Optika.id - Tugas Menteri Perumahan Dan Kawasan Permukiman PKP Maruarar Sirait untuk membangun jutaan rumah rakyat melalui program 3 juta rumah tampaknya tidak mudah. Sebab terdapat berbagai masalah dan tantangan di sektor perumahan yang masih harus segera diselesaikan.
Wakil Ketua Umum DPP Apersi Bambang Setiadi mengatakan, sudah hampir 6 bulan digaungkan, program 3 juta rumah dinilai belum ada kejelasan. Pihak asosiasi pengembang perumahan dan permukiman seluruh Indonesia masih menunggu blueprint program 3 juta rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP . Bambang menegaskan bahwa dpp apersi selalu mendukung program pemerintah, tapi sikap kritis tetap jalan.
Baca Juga: Homesick Para Perantau, Terjebak Rasa Kesepian dan Gagal Adaptasi Sosial
Halal bihalal Apersi yang digelar pengurus DPW Apersi Jawa Timur di Hotel Sangrila Surabaya, 23 April 2025, tidak sekedar ajang bertemu para anggota dan pengurus. Namun juga untuk menggali isu-isu terkini terkait industri properti, terutama target program 3 juta rumah.
Bambang menilai selama hampir setengah tahun kementerian PKP dibentuk, program yang dijalankan terkait perumahan bagi masyarakat belum ada arah dan tidak dapat dirasakan.
"Pada prinsipnya kita sebagai asosiasi yang membidangi urusan bidang perumahan, baik itu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang digabung dalam sebuah Fasilitas Likuriditas Pembangunan Perumahan (FLPP), kemudian rumah komersil, tentu menyambut baik program pemerintah yang 3 juta unit rumah ini," kata Bambang.
Pelaku pembangunan rumah FLPP atau MBR adalah pengusaha-pengusaha lokal, yang harus dijaga. Mereka harus ditumbuh kembangkan agar ekonomi lokal ikut membaik. Mulai pengembang, tukang kayu, supplier lokal, material lokal, tukang air , tukang tembok, bisa berkolaborasi menjadi satu kekuatan dan menjadi solusi di tiap-tiap daerah. program tahunan pembangunan rumah FLPP yang selama ini sudah berjalan kurang lebih kisaran 250 ribu unit setahun di seluruh Indonesia
"Maka jika ditambah dengan program pemerintah Prabowo, 3 juta rumah, Apersi menyambut baik. Nantinya target 3 juta rumah itu terdiri dari 1 juta di pedesaan, 1 juta di pesisir, 1 juta di perkotaan. Sebagai asosiasi sudah melakukan teknis pembangunan di berbagai bidang terutama dalam bingkai NKRI," tambah Bambang.
Persoalannya, program 3 juta unit rumah ini belum ada panduan, koridor, atau roadmap, atau tahapan. Mulai apa yang mesti dikerjakan. Sisi lain yang sekarang sedang dikerjakan tetap program FLPP atau MBRT sebanyak 220 ribu unit.
Bambang berharap program tersebut banyak side effect-nya yang positif. Sehingga masyarakat bisa bergairah terhadap bisnis ini. Uangnya bisa masuk ke negara lewat pajak-pajak. Mulai dari PPN, PPH , BPHTB, PNBP, masuk lagi ke negara. Turut serta mengurangi beban pemerintah berupa penyerapan tenaga kerja.
Pemerintah harus mendorong menjadi program strategi nasional. Karena banyak melibatkan institusi dan stakeholder. Mulai perizinan, ada pertanahan, lingkungan, ada kemudian juga investasi dpmpt.
"Kita sudah teruji di zaman covid yang masih bertahan, yaitu proyek pembangunan developer mbr. kalau yang rumah-rumah mewah komersil yang harganya diatas Rp 500 juta ke atas, sudah agak repot," jelas Bambang.
Kemarin ada juga wartawan juga bisa punya rumah. Menurut Bambang, asosiasi memandang jika ada spesial terhadap profesi, maka diperbolehkan. "Mungkin itu ada kebijakan tertentu. tapi kita pikir jangan mengambil dari kuota MBR yang sudah ada," tegas Bambang.
Kuota MBR yang sudah ada tersebut peruntukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. sedangkan wartawan, ASN , guru, dan sebagainya, merupakan profesi yang diistimewakan.
Salah satu kendala lain dari program 3 juta rumah tersebut masalah SKP 3 menteri. Mulai BPHTB dan PBG. Jika BPHTB gratis, PBG gratis, maka harga rumah otomatis akan lebih murah. Jika ingin menurunkan harga buat masyarakat, harus ada spesifikasi free atau bebas BPHTB. Tapi syaratnya juga tidak boleh rumit.
Pemerintah punya segala-galanya terhadap program ini, punya APBD di daerah, punya stakeholder yang banyak, terus punya potensi. Namun jangan memberatkan masyarakat.
Baca Juga: Antisipasi Banjir Pemkab Sidoarjo Bangun 5 Rumah Pompa Air
Jika pemerintah memberikan peluang kemudahan, pasti investasi akan tumbuh kembang secara lebih cepat. tapi kalau pemerintah menganggap itu sebagai objek terus menerus, maka investasi akan jalan di tempat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di tempat yang sama, Makhrus Sholeh Ketua DPW Apersi Jatim mengatakan, Jawa Timur masih bagus untuk pertumbuhan rumah menengah kebawah. Karena banyak orang menganggap ini merupakan rumah pertama. Maka rumah pertama yang dibutuhkan oleh masyarakat. sedangkan rumah untuk menengah ke atas, dengan harga Rp 300 juta lebih justru agak turun bahkan melambat.
"Karena rata-rata orang yang beli rumah Rp 300 juta ke atas bukan saja rumah kedua. Mereka menganggap rumah untuk investasi," kata Makhrus.
Rumah yang FLPP tersebut termasuk program 3 juta rumah Prabowo merupakan rumah subsidi. Rumah subsidi ini ada bantuan pemerintah di sana. Program ini harusnya membuat mudah, cuma tinggal tanda jadi saja dan angsuran Rp 1 juta selama 20 tahun.
"Kalau rumah dengan harga Rp 1 juta ini sama dengan harga ngontrak. Nah ini sebuah program pemerintah luar biasa. Syaratnya hanya belum punya rumah, terus penghasilan maksimal gaji hingga 12 juta rupiah. Jadi ini kabar baik," jelas Makhrus.
Kendala di Jawa Timur berada di pemerintah daerah. Beberapa kebijakan pusat tidak bisa implementasinya langsung di daerah. Contohnya, SKB 3 menteri yang mestinya dimulai bulan Januari, ternyata di beberapa kota kabupaten belum jalan. Hanya beberapa kota kabupaten yang sudah jalan, seperti Tulungagung, Kediri, Jember. Harapannya program bantuan SKB 3 menteri meliputi PBG free untuk rumah FLPP, terus free BBHTB untuk rumah subsidi.
Hasil koordinasi dengan perbankan, saat ini baru dibangun sekitar 6 ribu unit rumah subsidi. Padahal target DPD Apersi Jatim bersama asosiasi lain sekitar 20 ribu unit.
Baca Juga: Kreativitas Anak Disabilitas Surabaya Dapat Disalurkan di Rumah Prestasi Anak
Terkait subsidi rumah untuk wartawan, sebenarnya sudah disiapkan. Jumlahnya sekitar 2 ribu unit seluruh Indonesia. Harapannya perhatian pemerintah bisa dirasakan wartawan. Karena selama ini wartawan punya kendala, yaitu banyak bank kurang percaya. Mungkin dengan perintah menteri ini bisa jalan semua.
"Mudah-mudahan nanti kuota wartawan, media bisa tersedia di Jawa Timur sehingga teman-teman wartawan lama dan wartawan yang masih memulai bisa difasilitasi," jelas Makhrus.
Sementara itu, KH Abdul Hakim Mahfudz Ketua PWNU Jatim yang ikut hadir dalam halal bihalal Spersi jatim berharap organisasi ini bisa terus berkembang. Bagi Gus Kikin, Apersi harus bermanfaat bagi kemasyarakatan. Dari misi kemasyarakatan akan membangun kebersamaan. Termasuk Apersi yang menjadi bagian membangun peradaban. Gus Kikin berharap semua komponen masyarakat di Indonesia selalu bersemangat dan bersatu.
"Apersi harus menjadi organisasi yang banyak kemaslahatan. Maksudnya menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat mengenai perumahan. Apalagi perumahan yang bersubsidi. Peran Apersi memberikan kontribusi dalam pengadaan perumahan ini. Saat ini masih kurang banyak pengadaan rumah-rumah bagi masyarakat," kata Gus Kikin.
Dengan kekompakan, Apersi mampu untuk memberikan kontribusi yang terbaik untuk masyarakat. Terutama masyarakat urban sangat membutuhkan perumahan sekaligus sebagai peninggalan. Sebagai peninggalan nanti menjadi warisan, maka akan memperoleh amal soleh sepanjang warisan itu masih bisa memberikan manfaat.
Memang, sejumlah masalah dan tantangan terjadi di sektor perumahan. Mulai korupsi dan pungli yang melibatkan oknum dari pejabat di pemerintahan, pengusaha, dan sebagainya, membuat harga rumah menjadi mahal. Semua pihak harus bisa mencegah korupsi dan pungli. sehingga, biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk dapat memiliki rumah bisa menjadi murah.
Perizinan usaha dinilai telah menjadi permasalahan utama dan darurat bagi sektor properti di Indonesia. lambatnya proses dapat menghambat pengembangan properti, termasuk program 3 juta rumah yang diusung prabowo. Proses melebihi batas waktu pada perizinan menjadi penyebab biaya tinggi, yang terpaksa dibebankan kepada konsumen. (pul)
Editor : Pahlevi
