Optika.id Puan Maharani selaku Ketua DPR RI Dr. (H.C) mendorong pemerintah agar segera mengejar target jumlah pemberian booster pertama untuk masyarakat umum. Hal ini dilakukan karena Puan hendak mendukung program pemberian dosis keempat vaksin Covid-19 (booster kedua) yang dikhusukan bagi tenaga kesehatan.
"Booster kedua perlu diberikan bagi tenaga kesehatan mengingat tren kenaikan kasus Covid-19 di Indonesia. Kelompok tenaga kesehatan merupakan kelompok yang paling beresiko tertular karena berada di garda terdepan penanggulangan Covid-19," tutur Puan dalam keterangan persnya seperti dilansir Parlementaria, Senin (1/8/2022).
Baca juga: Puan ke Jokowi, Ingin RUU Perampasan Aset Bisa Dipercepat!
Lonjakan Kasus: Dalam beberapa waktu terakhir, kasus Covid-19 mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Penambahan kadus sudah mencapai lebih dari 7 ribu perharinya. Menurut Puan, nakes harus menjadi prioritas vaksinasi booster kedua, menyusul adanya dua dokter yang meninggal dunia saat varian Omicron merebak di Indonesia.
Dengan demikian, perempuan yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menghimbau agar seluruh nakes yang sudah menerima vaksin Covid-19 booster pertama enam bulan lalu untuk segera mengikuti program vaksin booster kedua. Ia juga menegaskan bahwa sasaran pertama program vaksinasi dosis keempat ialah 4 juta nakes di seluruh Indonesia.
Imunitas Tetap Terjaga: Menurut Puan, para ahli menyebutkan bahwa vaksin dosis keempat dibutuhkan untuk kembali menguatkan tubuh agar imunitas masyarakat tetap terjaga. Selain itu, berguna untuk mengurangi penyebaran varian Covid-19 baru. Pemerintah diharapkan bisa menyiapkan vaksin Covid-19 sebanyak-banyaknya agar program vaksinasi booster kedua bisa segera diberikan kepada masyarakat umum.
"Namun, penurunan antibodi setelah dalam kurun enam bulan dikhawatirkan membuat warga rentan terserang Covid-19. Apalagi, banyak ahli yang berpendapat bahwa Omicron barian BA.5 memicu kemungkinan lebih tinggi reinfeksi. Bukan hanya tenaga kesehatan saja yang beresiko tertular, vaksinasi booster kedua perlu diperluas untuk masyarakat umum. Termasuk lansia dan kelompok rentan lain," jelas Politisi PDIP tersebut.
Lantas cakupan vaksinasi dosis ketiga atau booster pertama masih berada di angka 25 persen dari target per Juli ini, Puan kembali mengingatkan Pemerintah untuk lebih serius karena angka tersebut jauh di bawah cakupan 2 dosis vaksin sebelumnya.
"Masih rendahnya cakupan vaksin dosis ketiga atau booster pertama, perlu dilakukannya sosialisasi khusus yang lebih optimal. Hal ini dilakukan dengan menggandeng pihak swasta maupun kelompok masyarakat dalam pelaksanaan program vaksinasi booster," terangnya.
Mobilitas Normal: Puan menyebut, mobilitas masyarakat saat ini telah kembali normal. Rendahnya cakupan booster pertama akan berdampak pada kekebalan komunitas, apalagi di tengah pemulihan ekonomi seperti ini.
"Intervensi melalui kebijakan mewajibkan booster harus lebih diperbanyak, dengan ini kesadaran masyarakat untuk menerima vaksin dosis ketiga akan meningkat," ungkapnya.
Baca juga: Puan Sampaikan Terimakasih pada Mahasiswa Usai Revisi UU Pilkada Batal!
Menurut hasil penelitian, vaksinasi booster Covid-19 dapat mengurangi risiko gejala berat pada kasus Omicron BA.5 daripada Omicron BA.2. Oleh karena itu, DPR mengajak masyarakat untuk segera mendatangi pusat-pusat vaksinasi bagi yang belum menerima dosis ketiga agar kekebalan tubuh lebih terjaga di tengah peningkatan kasus Corona.
"Covid-19 harus tetap diwaspadai, virus ini masih mengancam pada kelompok masyarakat yang rentan. Masyarakat tidak boleh lengah dengan varian Covid-19. Dengan menjaga diri sendiri, artinya menjaga keluarga dari ancaman virus," imbaunya.
Pengawasan Lebih Ketat: Selanjutnya, ia meminta agar lebih ketat melakukan pengawasan di seluruh sektor aktivitas masyarakat, termasuk kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). Puan juga meminta agar menghindari kegiatan yang berpotensi menimbulkan keramaian dikurangi terlebih dahulu.
"Sudah lumayan banyak sekolah yang menghentikan sementara PTM akibat ditemukannya kasus Covid-19. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi terhadap protokol kesehatan di lingkungan sekolah," tegasnya.
Puan menambahkan, temuan banyaknya kasus positif saat ini menunjukkan protokol kesehatan selama PTM mulai lengah. Tetapi, PTM sangat dibutuhkan anak-anak mengingat sudah lebih dari 2 tahun mereka menjalani pembelajaran jaraknjauh yang menyebabkan terjadinya cognitive learning loss.
Baca juga: Puan Maharani Setelah di IKN: Rumah Oke, Tidur Nyenyak
"Pemerintah harus memastikan keselamatan dan keamanan anak selama berada di sekolah. Pengawasan mengenai penerapan protokol kesehatan harus segera dimasifkan," tutup cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
Oleh: Firtian Ramadhani
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi