Rakyat Itu Pemegang Kedaulatan Bukan Peminta-Minta

Oleh: Cak Ahmad Cholis Hamzah

Optika.id - Seorang Ilmuwan politik Jerman Wolfgang Merkel, dalam artikelnya berjudul “Who is the sovereign”, di media WZB, Berlin Social Science Center) mengatakan: “In democracies, the people is the sovereign. It is only through legitimization via elections that legislative sovereignty is transferred to parliament.” (Dalam demokrasi, rakyat adalah yang berdaulat. Hanya melalui legitimasi melalui pemilihan umum kedaulatan legislatif dialihkan ke parlemen.). Menurut nya rakyatlah pemegang kedaulatan itu.

Dalam teori kedaulatan rakyat, teori yang menyatakan bahwa kekuasaan suatu negara berada ditangan rakyat sebab yang benar- benar berdaulat dalam suatu negara adalah rakyat. Konsepsi kedaulatan rakyat ini berakar pada doktrin Romawi, yaitu lex regia, yang berarti bahwa kekuasaan diperoleh dari rakyat (populus). Pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berbeda-beda, seperti halnya Indonesia yang di mana kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat. Hal ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 atau lebih tepatnya pada Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD.”

Kedaulatan itu sendiri secara etimologi berarti kekuasaan tertinggi dan diambil dari bahasa Arab daulah dengan arti kekuasaan. Sementara itu, dalam bahasa Latin supremus dengan arti tertinggi. Jika dalam bahasa Latin, kedaulatan itu supremus dan berarti tertinggi, maka dalam bahasa Inggris, kedaulatan yaitu souvereignty. Dalam bahasa Jerman yaitu souvereniteit dan dalam bahasa Belanda yaitu souveranete.

Pendapat dan teori tentang kedaulatan di tangan rakyat dalam bahasanya adalah “Rakyat itu adalah Boss- Majikan”.

Karena rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi maka semua pejabat pemerintahan dari tingkatan bawah sampai presiden harus menyadari bahwa mereka bekerja itu berdasarkan keinginan dari “boss” nyayaitu rakyat. Mereka digaji dan diberi berbagai fasilitas negara yang mewahadalah berkat rakyat sebagai pembayar pajak, artinya rakyatlah yang meng-gaji mereka itu.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Kejadian itu seperti rakyat miskin, atau pengungsi di daerah-daerah Afrika atau Gaza Palestina yang berlarian, berebutan untuk memperoleh bantuan dari negara atau lembaga internasional. Rakyat jadinya seperti (maaf) “peminta-minta”. Sangat ironis.

Para politisi, calon pemimpin yang maju dalam laga pemilihan umum, pemilihan presiden seharusnya menjaga marwah, harga diri rakyat dengan tidak melempar-lempar bantuan dari atas mobil nya yang sedang berjalan. Rakyat itu adalah penguasa dan pemilik negara ini. Kalau memang tulus dan ikhlas ingin membagi-bagikan bahan makanan (sesuai dengan aturan yang berlaku) seharusnya para politisi dan calon pemimpin bangsa ini mendatangi rakyat-pemilik negara ini secara pribadi. Mereka harus sadar kalau mereka itu terpilih menjadi pejabat atau pemimpin negara – itu karena mereka dipilih rakyat.

Rakyat janganlah dibodohi dengan diiming-iming materi agar bersedia menyerahkan suara – bentuk kedaulatannya kepada politisi dan pejabat.

Rakyat bukanlah pengemis – tapi pemilik negeri ini.

Editor : Pahlevi