Formappi Kritik Kinerja Anggota DPR: Hanya Tahu Nyanyian Lagu Setuju!

Optika.id - Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) memberikan kritik atas kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah berakhirnya masa sidang.

Baca Juga: Wakil Ketua Baleg Ungkap Aturan Pilkada Mendatang Mengacu pada MK

Evaluasi itu khususnya dilakukan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPR di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan serta kelembagaan

Peneliti Bidang Pengawasan Formappi Albert Purwa menilai selama setahun terakhir ini kinerja DPR masih tak mengalami kemajuan yang baik, malah DPR menurutnya tetap setia sebagai 'kawan lama' presiden maupun kementerian/lembaga (K/L).

"Sikap-sikap tidak kritis komisi DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi, anggaran pengawasan, dan apresiasi atau puja-puji Ketua DPR kepada pemerintah ini semakin memperjelas bahwa DPR konsisten jadi mitra setia pemerintah, bukan pengawas yang kritis," kata Albert dalam acara daring Formappi, Jumat (6/1/2023).

Pertama, Albert menilai dalil yang sering disampaikan DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi bukan mengejar jumlah RUU yang dapat disahkan menjadi Undang-undang namun kualitas dari UU yang dihasilkan.

Kendati demikian, ia menyebut sejumlah RUU yang disahkan malah sering diprotes masyarakat, bahkan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Itu menunjukkan bahwa substansi dari beleid tersebut dianggap warga tidak mewakili suara mereka.

"Penentangan masyarakat lebih sering terjadi karena minimnya kelompok masyarakat yang diundang memberikan masukan, saran dan pendapat dalam proses pembahasan RUU. Selain itu, juga minimnya sosialisasi materi-materi RUU kepada masyarakat," kata dia.

Baca Juga: Khawatir RUU Pilkada Disahkan, BEM SI Jatim Terus Kawal hingga Pendaftaran!

Kedua, dalam melaksanakan fungsi anggaran, komisi-komisi dan DPR sebagai institusi menurut Albert tidak pernah menolak keinginan pemerintah. Bahkan terhadap rendahnya serap anggaran oleh K/L pun ditolerir.

Padahal Ketua DPR Puan Maharin, menurutnya telah berulang kali menyatakan bahwa APBN harus dikelola demi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, ia mendesak agar DPR harus lebih peka dan kritis terhadap pengelolaan dan penggunaan APBN.

Pertama, Albert menilai dalil yang sering disampaikan DPR dalam melaksanakan fungsi legislasi bukan mengejar jumlah RUU yang dapat disahkan menjadi Undang-undang namun kualitas dari UU yang dihasilkan.

Kendati demikian, ia menyebut sejumlah RUU yang disahkan malah sering diprotes masyarakat, bahkan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Itu menunjukkan bahwa substansi dari beleid tersebut dianggap warga tidak mewakili suara mereka.

Baca Juga: DPR-Pemerintah, Merusak Konstitusi-Merusak Demokrasi!

"Penentangan masyarakat lebih sering terjadi karena minimnya kelompok masyarakat yang diundang memberikan masukan, saran dan pendapat dalam proses pembahasan RUU. Selain itu, juga minimnya sosialisasi materi-materi RUU kepada masyarakat," kata dia.

Kedua, dalam melaksanakan fungsi anggaran, komisi-komisi dan DPR sebagai institusi menurut Albert tidak pernah menolak keinginan pemerintah. Bahkan terhadap rendahnya serap anggaran oleh K/L pun ditolerir.

Padahal Ketua DPR Puan Maharin, menurutnya telah berulang kali menyatakan bahwa APBN harus dikelola demi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, ia mendesak agar DPR harus lebih peka dan kritis terhadap pengelolaan dan penggunaan APBN.

Editor : Pahlevi