Optika.id - Berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, mulai dari kondisi geografis hingga masalah infrastruktur nyatanya masih terbentur lagi dengan masalah biaya logistik yang merupakan tertinggi di ASEAN.
Hal ini disinggung oleh Luhut Binsar Pandjaitan selaku Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) bahwa biaya logistic Indonesia sebesar 24 persen dari produk domestic bruto (PDB). Ditengarai salah satu penyebabnya adalah tingginya inefisiensi dan pungutan liar atau pungli.
Baca juga: Bawaslu RI Tegur KPU Soal Pengiriman Logistik Pemilu 2024 Tanpa Pengawasan
"Tingginya inefisiensi akibat rendahnya kualitas pelabuhan dan praktik pungutan liar di pelabuhan kita," ungkapnya dalam acara "Economic Outlook 2022" di akun YouTube IDX Channel, Rabu (15/12/2021). Tak hanya itu, Luhut menyatakan jika dampak dari pandemi juga membuat sistem logistik nasional terganggu karena aktivitas dibatasi demi menekan penyebaran Covid-19. Apalagi pada sektor pelabuhan dimana pelabuhan tergantung pada kehadiran tenaga kerja dan lockdown, serta pasokan terhambat.
"Pelabuhan belum pulih terjadi kemacetan kapal di pelabuhan besar di dunia. Ini berdampak pada biaya pengiriman," ungkapnya.
Oleh sebab itu, untuk memperbaiki hal tersebut, menurut Luhut yang pertama adalah menangani pandemic secara cepat agar menjadi jalan keluar dalam mengatasi masalah tersebut. Adapun kesuksesan dalam vaksinasi juga diyakini dalam mendorong membaiknya perekonomian dengan segera yang menargetkan membaik pada tahun ini.
Tak hanya itu, pemerintah melalui kementerian terkait, sambungnya, seperti Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan harus melakukan berbagai upaya agar ekosistem logistic menjadi efisien sejak tahun 2020 lalu. Alasannya, ekosistem logistic nasional yang baik akan memperbaiki iklim investasi yang sejalan.
Baca juga: Dialog Bareng Nelayan, Ganjar Tegas Berantas Pungli
Luhut menyebutkan, setidaknya ada empat target pengembangan ekonomi nasional logistik. Tata kelola, fokus pada teknologi informasi management pekerja, dan risikonya. Kemudian, memperkuat keamanan dan pengembangan potensi dan insentif, memperkaya fitur dan layanan pemanfaatan data, serta user education dan partisipasi sektor swasta.
"Upaya yang dilakukan baik dalam administrasi logistik, tata kelola keuangan, distribusi akan tertata," tegasnya.
Baca juga: Sudah Dilarang Jokowi, Ini Alasan Luhut Berobat ke Luar Negeri: Biar Lebih Optimal
Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Amrizal
Editor : Pahlevi