Optika.id - Wacana agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat selama tiga periode diisukan berhubungan dengan oligarki dan pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara.
Hal ini dikatakan oleh pengamat politik Rocky Gerung dalam videonya bersama jurnalis senior Hersubeno Arief, berjudul 'PDIP TUTUP PINTU AMANDEMEN, LUHUT JADI PUBLIC ENEMY', seperti dikutip Optika.id dari channel YouTube Rocky Gerung Official, Sabtu (19/3/2022).
Baca juga: PDIP Sebut Cakada Jabar, Jatim dan Jakarta Diumumkan Gelombang ke-4
"Jika Jokowi lengser dari jabatannya, oligarki dikabarkan akan kalang kabut dalam memanfaatkan kondisi pemerintahan untuk mengambil keuntungan pribadi. Sementara itu, pembangunan IKN diprediksi akan mangkrak jika pemimpin Indonesia berganti. Investor nggak mau presiden berikutnya, investor maunya Presiden Jokowi," kata Rocky.
Oleh karena itu, lanjutnya, jika Jokowi saat ini sedang berupaya untuk melakukan manuver karena belum menemukan kader yang bisa meneruskan legacy-nya.
"Karena ini satu-satunya cara untuk Presiden Jokowi bertahan. Supaya tidak ada problem politik dan pidana di kemudian hari. Dan ini sebetulnya masih nunggu. Kalau sudah ditemukan enak, Jokowi bisa meneruskan legacy kepada kadernya tanpa harus minta aturan dari MPR, termasuk soal IKN. Namun, kalau tidak ada, tidak ada yang menjamin bahwa IKN akan jalan," jelasnya.
Rocky menduga, Jokowi sedang menyiapkan Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) dan Erick Thohir (Menteri BUMN) sebagai penerusnya.
"Ganjar harus dapat tiket dari PDIP, mencoba track pencitraan dari lembaga survei. Tetapi tema kampanye Ganjar makin lemah. Idenya Ganjar apa? Ganjar itu seperti Jokowi kecil. Publik sekarang khususnya kaum Milenial menganggap ngapain milih Jokowi kecil. Jokowi yang besar aja gagal. Tim suksesnya Ganjar tidak kreatif mengolah ide. Mungkin belum minjam metode pak Luhut yang big data itu," tandasnya sembari terkekeh.
"Mungkin konsultan Luhut dipindah sebentar dua hari ke Pak Ganjar dua hari ke Pak Erick Thohir (Menteri BUMN). Seminggu Pak Erick itu nggak ada ide. Kita tunggu idenya Ganjar apa? Idenya Erick apa? Lama-lama disatuin aja. Jokowi kecil pertama Ganjar, Jokowi kecil kedua adalah Erick. Jadi gampang kan. Akan bersaing Jokowi kecil pertama dan kedua," imbuhnya.
Meskipun demikian, ada satu masalah yang harus dihadapi yaitu mengenai APBN yang digunakan untuk membangun IKN.
"Presiden selanjutnya juga enggak mau disalahkan membangkrutkan negara karena dipaksa untuk meneruskan proyek ambisius pak Jokowi. Jadi selama Presiden Jokowi belum menemukan penggantinya, selama itu dia akan bermanuver untuk memastikan bahwa dia akan melanjutkan kekuasaannya," ucap mantan Dosen Universitas Indonesia ini.
Namun, ambisi tersebut, kata Rocky, akan berujung pada kehancuran Indonesia.
"Kelanjutan Presiden Jokowi adalah kelanjutan oligarki, kelanjutan oligarki adalah masa depan dari memburuknya negeri ini. Jadi kita mesti melihat bahwa ambisi Presiden akan menenggelamkan Indonesia," ujar Rocky.
Saat ini, lanjutnya, Jokowi dikabarkan sedang diusung untuk tetap mempertahankan jabatannya yang akan berakhir pada 2024.
"Selama presiden jokowi belum menemukan penggantinya, selama itu presiden Jokowi bermanuver untuk melanjutkan," kata Rocky.
Megawati Disebut Jadi Benteng Terakhir
Presiden Indonesia ke-5, Megawati Soekarnoputri disebut Rocky, menjadi benteng terakhir atas risiko yang diambil mengenai amandemen UUD 1945.
"Tetapi Bu Mega tegak lurus dengan konstitusi dan memastikan bahwa revisi UUD membahayakan dan bisa menjadi pintu masuk kegiatan ekstra konstitusional," tutur Rocky.
PDIP, kata Hersubeno, telah menyatakan menghentikan dukungannya terhadap amandemen UUD 1945 yang bertujuan untuk menghidupkan kembali pokok-pokok haluan negara (PPHN). Sehingga, menutup pintu perpanjangan masa jabatan Jokowi.
"Ahmad Basarah menyatakan menutup pintu amandemen konstitusi sampai tahun 2024 takut penumpang gelap masuk itu kan dahsyat," kata Hersubeno.
PDIP pun akan mundur dari pembahasan amandemen di MPR karena ada penumpang gelap.
"PDIP telah berujar kepada MPR untuk menghentikan sementara pembahasan amandemen UUD 1945 yang bertujuan menghidupkan pokok-pokok haluan negara (PPHN)," tukasnya.
Baca juga: Megawati Respon MK: Ternyata Hakim Masih Punya Hati Nurani dan Keberanian!
Permintaan PDIP untuk menghentikan amandemen UUD 1945 tersebut berkaitan dengan kecurigaan adanya penumpang gelap yang akan memanfaatkan kondisi tersebut.
"Saya kira rumus politiknya begitu, akan ada penumpang gelap dan penumpang gelapnya mereka yang memegang big data, begitu logikanya," kata Rocky.
Dia menuturkan, penumpang gelap tersebut akan merusak tatanan konstitusi yang telah ditata sedemikian rupa sejak zaman reformasi.
"Kita ingin agar politik kita itu betul-betul diasuh secara transparan karena kasak-kusuk untuk tiga periode masih berlangsung. Sejumlah siasat masih dipersiapkan, karena cuma itu satu-satunya cara supaya Presiden Joko Widodo bertahan supaya tidak ada problem politik maupun pidana," ujar Rocky Gerung.
Big data menyebutkan jika 110 juta penduduk di Indonesia menginginkan Jokowi untuk melanjutkan kekuasannya.
Namun, banyak pengamat dan tokoh politik di Indonesia yang tidak percaya dengan big data tersebut karena tidak dibuka secara transparan.
Terkait usulan Jokowi tetap berkuasa, sikapnya juga masih dipertanyakan karena belum secara tegas memberikan pernyataan.
"Sikap bu Mega merupakan sikap konstitusional karena berdasarkan konstitusi bu Mega memberikan sinyal atau bahkan bukan sekadar sinyal, teguran pada pak Jokowi supaya taat pada konstitusi," ucap Rocky.
"Kata Bu Mega jangan main-main dengan konstitusi. Siapa yang main-main? Yang main-main ya Pak Jokowi melalui Pak Luhut kan. Dan itu jelas. Kalau di publik Amerika tidak ada sinyal seperti ini. Langsung disebut penunggang isu ini adalah istana. Dan istana memanfaatkan big data. Dan big data dikendalikan oleh Pak Menko Marves Luhut. Dan Pak Luhut tidak pernah ditegur dengan pak Jokowi. Berarti pak Jokowi menyetujui," imbuhnya.
"Dalam pers Amerika, begitu logikanya. Langsung disebut aja Jokowi memerintahkan Luhut untuk bermanuver memperpanjang masa jabatan presiden. Itu yang dibaca ibu Mega sebagai penunggang gelap bukan sekedar penumpang gelap lagi," jelasnya.
Baca juga: Siang Ini, PDIP Akan Umumkan Bacakada Tahap Ketiga!
PDIP, lanjutnya, tetap tidak memberikan restunya dan meminta MPR untuk menghentikan agenda pembahasan amandemen UUD 1945 tersebut.
"Artinya, bu Mega mengambil risiko itu daripada bocor nanti di sidang, mending ditutup sekalian semuanya, termasuk ide dari Bambang Soesatyo bermanuver supaya IKN (ibu kota negara) bisa diselamatkan," katanya.
Sebelumnya, Bambang Soesatyo berujar jika pembangunan IKN yang membutuhkan waktu sekira 20 tahun tersebut dijamin oleh Presiden terpilih berikutnya untuk mencegah proyek tersebut tidak mangkrak.
Jaminan tersebut dibuat dengan peraturan yang akan dibuat melalui MPR.
"Itu bertentangan dengan prinsip pemilihan langsung Presiden sebetulnya. Jadi itu konsekuensinya ya begitu, karena dia dipilih langsung, ya dia tidak terikat dengan ketetapan MPR. Kan begitu jadinya," ucap Rocky.
Rocky mengatakan, manuver yang dilakukan ketua MPR dinilai didasari karena Bambang Soesatyo tidak paham dengan ide demokrasi atau ide konstitusionalisme.
"Jadi bu Mega sebetulnya jadi benteng terakhir untuk mempertahakankan ini. Jadi sekali lagi, upaya ini akan terus berlangsung karena sampai sekarang Jokowi enggak bisa menentukan siapa penggantinya," pungkasnya.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi