Optika.id - Sejumlah kelompok pendukung Presiden Jokowi tetap ngotot mendorong perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode.
Kelompok ini menyatakan sikap mereka tidak goyah meski ada sejumlah kelompok masyarakat serta demonstrasi mahasiswa menolak penundaan pemilihan umum dan masa jabatan presiden Jokowi tiga periode.
Baca juga: Peringatan Darurat: Mahasiswa Lakukan Aksi Demonstrasi di Depan DPRD Jatim
Para pendukung ini tetap mendorong agar Jokowi bisa kembali maju dalam pemilihan presiden 2024.
Koalisi Bersama Rakyat (Kobar), salah satu kelompok pendukung Jokowi, bahkan menyatakan telah bersiap menggelar deklarasi di sejumlah daerah. Mereka memulai dari Sumatera Utara, Pekanbaru, Banten, dan yang terbaru di Bandung.
Sejak awal, kami berfokus pada isu Jokowi tiga periode, bukan penundaan pemilu, kata deklarator nasional Kobar, Sahat Sinurat dilansir Tempo.co, Senin (11/4/2022).
Jokowi sudah menanggapi soal jabatan presiden tiga periode. Dalam rapat persiapan pemilu dan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak, Ahad malam lalu, Jokowi meminta tak ada lagi spekulasi soal penundaan pemilu serta perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode. Dia hanya menegaskan bahwa Pemilu 2024 akan digelar sesuai dengan rencana, yakni 14 Februari 2024.
Sahat mengatakan Kobar sepakat dengan Jokowi terkait dengan pemilu sesuai dengan jadwal. Namun, soal jabatan tiga periode, kata dia, sikap Jokowi tak terlalu dibutuhkan saat ini.
Bolanya atau persoalan tersebut hanya antara rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tak ada kaitan dengan lembaga eksekutif," kata Sahat.
Hal yang sama diungkapkan JokPro, kelompok pendukung Jokowi lainnya. Sekretaris Jenderal JokPro, Timothy Ivan, mengatakan saat ini bola perpanjangan masa jabatan presiden bukan ada di Jokowi, melainkan di MPR dan masyarakat. MPR, kata dia, harus mengikuti aspirasi rakyat. Saat ini, Timothy mengeklaim banyak rakyat yang ingin Jokowi kembali mencalonkan diri sebagai presiden sekali lagi.
"Apabila nanti sudah menjadi sikap dari mayoritas masyarakat yang setuju bahwa Jokowi tiga periode, mau tidak mau MPR pasti akan melakukan amendemen Pasal 7 konstitusi, ujarnya. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur masa jabatan presiden maksimal dua periode.
Timothy mengatakan JokPro akan terus mendorong gagasan Jokowi tiga periode dengan berbagai cara.
Mereka akan memulai dengan membuat petisi dukungan di berbagai daerah hingga mengadakan sejumlah aksi mendukung wacana Jokowi tiga periode. Nantinya, kata dia, dukungan tersebut akan dikumpulkan dan dibawa ke pimpinan MPR setelah JokPro menggelar deklarasi nasional.
"Kami menunggu momen untuk mendeklarasikan ini secara nasional. Setelah itu, kami akan bertemu pimpinan MPR untuk menyampaikan aspirasi ini," kata Timothy.
Baik Kobar maupun JokPro pun tak ambil pusing dengan banyaknya penolakan dari masyarakat sehubungan dengan wacana ini. Termasuk penolakan mahasiswa melalui demonstrasi besar-besaran di depan gedung DPR. Ia mengatakan setiap warga punya hak untuk menyampaikan ide, gagasan, dan aspirasinya. Hal tersebut juga termasuk mahasiswa dan relawan sendiri.
JokPro mengklaim sudah memetakan masalah ini. Dia juga yakin ada sejumlah akademikus, mahasiswa, dan kelompok tertentu yang akan menolak rencana ini. Namun, kata dia,
Kalau masyarakat pada umumnya sih, JokPro yakin mayoritas pasti mendukung Pak Jokowi tiga periode, bebernya.
Gelombang Penolakan Mahasiswa
Gelombang demonstrasi mahasiswa digelar secara serentak di sejumlah wilayah Indonesia pada Senin (11/4/2022). Mereka menuntut elite politik menolak dengan keras penundaan pemilu 2024 maupun wacana perpanjangan masa jabatan presiden melalui amandemen.
Baca juga: Khawatir RUU Pilkada Disahkan, BEM SI Jatim Terus Kawal hingga Pendaftaran!
Ini bukan kali pertama isu wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode mengemuka ke publik. Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), isu ini pernah membuat gaduh saat ramai usulan untuk mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 pada akhir 2019.
Koordinator Media BEM SI, Luthfi Yusfrizal mengatakan tiga periode atau perpanjangan masa jabatan presiden Jokowi yang sebelumnya diusulkan beberapa tokoh partai politik dan pendukung Joko Widodo mengenai penundaan Pemilu 2024 justru melanggar konstitusi.
Mahasiswa berharap tuntutan Demo 11 April tersebut dapat diterima oleh elite politik yang mengusulkan wacana tiga periode masa jabatan presiden itu.
"Harapannya aksi kita berjalan dengan lancar dan bisa memenuhi tuntutan yang kita berikan," ujar Luthfi.
Sebelumnya, Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) terus melakukan penekanan terhadap Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan pernyataan secara resmi melalui pernyataan resmi kenegaraan terkait penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden serta menyepakati pelaksanaan pemilu diselenggarakan pada tahun 2024.
AMI telah menggelar aksi pertama mereka pada hari, Jumat (1/4/2022) lalu, sebagai bentuk penolakan mereka terhadap penundaan pemilihan umum eksekutif dan legislatif (pemilu) dan perpanjangan masa jabatan Presiden.
Sementara itu, AMI akan berunjuk rasa kembali pekan depan. Sebelum berdemonstrasi, mereka akan menggelar kongres rakyat. Mereka mengusung tuntutan penolakan penundaan pemilu-perpanjangan masa jabatan hingga masalah ekonomi.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) adalah salah satu elemen dari AMI. Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo menjelaskan mereka tengah mematangkan rencana.
Kongres rakyat akan digelar pada 18 April dan demonstrasi akan digelar pada 21 April. Untuk lokasi dan rencana aksi spesifik, BEM UI masih merumuskannya.
Baca juga: Kawal Putusan MK, Ini Sikap Muhammadiyah
"Kongres rakyat 18 April direncanakan sebagai satu rangkaian menuju 21 April. Di Kongres Rakyat, kita ingin mempertemukan seluruh elemen yakni mahasiswa, buruh, petani, LSM, akademisi, dan lain-lain untuk membahas kajian setiap elemen," tutur Bayu Satria Utomo kepada Optika.id, Jumat (15/4/2022).
Demonstrasi juga akan akan diikuti oleh banyak mahasiswa tidak hanya dari BEM UI, namun juga darikampus lain dalam AMI. Bayu selaku perwakilan dari AMI menjelaskan sudah ada 100 ketua lembaga/komunitas mahasiswa yang bergabung di AMI.
Nantinya, tiap kampus bakal menyodorkan kajian masing-masing sebagai bahan rumusan tuntutan dalam demonstrasi.
Tuntutan demonstrasi adalah menolak penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Meski Presiden Jokowi sudah memastikan Pemilu 2024 bakal digelar sesuai rencana awal tanpa penundaan, namun BEM UI menilai tahapan pemilu tetap perlu dikawal agar benar-benar tidak ditunda.
"Sejauh ini kami masih akan terus mengawal. Proses masih panjang. Masih ada forum dengan DPR yang sebentar lagi memasuki masa reses. Keberlanjutan persiapan pemilu perlu kita kawal," kata Bayu.
Reporter: Denny Setiawan
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi