Media sosial twitter ramai membahas beredarnya sertifikat vaksin atas nama Joko Widodo, dalam foto tersebut tertulis jika presiden Jokowi sudah melakukan vaksinasi dosis kedua, yang diterbitkan tanggal 27 Januari 2021.
yang lebih menakutkan data NIK Presiden tersebut tersebar luas di internet. Netizen mempertanyakan bagaimana nasib perlindungan data pribadi mereka. Jika seorang Presiden saja bisa begitu mudah ditemukan.
Dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Kumparan, NIK Joko Widodo sangat mudah ditemukan di internet. Ketika mengetik keyword KTP Joko Widodo di pencarian Google sudah banyak arsipnya di internet.
Arsip tersebut bahkan menampilkan foto dari KTP presiden ke-7 lengkap dengan NIK tanpa watermark. Bahkan NIK Jokowi dipublikasi oleh situ Komisi Pemilihan Umum, sehingga semua orang bisa memvalidasi data tersebut.
Jadi hal tersebut tidak mengejutkan, bisa jadi karena dampak dari kebocoran data e HAC belum lama ini. Karena data NIK dan nama lengkap seseorang diketahui maka setiap orang dapat dengan bebas mengakses sertifikat vaksin Peduli Lindungi.
Menurut pakar keamanan cyber Dr. Pratama Persadha Peduli Lindungi memang tidak ketat dalam memeriksa status vaksinasi seseorang. "Karena memang PeduliLindungi hanya sistem yang digunakan untuk menginput data PeduliL Lindungi, dan pastinya bisa ngecek nomor NIK dari situs, katanya.
Perlindungan data pribadi adalah masalah yang sudah cukup lama menjadi polemik dalam masyarakat. Kesadaran bahwa KTP adalah data rahasia kurang diketahui oleh administrasi masyarakat pada tingkat RT/RW.
Pengelolaan pembagian bansos misalnya yang mewajibkan foto kopi KTP bahkan melakukan selfi bersama KTP adalah bentuk administrasi yang tidak jelas. Tidak diketahui oleh penerima bansos setelah menyerahkan data pribadi tersebut keberlanjutannya seperti apa.
Menurut salah satu netizen bernama ismail kurangnya kesadaran akan perlindungan data pribadi bermula ketika Kemendagri melalui Dirjen Dukcapil mengatakan bahwa KTP bukanlah data rahasia. Lebih lengkapnya artikel tersebut pernah dimuat oleh kompas.com
Sementara itu, untuk data yang tercantum dalam KTP termasuk, nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat hingga golongan darah tak mengandung unsur yang harus dirahasiakan. Kendati demikian, pihak tertentu tak diperkenankan mengumpulkan lalu memperjualbelikan data pada KTP.
Masalah tersebarnya data pribadi Joko Widodo belum diberikan respon secara langsung oleh kominfo. Menteri Kominfo Jhony G Plate menekankan bahwa sertifikat vaksinasi digunakan sendiri dan untuk keperluan tertentu yang mendesak, Jangan sampai diedarkan karena di sertifikat itu ada QR Code, di dalam QR Code itu ada data pribadi,
Editor : Pahlevi