Optika.id - Ribuan massa dari kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) yang akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara tertahan di Kawasan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (2/3/2022) siang.
Massa yang berangkat dari Kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat itu awalnya melakukan long march. Namun, saat tiba di pertigaan Jalan Medan Merdeka Selatan aparat kepolisian melarang massa untuk melanjutkan aksi ke depan Istana Negara.
Baca juga: Di Bawah Terik Matahari, Suara Protes Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Gresik Menggema
Sempat terjadi cekcok dan saling dorong antara massa aksi dengan aparat kepolisian yang tetap ingin menggelar aksi di depan Istana Negara. Massa terdengar berteriak karena tidak terima dihadang oleh pihak kepolisian.
[caption id="attachment_17577" align="alignnone" width="300"]
Massa aksi dorong-dorongan dengan polisi. (Istimewa)[/caption]
"Kita mau ke Istana nggak dibolehin!" teriak salah satu mahasiswa, Kevin, di lokasi.
Massa kemudian melanjutkan aksi long march dari kantor PP Muhammadiyah. Ada satu mobil komando yang dibawa massa untuk aksi. Namun, setelah dilakukan negosiasi akhirnya disepakati agar aksi digelar di kawasan Patung Kuda.
Ribuan kader IMM se-Indonesia yang terdiri dari IMM DKI Jakarta, IMM Jawa Barat, dan IMM Banten, ini membawa sejumlah tuntutan aksi.
Baca juga: PK IMM UMG Gelar Kajian Antropologi Kampus: Kesadaran Kesetaraan Gender
Yakni, menolak tegas segala bentuk perampasan tanah yang di belahan Indonesia seperti di Singingi Hilir, Riau oleh PT Warnasari Nusantara.
Kemudian, mengecam keras represifitas aparat di Desa Wadas Purworejo Jawa Tengah dan peristiwa penembakan di Sulawesi Tengah, serta menolak tegas segala bentuk represif aparat kepolisian dalam memberangus gerakan rakyat.
"Tuntutan kita adalah menolak penundaan Pemilu 2024 dan mengecam represifitas aparat di Desa Wadas dan penembakan di Desa Siney yang menewaskan salah seorang aktivis tambang," ujar Ketua Bidang Hikmah, Politik dan Kebijakan Publik DPD IMM DKI Jakarta, Rahmat Syarif.
Selain itu, IMM juga menolak Permen Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Jaminan Hari Tua (JHT). Lalu, menolak BPJS sebagai syarat izin berbagai pengurusan administrasi dan jual beli. Terakhir, menolak wacana penundaan pemilu 2024 dan hapus Presidential Threshold menjadi 0 persen.
Baca juga: Musycab IMM Bangkalan XV, Gaungkan Solidaritas dan Diaspora Kader
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi