Optika.id - Jumlah uang yang beredar di masyarakat saat ini tergantung dari pencapaian realisasi belanja pemerintah daerah (pemda).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menjelaskan tentang pola bergulirnya uang di masyarakat yang bakal memperkuat daya beli masyarakat. Dengan begitu, diharapkan sektor swasta yang terdampak covid-19 akan terstimulus untuk bangkit.
Baca juga: APBD Semakin Tinggi, Ketua DPRD Surabaya Harap Kota Pahlawan Maju!
Harus ada upaya untuk memotivasi dan membangkitkan mereka (swasta), caranya dengan adanya uang yang beredar. Nah, kemudian kita lihat bahwa di pusat dan di daerah semua harus bergerak bersama-sama. Presiden selalu mengevaluasi setiap bulan berapa serapan anggaran di kementerian/lembaga, urai Mendagri Tito, dalam keterangan tertulis, Selasa (16/8/2022).
Oleh karena itu, Tito terus mendorong pemerintah daerah agar mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut sesuai dengan arahan dari Presiden Joko Widodo yang menyebut apabila serapan anggarannya baik, maka akan menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas lima persen. Di sisi lain, dalam konteks ini peran dari pemda setempat sangat dibutuhkan.
Oleh karena itu semua daerah harus bergerak bersama-sama, jelas Tito.
Tak hanya itu, Kemendagri juga memiliki komitmen dalam membantu pemda untuk merealisasikan belanja daerah tersebut. Adapun upaya yang dilakukan ialah dengan menurunkan tim pada daerah-daerah yang memiliki serapan anggaran rendah.
Bahkan, tahun lalu Tito sampai mengirimkan surat kepada 19 gubernur yang berisi teguran sekaligus permintaan untuk mempercepat realisasi belanja.
Baca juga: Rancang Perubahan Kebijakan Umum, APBD dan KUA Lamongan 2024 Disetujui!
Tito kemudian merinci berbagai kendala yang kerap ditemui dan dihadapi oleh pemda terkait dengan rendahnya serapan anggaran daerah. Yang pertama yakni keterlambatan dalam membuat laporan pada sistem keuangan yang dibuat oleh pemerintah yang menyebabkan anggaran jadi rendah. Yang kedua ialah kurang matangnya perencanaan dan ketiga adalah masalah keterlambatan dalam melakukan pelelangan.
Banyak temuan-temuan yang kami lihat mengenai realisasi belanja (seperti itu)," ungkap mantan Kapolri ini.
Reporter: Uswatun Hasanah
Baca juga: Puluhan Kades dan Perangkat Desa di Jember Ramai-ramai Dipanggil Polisi, Ada Apa?
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi