Optika.id - SIAGA (Simpul Aktivis Angkatan) 98 menyebut Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Erick Thohir menjadikan BUMN sebagai kendaraan politik praktis untuk berkontestasi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Erick Thohir malah terlibat politik praktis ikut dalam dinamika politik partai politik dan menyebar berita tentang pencalonannya sebagai capres/cawapres 2024, kata Koordinator SIAGA 98 yang juga pendiri LBH (Lembaga Bantuan Hukum) Padjajaran, Hasanuddin dalam keterangannya, Jumat (10/6/2022).
Baca juga: Gerindra Sebut Ada Kejutan di Pilkada Jakarta, Apakah itu Erick Thohir?
Pemberitaan pencalonan Erick Thohir di media massa sudah bukan rahasia umum lagi. Termasuk soal persepsi sosialisasi menggunakan berbagai sarana yang ada di BUMN yang tak terkait dengan aktifitas bisnis serta pertemuan-pertemuan politik secara khusus dengan berbagai partai politik.
Ini sudah melampaui batas profesionalisme dan kegiatan di luar jalur ekonomi atau dunia usaha, tukasnya.
Menurut Hasanuddin, Erick Thohir sudah tidak lagi mengelola BUMN secara entitas bisnis, namun seperti pemerintahan. Di mana ia menjadi kepala pemerintahan di BUMN.
Ini berbahaya, sebab negara Tidak Boleh berbisnis, karena itulah dibentuk BUMN agar dapat menjalankan fungsi profesional sebagai entitas bisnis, paparnya.
Hasanuddin mengatakan, risiko terbesar dari entitas bisnis BUMN adalah masuknya kepentingan politik. Dan risiko terlarang ini sudah diutak-atik oleh sang menteri.
Kami berharap, Presiden Jokowi dan DPR mengontrol kembali Kementerian BUMN dan mengembalikan pada tujuan semulanya sebagai kendaraan perekonomian nasional dan bukan kendaraan politik, tutupnya.
Diketahui, munculnya wajah Menteri BUMN Erick Thohir di layar ATM bank-bank BUMN, memicu polemik. Erick dituding memanfaatkan fasilitas BUMN untuk meningkatkan popularitasnya.
Terkait hal ini, Erick Thohir buka suara saat diwawancara Andi F Noya di program Kick Andy yang tayang di Metro TV. Menurut Erick, ia hanya menyampaikan pesan soal AKHLAK. Sama halnya ketika ia menyampaikan pesan terkait protokol kesehatan.
"Bayangkan enggak, kalau saya taruh di BCA? Nah itu baru propaganda. Kalau bicara AKHLAK, AKHLAK itu bukan hanya BUMN sekarang. Pak Tjahjo dan Bapak Presiden juga (kampanye AKHLAK) menjadi bagian dari ASN. Jadi ini solusi AKHLAK, kalau saya juga misalnya kalau kita lihat ketika COVID-19 Maret dan Juli saat COVID, saya juga memakai fasilitas BUMN untuk mempromosikan daripada promosi untuk menjaga protokol kesehatan," kata Erick beberapa waktu yang lalu.
Baca juga: Menteri Erick Thohir Sebut Tak Ada Kenaikan BBM untuk Tingkatkan Perekonomian Rakyat!
Erick membantah dirinya melakukan kampanye terselubung dengan memanfaatkan fasilitas BUMN. Kata Erick, tidak ada salahnya menggunakan fasilitas BUMN untuk menyampaikan pesan-pesan yang baik.
"Konteksnya tadi, di aset BUMN kita bicara mengenai kampanye AKHLAK, bukan pilih Erick Thohir atau misalnya saya membicarakan propaganda keberhasilan saya. Enggak. Itu AKHLAK. Itu konteksnya hari itu. Memang fasilitas BUMN bisa dilakukan selama konteksnya benar, bukan konteksnya yang lari dari situ. Sama ketika kita kampanye kemarin diminta vaksin dan masker, itu Pak Presiden, kita lakukan, dan saya rasa banyak hal yang kita lakukan juga," tegasnya.
AKHLAK merupakan motto yang diusung Erick Thohir dalam memimpin pengelolaan BUMN. Istilah itu merupakan singkatan dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Dalam evaluasi setahun implementasi AKHLAK yang dilakukan ACT Consulting pada Juli 2021 lalu, dari 62 BUMN yang dinilai hanya mendapat skor 43 persen atau nilai rata-rata C.
Terkait sosialisasi iklan AKHLAK, Erick membandingkan iklan yang menampilkan wajahnya di ATM itu dengan baliho di depan kementerian-kementerian. Hampir semua menteri membuat baliho promosi.
"Sekarang contoh banyak kementerian yang memasang baliho di depan kantornya, berarti dia menggunakan fasilitas publik untuk mempromosikan dirinya? Untuk sesuatu? Kan enggak. Memang di depan kementeriannya. Sekarang saya lihat di beberapa tempat ada gambar saya sama Pak Basuki (Menteri PUPR) bicara AKHLAK karena kerja sama PUPR dan BUMN," jelasnya.
Baca juga: Prabowo dengan Tegas Ungkap Erick Thohir Tak Masuk TPN!
Jika pesan yang disampaikan mengarah pada personal dan tak ada kepentingan negara, menurut Erick, baru lah bisa disebut sebagai kampanye terselubung.
"Nah kalau konteksnya di luar itu saya setuju, tapi kalau konteksnya itu masih menjadi bagian yang tadi, saya rasa wajar-wajar saja, semua kementerian melakukan itu juga," pungkasnya.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi