Manfaatkan Fasilitas Negara Untuk Pilpres, Menteri Narsis Dikritisi

Reporter : Seno
Masinton-Pasaribu

Optika.id - Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Masinton Pasaribu mengkritisi menteri yang makin narsis untuk kepentingan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Dia menyebut, bila ingin menjadi capres atau cawapres 2024 harus masuk partai politik, bukan seenaknya memanfaatkan fasilitas negara untuk popularitas.

"Untuk masyarakat sipil you harus masuk partai politik dong, jangan merasa oh gue populer nih, apalagi nebeng fasilitas negara, punya uang nih, terus lu bisa dikte, enggak boleh nah ini kita harus menjaga kedaulatan dan marwah partai politik itu. Terhadap masyarakat yang ingin mencalonkan harus masuk partai politik dong, umpamanya sekarang jadi narsis kan," ujar Masinton dalam diskusi kasak-kusuk koalisi partai dan capres 2024, Sabtu (14/5/2022).

Baca juga: Erick Thohir Resmi Menyandang Marga Sidabutar, dalam Upacara Adat Mangain Anak dan Mangalahat Horbo di Samosir

Masinton memahami bila ketum parpol sudah narsis untuk kepentingan 2024. Namun, ia tidak bisa menerima bila ada menteri yang bukan kader parpol menggalang dukungan lewat BUMN (Badan Usaha Milik Negara) tanpa partai politik.

"Kalau ketua umum partai politik saya memahami tetapi ada, ya ini jangan jadi partai sendiri, partai BUMN umpamanya, dimana-mana majang foto menteri BUMN, golnya jelas enggak usah dikamuflase lagi golnya jelas menggalang dukungan untuk calon presiden dan wakil presiden dan enggak mau berpartai politik," tuturnya.

Masinton menegaskan, tugas partai politik harus memotong rantai modus oligarki pemodal yang ingin mendikte partai politik. Sebab, hal itu yang membuat negara rusak.

"Dia enggak mau berkeringat, enggak membangun partai politik terus dengan duitnya dia merasa bisa dikte, sudah nanti kita beli saja itu partai politik," kata aktivis '98 ini.

Baca juga: Nama Erick Thohir Muncul Sebagai Cawapres KIB

Masinton makin kesal melihat wajah menteri yang disindirnya dipajang di ATM. Dia tak ingin fasilitas negara BUMN digunakan seperti partai politik untuk pencitraan diri.

"Itu enggak boleh ada itu, dia memanfaatkan BUMN seperti partai politik hari ini, dimana mana fotonya mejeng bahkan sampai ke ATM, kalau mau ke ATM tuh tunggu penampakan dulu tuh memperlambat transaksi," pungkasnya.

Reporter: Pahlevi

Baca juga: Masinton Ajak Elemen Masyarakat Turun ke Jalan Tolak Wacana Jokowi 3 Periode

Editor: Aribowo

Editor : Pahlevi

Politik
Trending Minggu Ini
Sabtu, 14 Sep 2024 18:18 WIB
Jumat, 13 Sep 2024 08:24 WIB
Senin, 16 Sep 2024 11:12 WIB
Kamis, 12 Sep 2024 00:47 WIB
Berita Terbaru