Optika.id - Mulai bermunculan baliho berisi ajakan mendukung Presiden Joko Widodo 3 periode di Surabaya, Kamis (17/3/2022). Pakar Politik Universitas Wijaya Kusuma (UWK) Surabaya, Dr. Umar Sholahudin mengatakan, terkait dengan hal tersebut, ada dua kemungkinan politik.
"Yakni, yang pertama apakah ini murni dibuat warga yang merupakan pendukung Presiden Joko Widodo atau memang ada orderan politik dari istana, termasuk Jokowi? Yang kedua dugaan politik saya, ini adalah proyek orderan politik elite yang dioperasikan sampai akar rumput, terutama elite oligarki yang ambisi dan ngebet perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi 3 periode," tutur Umar kepada Optika.id, Kamis (17/3/2022).
Baca juga: Pengamat Sebut Elektoral Demokrasi Indonesia Sedang Bermasalah!
Umar mengatakan, selama ini sikap politik Jokowi ambigu. Secara verbal menolak perpanjangan, tapi di sisi lain berucap wacana tersebut bagian dari demokrasi.
"Sebenarnya kepentingan oligarki, kepentingan politik dan ekonomi sejalan dengan kepentingan personal Jokowi yg pengin 'tanduk' atau nambah," tutur alumnus doktoral Universitas Airlangga ini.
Menurutnya, praktik orderan politik semacam ini, yang memanfaatkan warga dan masyarakat sangat tidak sehat. Sehingga memberikan pendidikan politik yang buruk.
"Ada pelanggaran dan bahkan pembajakan demokrasi dengan cara-cara 'democrazy'. Para elite negara tidak memberikan pendidikan politik yang baik dan berpotensi meruntuhkan prinsip-prinsip dan aturan main demokrasi yang konstitusional," jelas pria asli Tegal ini
Umar menilai, praktik semacam ini akan berpotensi pada kesewenang-wenangan politik yang berujung pada lahirnya otoritarianisme baru.
"Atas kondisi seperti di atas, mestinya Presiden Jokowi declare dengan jelas dan tegas. Hentikan wacana tunda pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden!" tegasnya.
Baca juga: Gagal Maju Pilgub Jadi Hal Untung bagi Anies, Kok Bisa?
Jokowi, kata Umar, harus menampakkan dirinya sebagai negarawan, bukan politisi. Serta melarang para pembantunya (menterinya) bicara penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.
"Lebih baik fokus pada kerja dan kinerja pemerintahan atau kabinet yang lebih optimal. Masih ada berbagai macam persoalan rakyat yang harus diselesaikan di depan mata, seperti harga minyak goreng," tukasnya.
Umar berharap kepada para akademisi, mahasiswa, dan civil society, untuk terus bersuara keras. Dan meng-counter wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden yang diproduksi elite negara.
"Jika masyarakat diam, maka bisa dijadikan justifikasi bahwa masyarakat setuju dengan 2 wacana tersebut. Apalagi para elite sudah mengklaim didukung rakyat seperti yang dikatakan Luhut Binsar Panjaitan via big data yang nggak jelas. Selamatkan demokrasi Indonesia dari praktik 'democrazy' para elite oligarki!" pesan Umar.
Baca juga: Meski Tak Ikut Kontestasi Pilgub, Pengamat Prediksi Karier Anies Tak Meredup!
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi