Optika, Jakarta - Beberapa pemuda yang masih peduli dengan isu lingkungan hidup, menyampaikan gagasannya soal reformasi partai politik di sektor lingkungan hidup. Hal ini disampaikan dalam acara diskusi International Republican Institute (IRI) dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) secara daring, Minggu (5/9/2021).
[caption id="attachment_2523" align="alignleft" width="300"]
Presentasi soal Undang-undang Cipta Kerja. (Optika/Istimewa)[/caption]
Tampil sebagai pembicara Himas El Hakim mewakili pemuda peduli lingkungan hidup, Anggota DPR RI, Luluk Nur Hamidah dan Koordinator Desk Politik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Khalisah Wahid.
Salah satu penggagas reformasi partai politik di sektor lingkungan hidup, Himas el Hakim menuturkan manusia harus menjadi pribadi yang rahmatan lil 'alamin (rahmat bagi seluruh alam, red). Sehingga menurutnya, sangat perlu reformasi partai politik di sektor lingkungan hidup.
"Jangan karena generasi sekarang mengekspolitasi dan tidak terdampak langsung oleh bencana, kemudian menzalimi anak cucu generasi mendatang yang mendapatkan akibatnya, ini harus dicegah sekarang juga," ujar pemuda yang akrab dipanggil Cak Hakim seperti rilis yang diterima Optika.
Cak Hakim juga memberikan catatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan, meski banyak penolakan dari berbagai kalangan, termasuk akademisi. "Telah disahkannya UUCK ini bukan akhir, hal ini berarti kita semua harus mengawal dan memastikan bahwa aturan ini dan turunannya harus on the track sesuai dengan amanah konstitusi," ajak alumni Universitas Airlangga ini.
Pengacara muda yang mendalami isu demokratisasi ini juga menegaskan pentingnya merealisasikan gagasan green-constitution dengan kebijakan berwawasan lingkungan. Eco-democracy melalui e-vote, dan sustainable politics dalam reformasi partai politik di Indonesia.
"Jika kekuasaan eksekutif saja dibatasi dua periode, maka sudah saatnya kekuasaan lain termasuk legislatif baik pusat atau daerah juga dibatasi agar regenerasi politik bisa berjalan dan pengawalan lingkungan bisa lebih berkelanjutan," tegas Hakim.
Hal tersebut didukung oleh Luluk Nur Hamidah, Anggota DPR RI dari fraksi PKB. Anggota dewan dari dapil Jateng IV ini mengatakan, "saya berharap ada kaukus lingkungan yang menghubungkan politisi lintas partai agar agenda lingkungan menjadi prioritas menjadi kebijakan yang hijau dan maslahat".
Diskusi ini ditutup dengan tanggapan dari Koordinator Desk Politik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Khalisah Khalid. Dia memaparkan, reformasi parpol harus mampu memutus relasi kuasa antara penguasa modal dengan politik yang berakibat pada eksploitasi.
"Partai politik juga harus membuka peran masyarakat lebih luas tanpa harus takut kekuasaannya hilang dalam rangka mengawal lingkungan," pungkas Khalisah. (zal)
Editor : Pahlevi
Politik
Ais Shafiyah Asfar, Kandidat Doktor Unair Ini Jadi Ketua Harian PKB
Kamis, 19 Sep 2024 02:53 WIB
Kaesang Kunjungi KPK, Minta Saran dan Nasehat Terkait Tudingan Penggunaan Jet Pribadi
Rabu, 18 Sep 2024 04:11 WIB
Pemuda Muhammadiyah Surabaya Deklarasikan Dukungan ke Eri-Armuji
Jumat, 13 Sep 2024 23:30 WIB
MK Ingatkan Pembuat Undang-Undang Jangan Sering Ubah Syarat Usia Pejabat
Jumat, 13 Sep 2024 05:45 WIB
Trending Minggu Ini
Sabtu, 14 Sep 2024 18:18 WIB
Minggu, 15 Sep 2024 22:15 WIB
Jumat, 13 Sep 2024 08:24 WIB
Senin, 16 Sep 2024 11:12 WIB
Jumat, 13 Sep 2024 05:11 WIB
Berita Terbaru