Optika.id - Pemerintah telah mengujicoba pemberlakuan pembelian bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite dan Solar subsidi di Stasiun Pengisian Bahanbakar Umum (SPBU) Pertamina menggunakan aplikasi MyPertamina pada hari ini, Jumat (1/7/2022).
Namun yang menjadi sorotan masyarakat awam adalah mekanisme pembayaran yang saat ini hanya bisa menggunakan satu dompet digital (e-wallet) yakni LinkAja.
Baca juga: Pertamina Kembali Sesuaikan Harga BBM Nonsubsidi
Sebab diketahui LinkAja merupakan aplikasi dompet digital yang dikembangkan perusahaan patungan dari sejumlah perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara).
Merespins hal tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia mengatakan akan mendalami kebijakan atas keterbatasan e-wallet tersebut agar bisa ditetapkan apakah melanggar konsep persaingan usaha atau tidak.
"Kami perlu mempelajari duduk persoalannya. Saat ini kami belum ada informasi terkait keterbatasan pilihan tersebut," jelas Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU, Deswin Nur dalam keterangannya, Jumat (1/7/2022).
Kepala Kantor KPPU Perwakilan Medan, Ridho Pamungkas, menambahkan dalam konsep persaingan usaha, semestinya Pertamina memberikan kesempatan kepada semua aplikasi e-wallet untuk bekerja sama di aplikasi MyPertamina.
"KPPU akan mendalami apakah semua platform e-wallet telah diberi kesempatan untuk bekerja sama dengan Pertamina atau belum. Serta bagaimana mekanisme penunjukan mitra kerja samanya, apakah melalui beauty contest atau penunjukan langsung dan sebagainya," kata Ridho, Jumat (1/7/2022).
Dia menyebut, masyarakat dan pemerintah harus mendorong agar semakin banyak mitra pembayaran yang bekerja sama dengan aplikasi MyPertamina. Khususnya jika aplikasi itu ke depannya akan digunakan mayoritas penduduk untuk membeli BBM.
"Dengan semakin banyak mitra pembayaran yang dapat bekerja sama, tentunya akan memberikan lebih banyak pilihan dan kemudahan bagi masyarakat," tukasnya.
Jangan Sampai Monopoli
Sementara itu, pengamat energi sekaligus peneliti tambang pada Alpha Research Database, Ferdy Hasiman, mengatakan sangat wajar KPPU menyoroti Pertamina terkait itu.
Menurutnya, Pertamina harus bisa menjalankan apa yang dianjurkan oleh KPPU karena itu terkait pengawas persaingan, ia berpesan jangan sampai terjadi monopoli dalam sebuah usaha digital. Apalagi ini sudah masuk ke dalam industri digital, Pertamina harus masuk ke situ.
[caption id="attachment_31214" align="aligncenter" width="554"]
Aplikasi MyPertamina. (Istimewa)[/caption]
"Pertamina sebagai perusahaan besar harus bekerja sama dengan e-wallet yang lain bukan hanya satu, LinkAja. Karena kan kalau hanya satu LinkAja dia kan seolah ingin memperkaya satu perusahaan saja," ungkapnya.
Ferdy menambahkan, alangkah baiknya membagi ke dompet digital yang lain supaya persaingannya lebih sehat. Jadi jangan sampai di monopoli oleh satu dompet digital.
"Ini tergantung dari Pertamina, kalau dia tidak mematuhi anjuran dari KPPU itu sangat berbahaya nanti. Itu akan terkena soal monopoli," tukasnya.
Dia menjelaskan masih banyak dompet digital yang lain yang bisa jadi alternatif, sehingga apabila ada satu yang bermasalah, masih ada dompet digital lain yang menjadi pilihan.
"Yang jadi sorotan saya adalah Pertamina itu bukan perusahaan yang kecil, dia perusahaan yang gede, perusahaan yang gede banget, labanya aja USD 3 miliar, masa mau bekerja sama dengan satu perusahaan saja. Atau mungkin memang dia masih bertahap proses kerja samanya, mungkin ya," tandasnya.
Sistemnya Masih Uji Coba
Menanggapi KPPU, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting tidak banyak memberikan keterangan, ia hanya mengatakan kalau sistemnya masih dalam masa uji coba.
"Pembayaran juga masih bisa cash, kerja sama tentu saja masih terbuka," kata Irto, Jumat (1/7/2022).
Diketahui, PT Pertamina Patra Niaga membuka pendaftaran kendaraan dan identitasnya di website MyPertamina per hari ini, Jumat (1/7/2022). Dari pendaftaran, pengguna akan mendapatkan QR Code yang dapat digunakan untuk pembelian BBM Subsidi di SPBU Pertamina.
Direktur Utama (Dirut) Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution mengatakan, inisiatif ini dimaksudkan dalam rangka melakukan pencatatan awal untuk memperoleh data yang valid dalam rangka penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran.
Data pengguna yang terdaftar dan telah mendapatkan QR Code ini adalah bagian dari pencatatan penyaluran Pertalite dan Solar agar bisa lebih tepat sasaran, bisa dilihat trennya, siapa penggunanya. Kami pun tidak mewajibkan memakai aplikasinya, hanya perlu daftar melalui website yang dibuka pada 1 Juli nanti, kata Alfian di Jakarta, Kamis (30/6/2022).
Untuk memastikan implementasinya dapat dilakukan dengan lancar, Alfian menjelaskan tahapan-tahapan pendaftaran pun tidaklah susah. Masyarakat dapat mengakses website subsiditepat.mypertamina.id dan siapkan dokumen yang dibutuhkan antara lain KTP, STNK kendaraan, foto kendaraan, alamat email, dan dokumen lain sebagai pendukung.
Profil LinkAja
LinkAja melalui perjalanan panjang sejak diluncurkan tiga tahun lalu, tepatnya pada Juni 2019. Layanan dompet digital itu digarap keroyokan oleh badan usaha milik negara (BUMN).
LinkAja merupakan hasil migrasi dari T-Cash milik Telkomsel, Mandiri e-cash milik Bank Mandiri, UnikQu milik BNI, T-money milik Telkom dan T-Bank milik BRI.
Startup pelat merah itu merupakan dompet digital milik PT Fintek Karya Nusantara (Finarya). Finarya merupakan anak usaha dari 10 Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Sejak beroperasi sekitar Maret 2019, 25 persen saham financial technology (fintech) dengan produk LinkAja ini dimiliki oleh PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel). Sementara itu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. masing-masing menguasai sekitar 20 persen.
Baca juga: Pertamina Diminta Hentikan Uji Coba Pembeli Pertalite Pakai Aplikasi MyPertamina
Adapun PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. dan PT Pertamina (Persero) masing-masing memegang 7 persen, sedangkan PT Asuransi Jiwasraya sebesar 1 persen.
Meski bergerak dalam bisnis pembayaran digital, LinkAja mengaku ada perbedaan dengan pendahulunya. Terutama dalam hal pemenuhan layanan yang berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari seperti membeli bahan bakar, membayar transportasi umum, berbelanja di merchant.
Di bulan Oktober 2020, Grab Pte.Ltd. resmi menjadi pemegang saham baru Finarya. Pada Maret 2021, PT Dompet Karya Anak Bangsa resmi terdaftar sebagai pemegang saham baru Finarya. Sebagai bagian dari kemitraan ini, LinkAja menjadi salah satu alat pembayaran di aplikasi Gojek.
Pada 2021, perusahaan kembali melakukan aksi korporasi dengan mengakuisisi perusahaan fintech P2P lending iGrow. Akusisi ini dilakukan untuk saling memperkuat tujuan LinkAja yang sejalan dengan iGrow yaitu, mendorong inklusi keuangan dan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
PT Fintek Karya Nusantara atau LinkAja mengumumkan jajaran direksi baru usai menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Selasa (21/6/2022).
Di hasil RUPST tersebut ini antara lain menyetujui penunjukan jajaran Direksi baru yang akan memimpin perusahaan ke depan, serta menajamkan kembali strategi bisnis baru LinkAja yang akan memfokuskan diri ke bisnis model dua sisi (two-sided business model).
LinkAja tidak hanya menghadirkan layanan solusi finansial bagi konsumen Indonesia, tetapi juga menyediakan solusi finansial end-to-end bagi rantai pasok (supply chain) baik digital maupun tradisional, terutama yang berada di dalam ekosistem BUMN.
Jajaran Direksi LinkAja per 21 Juni 2022:
Direktur Utama: Yogi Rizkian Bahar
Direktur Operasi: Widjayanto
Direktur Marketing: M. Rendi Nugraha
Direktur Teknik: Andri Qiantori
Direktur Keuangan dan Strategi: Reza Ari Wibowo (bergabung pada 1 Juli 2022)
Adapun, baru-baru ini startup dompet digital yang didukung oleh 8 BUMN ini baru saja melakukan PHK terhadap karyawannya. Linkaja mengatakan pihaknya melakukan reorganisasi yang berdampak pada PHK sejumlah sumber daya manusia (SDM).
LinkAja menilai perubahan merupakan sesuatu yang secara konstan terjadi dalam perusahaan yang sedang terus bertumbuh. Penyesuaian dalam perusahaan juga tentunya akan terus terjadi.
Baca juga: Siap-Siap, Mulai 1 Juli Beli Pertalite Wajib Pakai MyPertamina
LinkAja merupakan hasil penggabungan dari TCash milik Telkomsel dengan uang elektronik milik bank-bank BUMN, seperti Mandiri e-cash, Yap! dan UnikQu dari BNI, serta Tbank dari BRI.
Selain itu, Pertamina juga tercatat memiliki saham di LinkAja, sehingga tidak heran jika pembayaran di aplikasi MyPertamina menggunakan dompet digital ini.
Berdasarkan informasi di situs resminya, disebutkan bahwa dompet digital atau e-wallet yang saat ini terhubung dengan aplikasi MyPertamina hanyalah LinkAja.
"MyPertamina hadir sebagai bentuk apresiasi kepada seluruh pelanggan setia produk PT. Pertamina (Persero) yang bekerja sama dengan LinkAja! dalam mendukung sistem pembayaran agar mempermudah pelanggan saat bertransaksi," tutur keterangan MyPertamina.
Hal itu diperkuat dengan keterangan MyPertamina terkait Digitalisasi SPBU dan Cashless Payment.
"Pembayaran nontunai di SPBU dapat dilakukan baik melalui fasilitas yang telah dikerjasamakan dengan berbagai perbankan maupun dengan Link Aja yang telah terintegrasi dengan aplikasi MyPertamina," ujarnya.
Meski begitu, MyPertamina tidak hanya menyediakan LinkAja sebagai sarana pembayaran di dalam aplikasi.
Untuk pembayaran nontunai di aplikasi MyPertamina, pengguna juga diwajibkan untuk menghubungkan akunnya dengan akun LinkAja.
Setelah itu, baru pengguna bisa menambahkan metode pembayaran lain menggunakan kartu debit tertentu, yakni Mandiri, BNI, dan BRI.
Layanan debit dari bank-bank tersebut pun bisa digunakan dengan catatan harus didaftarkan terlebih dahulu ke aplikasi MyPertamina.
Sejauh ini, Pertamina belum berencana untuk menambah aplikasi sistem pembayaran digital lainnya, seperti GoPay, OVO, dan Dana untuk pembelian BBM di SPBU.
Reporter: Pahlevi
Editor: Aribowo
Editor : Pahlevi