Optika.id - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai integritas bagi para penjabat (pj) kepala daerah sangat penting. Sebab, hal tersebut berkaitan dengan penunjukan penjabat kepala daerah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu.
Lucius menganggap, Pj kepala daerah merupakan wajah dan refleksi dari pemerintahan pusat di sejumlah daerah. Oleh sebab itu, untuk memastikan Pj yang ditunjuk telah memenuhi standar atau tidak, maka pemerintah pusat harus bertanggung jawab terhadap standar Pj paling tinggi dari pemimpin daerah
Baca juga: KPK: Flexing Boleh, Tapi Harus Waspada
"Tidak hanya kemudian para penjabat secara administratif dan teknis memenuhi syarat, tapi memastikan bahwa orang-orang itu tidak jadi sumber masalah baru di daerah," ujar Lucius dalam diskusi yang disiarkan secara daring melalui saluran YouTube Formappi, Selasa (21/6/2022).
Integritas para Pj kepala daerah, sambung Lucius, harus dipastikan hingga masa jabatannya sudah usai. Akan tetapi, hal ini masih perlu dipertimbangkan sejak awal sebelum dilakukan penunjukan oleh pemerintah.
"Jangan sampai kemudian catatan soal integritas yang tidak terlalu bagus itu tidak sejak awal disadari dan dipertimbangkan oleh Kemendagri," imbuhnya.
Dalam kesempatan di forum diskusi tersebut, Lucius juga mendesak adanya ketersediaan aturan teknis penunjukan Pj kepala daerah. Pihaknya juga menilai jika aturan teknis ini nantinya bisa menjangkau dan memetakan tantangan yang akan dihadapi Pj kepala daerah yang selama ini memimpin wilayahnya.
Salah satu yang menjadi sorotan dari Lucius adalah terkait relasi politik yang terjadi antara Pj kepala daerah dengan DPRD. Menurut Lucius, Pj perlu diberikan kewenangan atau legitimasi guna memperkuat posisinya sebagai pimpinan daerah. Inilah sejak awal perlu dipertimbangkan bagaimana aturan terknis tersebut bisa menjangkau tantangan yang terjadi antara kedua pihak tersebut.
Baca juga: Rawan Informasi yang Menyesatkan, Menteri PPN Minta Komisi Informasi Kawal Pernyataan Pejabat Publik
Pj kepala daerah, menurut Lucius, mempunyai kedudukan yang lemah sebab penunjukan mereka bukan dipilih melalui suara rakyat. Untuk itu, guna meminimalisir tekanan politik yang terjadi, diperlukan aturan teknis untuk mengaturnya.
"Kekuatan apa yg bisa diberikan kepada penjabat untuk melawan tekanan politis di DPRD. Ini jadi hal serius jika kita ingin pemerintahan yang efektif di bawah kepemimpinan penjabat kepala daerah," terang Lucius.
Selain itu, pihaknya menyebut, mengelola hubungan kepala daerah dengan masyarakat penting untuk dipertimbangkan dalam aturan teknis penunjukan Pj kepala daerah. Sehingga, legitimasi Pj kepala daerah terhadap publik ini penting untuk menghindari adanya penolakan di masyarakat pascapenunjukan pemimpin.
Baca juga: Ratusan Pejabat Pemkot Surabaya Dirotasi
Reporter: Uswatun Hasanah
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi