Optika.id - Masifnya pemberitaan mengenai Menteri BUMN, Erick Thohir yang digadang-gadang menjadi calon presiden di Pilpres 2024 menurut Koordinator Simpul Aktivis 1998 (Siaga), Hasanuddin berdampak negatif terhadap citra BUMN. Hasanuddin menilai jika citra BUMN sebagai entitas bisnis harus jauh dari kepentingan politik sebab akan menimbulkan risiko usaha serta sarat akan konflik kepentingan.
"Citra ini akan merugikan BUMN sebagai entitas bisnis, sebab politisasi BUMN akan berdampak pada daya saing dan potensi penyalahgunaan barang milik negara yang dikuasai BUMN," ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Kamis (9/6/2022).
Baca juga: PT Bank Mandiri Buka Lowongan Posisi Officer Development Program
Politisasi BUMN, sambung Hasanuddin, bisa mengalihkan tujuan BUMN sebagai entitas bisnis dari orientasinya mengejar keuntungan dan pelayanan masyarakat, menjadi sarana target politik yang rentan dipolitisasi.
"Risiko terbesar dari entitas bisnis BUMN adalah masuknya kepentingan politik. Dan risiko terlarang ini sudah diutak-atik oleh sang menteri. Ini berbahaya!" tegas dia.
Melihat hal tersebut, Hasanuddin berharap agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta DPR untuk mengontrol kembali Kementerian BUMN serta mengembalikan BUMN kepada tujuan semula. Yakni kendaraan perekonomian nasional, bukannya kendaraan politik seperti yang dilakukan Erick.
Sebelumnya, hal serupa juga pernah disampaikan oleh Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua Umum Partai Gelora.
Fahri mengkritisi cara Erick Thohir yang berambisi menjadi presiden. Mantan wakil ketua DPR ini juga menyoroti foto Erick Thohir yang tersebar di berbagai fasilitas umum.
Baca juga: Bank BRI Kini Buka Lowongan, Lulusan S1 Bisa Daftar!
Bagi Fahri, cara ini muncul atas ketidakpercayaan diri partai politik untuk mengusung kadernya sendiri.
"Menteri BUMN (Erick Thohir) itu anak muda masih baru, tiba-tiba ada gambarnya di mana-mana, di semua ATM, di semua pelayanan, enggak bener ini, enggak sehat begini. Dia tertarik, dia merasa punya uang untuk beli tiket. Enggak boleh begitu!," tegas Fahri.
Menurut Fahri, pemimpin partai politik harusnya lebih matang mempersiapkan kader-kadernya dalam Pilpres 2024 nanti. Ia menyarankan agar partai-partai politik tersebut belajar mendalami konstitusi dan belajar tentang republik.
Baca juga: Recruitment BUMN, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)
"Ini orang (Erick Thohir), enggak pernah belajar konstitusi, enggak pernah belajar republik ini, tiba-tiba, karena merasa punya uang, seperti semuanya bisa dibeli. Itu ganjil dalam demokrasi. Enggak boleh dibiarkan begitu!" ujar Fahri Hamzah.
Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi