Oleh: Cak Ahmad Cholis Hamzah
Surabaya (optika.id) - Biasanya masyarakat ingin mengetahui posisi provinsi mana yang menduduki peringkat atas atau bawah dalam laga Pekan Olahraga Nasional XXI di Aceh-Sumut yang dibuka pada tanggal 9 September dan ditutup tanggal 20 September 2024 nanti.
Baca Juga: Percobaan Pembunuhan Ke 2 Terhadap Trump
Namun kali ini masyarakat tidak hanya disuguhi berita peringkat pemenang atau ketangguhan para atlet yang berlaga, tapi juga berita soal venue pertandingan yang belum rampung ada yang bocor, jalan akses ke tempat pertandingan becek dan konsumsi yang dikeluhkan para atlet. Berita yang beredar juga mengatakan adanya dugaan penyelewengan dana penyelenggaraan PON itu.
Selain berita-berita tersebut, muncul berita yang mengejutkan dari Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) tentang adanya gerakan-gerakan politik yang ingin penyelenggaraan PON ini gagal.
Biasanya pejabat pemerintahan baik itu presiden maupun para menterinya memperoleh briefing intelijen dari aparat-aparat keamanan dan intelligent community tentang situasi politik dan keamanan negara. Briefing itu juga kadang menyangkut kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan para pejabat negara misalnya korupsi dan siapa-siapa yang terlibat kejahatan korupsi.
Lalu kita bertanya, apakah sinyalemen mas Menpora tentang adanya gerakan politik yang ingin mengacaukan PON itu berdasar dari data valid seperti yang berasal dari laporan intelijen itu?
Seperti diketahui Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo menyinggung soal adanya gerakan-gerakan politik yang ingin mengganggu jalannya PON XXI Aceh-Sumut. Dia juga menyinggung soal PON yang diselenggarakan di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal itu disampaikan Dito saat rapat koordinasi PON bersama dengan Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Agus Fatoni dan sejumlah pejabat lainnya di media center PON XXI di Hotel Santika Medan, Jumat (13/9/2024).
"Saya apresiasi, ini adalah salah satu event terbesar yang Indonesia miliki dan ini kebetulan terjadi di penghujung masa periode Bapak Joko Widodo. Jadi, memang banyak juga saya tahu ini ada juga gerakan-gerakan politiknya yang ingin kita gagal," kata Dito.
Baca Juga: Asosiasi Pengusaha Juga Dipecah – Belah Seperti Parpol
Namun, mas menteri mengaku tidak begitu memikirkan hal itu. Menurutnya, yang paling penting adalah menyukseskan PON hingga penutupan pada 20 September 2024 nanti.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
"Tapi nggak usah kita bahas, yang penting kita kompak dan kita pastikan sampai pada 20 September ini sukses," ujarnya.
Setelah rakor, awak media menanyakan maksud gerakan politik yang disampaikan oleh Dito. Namun, dia menyampaikan hal itu hanyalah analisanya saja.
"Itu adalah analisa yang ingin menghambat dan cuman tidak menjadi suatu yang perlu kita pikirkan lah. Ya namanya hidup bernegara semua variabel pasti ada," ujarnya.
Baca Juga: Pesan Untuk Prabowo dan TNI Polri dari IKN
Dito kemudian memastikan bahwa pihaknya siap menyukseskan PON tersebut hingga penutupan nanti. "Kita memastikan bagaimana PB PON, pemerintah pusat dan daerah sampai hari ini kita siap dan sukses menyelenggarakan PON," pungkasnya.
Para tokoh yang diberi amanat rakyat untuk menjadi pejabat negara bukanlah seorang pengamat yang berbicara tanpa data, tanpa secara fisik melihat sendiri kondisi dilapangan, tanpa memiliki pengetahuan yang cukup tentang persoalan-persoalan negara, tanpa bukti hasil asesmen pihak-pihak keamanan/intelijen.
Kalau pernyataan seorang pejabat itu baseless atau tidak berdasarkan bukti-bukti, namun hanya berdasarkan analisa pribadi, analisa kira-kira saja, maka itu merupakan tindakan counter-productive atau kontra produktif bagi pendidikan politik bangsa ini.
Editor : Pahlevi
