bilang kalau Menteri nya ternyata ada sangkutannya kita akan periksa juga. Itu (adalah) sinyal, paparnya.

Menurut Rocky, rakyat dan media massa perlu mengawal serta menuntut lebih jauh pertanggungjawaban Kementerian Perdagangan.

Dia menjelaskan, struktur ekonomi politik sawit itu adalah kekuasaan dan pebisinis, sehingga penangkapan tidak boleh berhenti di Dirjen atau Komisaris.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pasti ada kekuasaan lebih tinggi dari Dirjen, begitu juga Komisaris. Emak-emak tentu senang, tapi bukan itu soalnya, emak-emak ingin lebih jauh. masa seorang Dirjen bisa membuat keputusan, yang benar aja kira-kira begitu kata emak-emak tu," ujarnya.

Selain itu, Rocky Gerung menduga bahwa kasus ini bisa saja menyeret ke Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi hingga Sinarmas.

Lebih lanjut, dia mengatakan keempat tersangka ini bisa dianggap sebagai pelaksana teknis saja, sementara masih ada pihak yang lebih tinggi dari para tersangka.

"Orang mulai mempersoalkan karena di atas dirjen itu ada menteri. Karena itu kemarin saya baca, Jaksa Agung langsung bikin konferensi pers menjawab wartawan, 'Ok, kalau menteri ketahuan bersangkutan maka akan kita periksa juga'," tuturnya.

"Tapi lebih dari itu saya baca, minyak sawit inikan kartel, kenapa enggak ada nama Sinarmas di situ. Padahal ada nama Sinarmas juga yang kita tahu dekat dengan Istana. Tapi itu tetap pertanyaan dan nanti akan dibuka Jaksa Agung, karena Pers akan tuntut. Bahkan mungkin nanti termasuk Menko Perekonomian yang termasuk Ketua Dewan Pengarah soal dana Sawit segala macem," sambungnya.

Rocky pun menggarisbawahi, seharusnya kasus ini tidak berhenti setelah penetapan dirjen hingga komisaris saja.

"Kita tuntut apa pertanggung jawaban Menteri perdagangan, jangan sampai hanya pada Dirjen doang. Begitu juga pada Wilmar, jangan hanya komisaris yang jadi tersangka," tegasnya.

Rocky menjelaskan, struktur ekonomi dan politik sawit melibatkan kekuasaan dan pebisnis, sehingga saat ada yang 'main-main' izin impor pasti ada kekuasaan yang lebih tinggi dari sekadar Dirjen di korporasi juga begitu ada kekuasaan yang lebih tinggi dari sekadar komisaris. Dia menganggap bahwa ini pintu yang dibuka Jaksa.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) merilis tersangka dugaan pencurian uang rakyat kasus minyak goreng pada Selasa (19/4/2022).

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Dirjen Perdaglu Kemendag) Indrasari Wisnu Wardhana (IWW) ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi CPO yang menyebabkan kelangkaan minyak goreng.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Indrasari Wisnu Wardhana sebagai tersangka karena telah menerbitkan persetujuan ekspor terkait komoditas CPO dan produk turunannya kepada Permata Hijau Group, PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, serta PT Musim Mas.

Selain Indrasari Wisnu Wardhana, tiga tersangka lain yang ditetapkan oleh Kejagung adalah Senior Manager Corporate Affairs Permata Hijau Group Stanley M. A. (SMA), Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor (MPT), serta General Manager bagian General Affairs PT Musim Mas Picare Togar Sitanggang (PT).

Indrasari Wisnu Pernah Dipanggil KPK

Diketahui, Indrasari Wisnu Wardhana dilantik menjadi Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag pada 2019.

Dia menggantikan Oke Nurwan yang saat itu diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Kemendag. Sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Wisnu rupanya pernah berurusan dengan KPK.

Pada 2019, dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus uap impor bawang putih oleh mantan anggota DPR, I Nyoman Dhamantara. Selain itu, Wisnu kembali diperiksa sebagai saksi terkait kasus suap impor ikan di Perum Perindo

Dia periksa untuk tersangka eks Direktur Utama Perum Perindo, Risyanto Suanda. Kini, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Indrasari Wisnu Utama sebagai tersangka dalam perkara dugaan pencurian uang rakyat dalam pemberian fasilitas ekspor minyak goreng tahun 2021-2022.

Reporter: Pahlevi

Editor: Aribowo

Editor : Pahlevi