Optika.id - Rencana pemerintah memberlakukan pemakaian aplikasi MyPertamina untuk pembelian bahan bakar pertalite bagi masyarakat dikritik oleh Anggota Komisi VII DPR Paramitha Widya Kusuma. Menurut dia, kebijakan itu menyulitkan masyarakat.
"Pada dasarnya, saya tidak setuju dengan segala sesuatu yang membuat rakyat kecil ribet dan susah untuk mendapatkan apa yang sudah menjadi hak mereka. Apalagi menggunakan aplikasi seperti itu, pasti banyak yang tidak paham," ujar Paramitha dalam keterangannya, Jumat (1/7/2022).
Baca juga: Pertamina PTC Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan SMA SMK D3 S1: Cek Syarat dan Cara Daftarnya!
Dia menganggap jika akar permasalahan dari penggunaan aplikasi ini ada dua aspek. Yakni subsidi yang tidak tepat sasaran. Bensin bersubsidi tidak sampai kepada yang berhak dan itu menjadi sebab munculnya kebijakan via aplikasi yang baru lagi setelah sebelumnya sudah pernah ada program digitalisasi lebih dari 5.500 SPBU.
"Lalu apa hasilnya digitalisasi SPBU itu? Berarti kan selama ini digitaliasi tidak benar-benar dijalankan dengan baik, padahal digitalisasi itu sudah memakan dana triliunan rupiah," ucap Politikus PDI Perjuangan itu.
Oleh sebab itu, dia menyarankan agar Pertamina mengoptimalkan penggunaan digitalisasi yang sudah dipasang sejak lama daripada memakai aplikasi baru yang saat ini ada. Sebab, tujuan digitalisasi tersebut jelas supaya Pertamina memiliki kontrol serta data akurat yang transparan.
"Kalau saja penerapan dgitalisasi itu dilakukan dengan baik, maka sebenarnya data penjualan pertalite, solar, dan pertamax sudah ada, jadi tidak perlu lagi pakai aplikasi baru untuk beli pertalite. Ini terkait dengan akar masalah yang kedua yakni soal pengawasan," tegas Paramitha.
Baca juga: Diizinkan Pertamina, Pertalite Subsidi Bakal Dijual di Pertashop
Melihat hal tersebut, Paramitha menawarkan dua opsi sebagai solusi tentang polemik aplikasi MyPertamina. Yang pertama yakni memaksimalkan pemanfaatan digitalisasi. Menurutnya, sudah ada lebih dari 90% SPBU yang dipasang alat digitalisasi itu yang tersebar di seluruh Indonesia akan tetapi tidak dijalankan dengan baik di lapangan.
"Itu saja dibetulkan pelaksanaannya. Kedua, BPH Migas tolong bekerja sesuai tupoksi. Ini kalau aplikasi MyPertamina gagal lagi dalam menyalurkan BBM bersubsidi kepada yang berhak, pasti yang diserang nanti Pertamina dan Patra Niaga, bukan BPH Migas," ujarnya.
Reporter: Uswatun Hasanah
Baca juga: Melihat Obral Janji Cak Imin yang Tidak Rasional
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi