Optika.id, Jakarta - Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur akan mengedepankan konsep yang ramah lingkungan. Karena, sebanyak 70 persen daerah itu akan menjadi area hijau.
Yang kita gagas di ibu kota baru ini 70 persen areanya harus menjadi area hijau, harus itu, kata Joko Widodo, Selasa (22/2/2022).
Baca juga: Jokowi Setelah Lengser Langsung ke Solo, Lalu Tidur, BEM SI: Enak Aja!
Jokowi menambahkan, dari lahan seluas 256 ribu hektare yang disiapkan, hanya sekitar 50 ribu hektare yang dipakai dan sisanya akan dibiarkan sebagai hutan hijau.
Kemudian, tempat persemaian bibit atau nursery yang dapat menghasilkan sekitar 20 juta bibit setiap tahun pun akan dibangun pada tahap pertama.
Ekosistem hutan yang ada sekarang ini ada beberapa yang sudah rusak, justru akan kita rehabilitasi atau kita perbaiki. Jadi jangan sampai ada sebuah anggapan bahwa kita ke sana untuk merusak hutan, ujarnya.
Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa IKN juga akan mengedepankan penggunaan energi hijau. Pemerintah antara lain akan memanfaatkan potensi energi hidro yang dimiliki Sungai Kayan di Kalimantan Utara.
(Sebanyak) 80 persen lebih nanti akan menggunakan energi hijau, yaitu dari hydropower yang ingin kita bangun di Sungai Kayan, di Kalimantan Utara, lanjut Presiden.
Baca juga: Dagelan Kabinet Prabowo: Bau Jokowi dan Kaesang
Selain itu, tata kota di IKN akan memprioritaskan pejalan kaki, pesepeda, serta transportasi publik.
Konsep besarnya adalah smart forest city, banyak hijaunya dan banyak hutannya. Semuanya dikelola dengan teknologi modern, baik transportasi, baik sistem pengairan, baik sistem kelistrikan, baik infrastruktur komunikasi, baik pelayanan publik, ungkapnya.
Lebih lanjut, Presiden menyampaikan, pembangunan IKN juga bertujuan untuk mendorong pemerataan dan pertumbuhan yang Indonesia-sentris. Saat ini, sebanyak 56 persen populasi penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa, begitu juga dengan 58 persen produk domestik bruto (PDB). Tak hanya ketimpangan pertumbuhan ekonomi, ketimpangan infrastruktur antarwilayah juga masih terjadi.
Kajian-kajian (pemindahan ibu kota) itu sudah ada sebelumnya. Sekali lagi, perpindahan ini adalah untuk pemerataan, baik pemerataan infrastruktur, pemerataan ekonomi, dan juga keadilan sosial, tandasnya.
Baca juga: Pertemuan Tertutup Jokowi dan Prabowo: Momen Penting di Solo
Reporter: Denny Setiawan
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi