Ngapain Beliau Cawe-Cawe

Oleh: Cak Ahmad Cholis Hamzah

Surabaya (optika.id) - Judul tulisan saya di atas adalah penggalan kalimat Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan yang membantah isu Presiden Jokowi akan cawe-cawe di Pilkada 2024. “Ah nggak ada lah, ngapain beliau (Jokowi) cawe-cawe,” ujar Luhut ditemui di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (30/6/2024) pagi. Luhut mengatakan approval rating Jokowi yang tinggi sehingga tidak mungkin ikut campur apalagi cawe-cawe di Pilkada.

Soal rating pak Jokowi, pak Luhut mengatakan: “Kamu mau cari approval rating mau selesai masih berapa tuh, 75-76, dua presiden Amerika dikumpulin approval ratingnya masih menang Pak Jokowi,” kata Luhut.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan membantah Jokowi sodorkan nama putranya Kaesang Pangarep, untuk maju di Pilkada Jakarta. Luhut menyatakan Jokowi tidak pernah ikut campur. Luhut meyakini Presiden Jokowi tak pernah menyodorkan Kaesang untuk maju di Pilkada Jakarta. Luhut juga yakin, Jokowi ikut tak campur saat Gibran maju sebagai Cawapres di Pilpres 2024.

Bantahan Luhut itu muncul karena mulai banyak pendapat yang mengatakan bahwa ada dugaan presiden cawe-cawe lagi setelah pilpres 2024 – di pilkada serentak nanti bulan November 2024, terutama dalam upaya meng-goalkan putra Jokowi, Kaesang untuk maju pilkada Jakarta.

Dugaan masyarakat itu kuat setelah KPU RI begitu cepatnya memberi isyarat bahwa mereka bakal mengikuti amar Putusan MA berkaitan dengan penafsiran syarat usia calon kepala daerah. "Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 itu merupakan produk hukum yang memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat," kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU RI, Idham Holik, Selasa (18/6/2024). Ia menegaskan bahwa berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011, MA berwenang memutus pengujian materiil peraturan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

"Dalam penyelenggaraan pemilu ataupun pilkada kami harus melaksanakan prinsip berkepastian hukum," ujarnya.

SCROLL TO RESUME CONTENT

Idham menilai, pemerintah dapat menengahi permasalahan jadwal pelantikan yang tidak prediktif ini. "Tergantung pemerintah, Mas," pungkasnya.

Seandainya KPU resmi mengubah beleid sesuai putusan MA, maka akan ada sedikitnya satu orang yang bakal diuntungkan dan kartunya menjadi hidup. Ia, tak lain dan tak bukan, yakni putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, yang mulai digadang-gadang maju Pilkada Jakarta 2024. Seandainya menggunakan PKPU yang dibatalkan MA, Kaesang tidak memenuhi syarat maju Pilkada 2024 karena masih berusia 29 tahun pada saat penetapan calon dilakukan KPU pada 22 September 2024 mendatang.

Sementara itu, dengan putusan MA, Kaesang bisa saja maju karena pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024 hampir pasti dilakukan pada 2025, setelah ia berulang tahun ke-30 pada 25 Desember 2024 kelak.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Mahfud MD, menganggap putusan Mahkamah Agung (MA) soal batas usia calon kepala daerah adalah wujud praktik hukum yang busuk. "Biar saja tambah busuk, tambah busuk, pada akhirnya kebusukan itu akan runtuh sendiri kan suatu saat," kata Mahfud dikutip dari podcast Terus Terang yang dikutip dari kanal YouTube Mahfud MD Official, Rabu (5/6/2024). Mahfud mengatakan, jika praktik utak-atik hukum yang diduga hanya buat menguntungkan pihak tertentu dilanjutkan maka pada suatu saat diperkirakan akan berbalik.

Masyarakat mengetahui selain Kaesang, keluarga Jokowi yang berpotensi maju Pilkada 2024 yaitu Bobby Nasution. Menantu Jokowi itu digadang-gadang akan maju sebagai calon gubernur Sumatra Utara 2024. Demikian pula Erina Sofia Gudono istri dari putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep diwacanakan menjadi calon bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pihak yang mewacanakan adalah Partai Gerindra Sleman.

Akhirnya rakyat yang menilai dengan majunya dinasti politik pak Jokowi itu – apakah pak Jokowi itu ikut cawe-cawe atau tidak.

Editor : Pahlevi