Optika.id - Bocornya data pemilih tetap (DPT) dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 oleh peretas yang menggunakan nama anonim Jimbo, telah memunculkan kekhawatiran di masyarakat mengenai keabsahan hasil penghitungan suara. Subiran Paridamos, Direktur Eksekutif Sentral Politika, mencatat bahwa kepercayaan publik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai merosot akibat kebocoran data pemilih.
"Dalam masyarakat, terdapat asumsi bahwa jika data pemilih bisa ditembus, maka kemungkinan besar hasil rekapitulasi suara pun dapat diintervensi," ujar Subiran, pada Rabu (6/12/2023).
Baca Juga: ODGJ Bisa Ikut Mencoblos dalam Pemilu 2024
Pakar komunikasi politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) tersebut menjelaskan bahwa kebocoran data sebanyak 204,8 juta pemilih akan menimbulkan kecurigaan di kalangan publik.
"Pembobolan data ini berpotensi menciptakan ketidakpercayaan antara peserta pemilu, mereka akan saling menuduh tidak netral, melakukan kecurangan, dan sebagainya," ungkap pengamat politik yang dikenal sebagai Biran.
Menurut Biran, kebocoran DPT juga dapat menimbulkan kecurigaan para peserta pemilu terhadap integritas penyelenggara pemilu.
Baca Juga: Lebih dari 204 Juta DPT Pemilu 2024 Ditetapkan Oleh KPU RI
"Tidak hanya itu, masyarakat juga akan mempertanyakan profesionalitas dan keandalan penyelenggara pemilu," tambahnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Biran, penulis buku "Komunikasi Politik 7 Presiden RI," mengungkapkan bahwa dampak paling berbahaya dari kebocoran data pemilih dalam Pemilu Serentak 2024 adalah adanya upaya pembentukan isu kecurangan dalam pemilu.
Baca Juga: 8,2 Juta Warga DKI Jakarta Ditetapkan sebagai DPT Pemilu 2024
"Peretasan website KPU RI ini akan semakin menegaskan upaya pembentukan opini tentang netralitas dan kecurangan dalam pemilu yang sedang marak belakangan ini. Hasil pemilu bisa kehilangan legitimasi, dan pada tingkat yang ekstrim, peserta pemilu yang tidak puas mungkin tidak akan menerima hasil pemilu," ujarnya.
"Dan hal ini dapat menggores legitimasi penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Sehingga, pemimpin yang dipilih melalui proses pemilu yang dianggap tidak profesional dan tidak bermartabat, akan terus diragukan legitimasinya," tutup Biran.
Editor : Pahlevi
