Soroti Isu Jokowi 3 Periode, Ketum HMI Unair: Kawal Secara Tegas

Reporter : Akbar Akeyla
Ilustrasi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh para mahasiswa. (Source: suara)

Optika.id, Surabaya - Ketua Umum HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Universitas Airlangga (Unair), Azam Purwoaji mengkritisi terkait isu penundaan pemilu yang telah menjadi suatu polemik yang menggegerkan masyarakat luas.

Meskipun hal ini telah disanggah oleh pemerintah pusat. Akan tetapi, masih terdapat beberapa kalangan dari elemen masyarakat yang senantiasa waspada apabila hal ini dapat terjadi di kemudian hari.

Baca juga: Peringatan Darurat: Mahasiswa Lakukan Aksi Demonstrasi di Depan DPRD Jatim

Wacana penundaan 3 periode embrionya di statement kan oleh para elite partai dan pejabat publik, sudah direspons dengan berbagai kajian akademis dan aksi demo oleh elemen mahasiswa dan masyarakat, ungkap Azam saat dihubungi oleh Optika.id, Jumat (15/4/2022).

Dirinya kemudian mengatakan bahwa isu-isu seperti ini harus mendapatkan perhatian yang baik dari para masyarakat luas. Selain itu, ia juga mengimbau agar polemik ini dapat dikawal secara tegas agar dapat sejalan dengan peran konstitusi negara.

Kita semua harus mengawal secara tegas dan berkelanjutan agar kehidupan berbangsa dan bernegara ini sesuai dengan konstitusi negara, lantas hal tersebut juga menjadi ikhtiar merawat dan meningkatkan kualitas demokrasi negeri ini, terangnya.

Selain penundaan pemilu, Azam juga sempat mengungkapkan pendapatnya terkait korelasi isu ini dengan proyek IKN (Ibu Kota Negara) Nusantara yang sedang berjalan. Dia menegaskan, penundaan pemilu ini tidak memiliki suatu keterkaitan yang kuat dengan proyek IKN tersebut.

Kalau dikaitkan sama IKN, menurut saya tidak begitu ada irisan dan keterkaitan secara kuat," ujar Azam

Baca juga: Khawatir RUU Pilkada Disahkan, BEM SI Jatim Terus Kawal hingga Pendaftaran!

Ia juga meminta pemerintah pusat dapat lebih sadar dalam mengelola perekonomian mereka. 

"Terlebih lagi, kita juga masih berada pada masa transisi pandemi menuju endemi Covid-19 ini. Akan tetapi yang menjadi turning poinnya adalah pemerintah seharusnya secara sadar harus menjaga ketahanan APBN," tuturnya.

Fokus dalam menstabilkan perekonomian, serta pada penanganan transisi pandemi ke endemi ini Covid-19 ini daripada fokus menggelontorkan dana untuk proyek-proyek sipil seperti IKN, pungkasnya.

Baca juga: Kawal Putusan MK, Ini Sikap Muhammadiyah

Reporter: Akbar Danis

Editor: Pahlevi

Editor : Pahlevi

Politik
Trending Minggu Ini
Sabtu, 14 Sep 2024 18:18 WIB
Jumat, 13 Sep 2024 08:24 WIB
Senin, 16 Sep 2024 11:12 WIB
Berita Terbaru