Optika.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian resmi mengajukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pilkada ke Komisi II DPR dalam rapat dengar pendapat DPR bersama Kemendagri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, (22/9/2023) malam. Salah satu isi Perppu Pilkada tersebut memajukan jadwal pemungutan suara pilkada serentak 2024 dari 27 November menjadi September.
Baca Juga: Mendagri Minta Pemda Turut Serta Sediakan Logistik untuk Pemilu
"Memajukan pelaksanaan pemungutan suara pilkada pada September 2024," kata Tito.
Dia mengatakan perppu ini juga untuk menghindari kekosongan kepala daerah pada 1 Januari 2025 sekaligus memastikan kepala daerah hasil Pilkada 2024 dilantik paling lambat 1 Januari 2025. "Maka proses pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 yang berdasarkan Undang-Undang tentang Pilkada ditetapkan pada November tahun 2024 harus disesuaikan," ujar Tito.
Tito menilai jika Pilkada 2024 tetap diselenggarakan pada November 2024, dikhawatirkan akan terjadi kekosongan pemerintahan daerah di berbagai wilayah. "Supaya tidak terjadi kekosongan yang masif, untuk itu perlu cukup waktu dan bisa lebih cepat dilakukan sinkronisasi penyelarasan dokumen perencanaan anggaran pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota termasuk juga visi-misi kepala daerah," tandas Tito.
Baca Juga: Hadiri Musyda Aisyiyah Ke-12, Mendag Zulkifli Hasan dan Bupati Yes Beri Hadiah Umroh
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan respons atas wacana percepatan pelaksanaan Pilkada 2024. Jokowi mengaku belum ada rencana untuk menerbitkan perppu untuk mempercepat pelaksanaan Pilkada 2024.
"Belum sampai ke situ kok saya (rencana penerbitan Perppu Pilkada). Urgensinya apa?Alasannya apa, semuanya perlu dipertimbangkan secara mendalam," ujar Jokowi di Tangerang, Banten, Kamis (31/8/2023).
Baca Juga: KPU dan Mendagri Sepakat Pelaksanaan Pemilu Tetap Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
Jokowi menilai, Perppu Pilkada untuk memajukan pelaksanaan Pilkada 2024 masih hanya sebatas usulan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Editor : Pahlevi
