Optika.id - Beberapa orang yang menamakan diri Khilafatul Muslimin membagikan selebaran ke warga saat konvoi di sejumlah wilayah. PP Muhammadiyah meminta warga tak terpengaruh isi dari selebaran tersebut.
"Warga agar tidak terpengaruh oleh selebaran dan berbagai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," ujar Sekretaris Jenderal PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti dalam keterangannya, Rabu (1/6/2022).
Baca juga: Abdul Mu'ti: Coding dan AI Tak Selalu Berbasis Internet
Abdul Mu'ti mengapresiasi langkah kepolisian yang bertindak cepat begitu video terkait konvoi 'kebangkitan khilafah' viral. Namun dia juga meminta aparat berhati-hati dalam menyimpulkan aksi tersebut.
"Saya setuju dengan langkah polisi yang bertindak cepat merespons video konvoi Khilafah Islamiah. Meskipun demikian, polisi tetap harus seksama dan tidak terburu-buru membuat kesimpulan tanpa bukti-bukti yang kuat," jelasnya.
Bantah Terkait Terorisme
Sementara itu, Amir Khilafatul Muslimin DKI Jakarta Muhammad Abudan membantah organisasinya terkait dengan terorisme. Menurutnya, pandangan tersebut salah.
"Kalau dikaitkan, itu pintarnya orang yang mengaitkan saja dengan terorisme, radikalisme, intoleran, entah apa-apa yang busuk dikaitkan kepada kita," kata Abudan dalam keterangannya, Selasa (31/5/2022).
Dia menjelaskan soal aksi konvoi motor yang membawa atribut 'kebangkitan khalifah'. Dia mengatakan kegiatan tersebut hanya bagian dari syiar.
Abudan juga menerangkan konvoi tersebut bukan untuk mempromosikan khilafah sebagai bentuk sistem pemerintahan suatu negara. Dia menyebut Khilafatul Muslimin tidak ingin menentang konstitusi atau menggulingkan kekuasaan.
"Itu namanya motor syiar. Tujuannya ingin menyampaikan pesan bahwa khilafah itu bukan bentuk negara, bukan ingin merebut kekuasaan," ucapnya.
Dia merasa ada pihak yang menyudutkan atau memfitnah Khilafatul Muslimin. Menurutnya, khilafah yang digaungkan Khilafatul Muslimin hanyalah bertujuan beribadah kepada Allah SWT.
"Tak ada sekalipun kegiatan kami menentang Pancasila, merebut NKRI, atau menggulingkan kekuasaan, dan tak ada satu pun kegiatan kami yang berbahaya," tuturnya.
Abudan juga menanggapi soal pimpinan (amir) Khilafatul Muslimin Abdul Qadir Hasan Baraja yang pernah dipenjara terkait kasus terorisme. Menurutnya, Baraja terjebak dalam kasus terorisme.
"Bahwa itu terjadi, iya. Bahwa terperosok dan terperangkap orang nggak benar, iya. Dan sudah dilaksanakan hukumannya, tidak mendapatkan remisi. Dia jalankan itu. Dia dijebak orang, dia laksanakan (hukuman)," ucapnya.
Diketahui, Baraja pernah dibui 3 tahun karena terkait kasus teror pada Januari 1979. Selain itu, dia pernah dibui karena berhubungan dengan kasus bom di Jawa Timur dan Borobudur pada awal 1985.
Seorang berinisial NAS juga pernah ditangkap Densus 88 Antiteror Polri di Bekasi pada Minggu (13/10/2019) lalu. Abudan mengatakan NAS tidak lagi diakui sebagai anggota Khilafatul Muslimin begitu diketahui terlibat aksi terorisme dan terkait dengan ISIS.
Dia mengatakan Baraja sebagai Khalifah Khilafatul Muslimin pernah dimintai keterangan oleh polisi terkait NAS. Baraja pun menyerahkan kasus NAS untuk diproses hukum sebagai bukti organisasinya tak terlibat teroris.
"Ternyata, dia sudah terlibat dengan ISIS ternyata. Kalau dia sudah baiat dengan ISIS, berarti bukan warga Khalifatul Muslimin lagi. Dan polisi izin, 'karena dia sudah terlibat ISIS, kami tahan'. Ya silakan, dia (NAS) nggak boleh lari dari tanggung jawabnya," katanya.
Klaim Beda dengan HTI
Abudan juga membantah organisasinya sama dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang mengusung khilafah. Diketahui, HTI telah dibubarkan pemerintah karena punya paham yang berseberangan dengan Pancasila.
Menurutnya, meskipun sama-sama mengusung khilafah, Khilafatul Muslimin berbeda dengan HTI. Dia mengatakan organisasinya tak ingin merebut kekuasaan negara.
Baca juga: Abdul Mu'ti: Guru Kerap Jadi Korban Kepentingan Politik
"Pertama, HTI itu dia mengusung khilafah saja tapi apa dan bagaimana tidak jelas. Lalu HTI ikut demonstrasi, mengerahkan massa, mobilisasi massa. Khilafatul Muslimin tak ada itu. HTI ikut tampil demonstrasi politik. Khilafatul Muslimin punya khalifah Abdul Qadir Baraja, HTI tak punya," katanya.
Saat ini polisi pun tengah menyelidiki terkait konvoi motor yang membawa atribut khilafah. Abudan mengatakan pihaknya siap memberi keterangan jika dipanggil polisi.
"Pada prinsipnya, seperti yang tadi, sesuatu yang berbuat, harus bertanggung jawab, tidak dipikul orang lain. Di video viral itu jelas, kalau polisi manggil, kita akan kasih keterangan. Dan semoga polisi mengerti kami Khilafatul Muslimin difitnah ingin merebut kekuasaan, Khilafatul Muslimin adalah negara itu fitnah," ujar dia.
Konvoi di Beberapa Daerah
Diketahui, konvoi rombongan pemotor dengan membawa sebuah tulisan 'Kebangkitan Khilafah' terekam kamera warga terjadi di daerah Cawang, Jakarta Timur pada Minggu (29/5/2022).
Kegiatan tersebut juga didapati di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dalam video beredar, tampak ada tulisan 'sambut kebangkitan khilafah islamiyah'.
Petugas keamanan toko baju, Sholeh, mengaku melihat rombongan pesepeda motor yang membawa poster dan bendera Khilafatul Muslimin itu melintas di Jalan Raya Bogor. Dia mengatakan rombongan tersebut juga membagikan selebaran.
Sholeh mengaku tidak mengetahui tujuan rombongan konvoi sepeda motor itu membagikan selebaran serta membawa berbagai atribut hingga poster bertulisan 'Khilafatul Muslimin Wilayah Jakarta Raya, Sambut Kebangkitan Khilafah Islamiyah'.
Setelah membagikan selebaran, rombongan konvoi tersebut kemudian melanjutkan perjalanannya ke arah Bogor.
"Selanjutnya rombongan melanjutkan perjalanan menuju Bogor, Jawa Barat," ujar Fachrizal, salah satu pedagang yang sempat melihat saat rombongan membagikan selebaran.
Baca juga: 112 Tahun Muhammadiyah dan Harapan Masyarakat
Khilafah Dilarang di Indonesia
Video sejumlah pemotor konvoi 'kebangkitan khilafah' di Cawang, Jaktim, viral di medsos. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan khilafah jelas dilarang di Indonesia.
"Yang jelas khilafah tidak boleh di Indonesia," kata Yaqut kepada wartawan, Senin (30/5/2022).
Dalam video yang beredar, poster bertuliskan kata-kata 'khilafah' sengaja dipasang di bagian belakang motor. Pengendara sepeda motor mengenakan baju berwarna hijau.
Polisi akan menyelidiki pengendara motor (pemotor) yang terlibat dalam konvoi tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan mengatakan aturan hukum di Indonesia tidak menganut sistem khilafah dalam bernegara.
"Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan peraturan dan juga apa yang menjadi ketentuan di dalam perundang-undangan kita bahwa bangsa Indonesia ini bukan berdasarkan khilafah," kata Kombes Zulpan, Senin (30/5/2022).
Menurutnya, setelah identitas para pemotor terlibat konvoi itu telah diketahui, pihaknya akan segera melakukan pemanggilan untuk meminta keterangan terkait maksud dan tujuan konvoi tersebut. Polisi akan mengedepankan edukasi kepada para pemotor yang terlibat konvoi khilafah itu daripada memberikan sanksi.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi