Optika.id- Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum Suharso Monoarfa.
Mantan Wakil Sekretaris Jenderal DPW PPP Jatim Norman Fauzi mendorong Mardiono kembali merangkul kiai dan ulama yang telah tersinggung, imbas pernyataan Suharso Monoarfa. Dia juga mendorong diadakannya muktamar luar biasa.
Baca juga: PPP Resmi Dukung Pasangan Khofifah-Emil di Pilkada Jatim 2024
"Pasca rakernas di Serang Banten kemarin dan sudah ditetapkan Mardiono sebagai PLT Ketum PPP, ini menurut saya cukup rawan apabila tidak dilanjutkan dengan langkah konstitusional yang lebih baik yaitu muktamar luar biasa," katanya, Selasa (6/9/2022).
Menyelenggarakan Muktamar Luar Biasa menurutnya sangatlah urgent, karena itu berkaitan dengan konteks politik 2024 mendatang, untuk memastikan eksistensi PPP itu sendiri.
"Menurut saya hal ini didasarkan pada apakah PLT ketum cukup kuat untuk menandatangani semua proses di pemilihan umum dan pilpres serta pilkada 2024," sambung Norman Fauzi.
Ia menjelaskan dengan mundurnya Suharso menjadi pertanda baik untuk PPP karena permintaan kiai dan ulama diakomodasi oleh DPP PPP.
"Ini pertanda baik karena suara dan peran majelis DPP tempat para ulama, kiai, habaib berjuang sudah sangat diperhatikan, hal ini juga harus sampai ke bawah di tingkat DPW dan DPC," ujarnya.
Lebih lanjut Norman juga mendorong supaya DPW PPP Jatim segera mengadakan Muktamar sehingga MLB dapat segera terekomendasi.
"Untuk itu DPW PPP Jatim perlu segera mengadakan rakor khusus majelis se-Jatim, untuk menuju muktamar luar biasa itu yang terpenting untuk saat ini, agar DPP dapat memilih ketua umum yang lebih bijak lebih greget dan lebih punya nilai jual ke umat," ujarnya.
Lebih lanjut Norman memberikan apresiasi yang tinggi kepada Suharso karena mau legawa mengundurkan diri, sehingga PPP dapat diperbaiki.
"Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi atas tulusnya pak Suharso untuk mundur dan MLB merupakan sarana terbaik untuk memperbaiki prestasi partai ke depan," tukasnya.
Norman juga mengatakan koalisi yang dibuat saat Suharso menjabat harus dikoreksi lagi, harus menimbang kembali.
"Bila perlu kita koreksi kembali koalisi PPP bersama PAN, dan Golkar, banyak mana manfaat dan mudharatnya," tegasnya.
Baca juga: PPP Resmi Serahkan Rekomendasi untuk Eri-Armuji di Pilwali Surabaya
Norman Fauzi juga mempersilahkan kalau demi kemajuan partai dan kemenangan di 2024 sebelum MLB sudah mulai melirik siapa calon presiden yang akan diusung PPP.
"Siapa saja bisa dilirik untuk memajukan PPP Contoh ada Sandiaga Uno yg juga keponakan dari pak Suharso Monoarfa atau Anies atau Gatot Nurmantyo. Ingat di saat sekjen DPP di pegang letjen purn Yunus yosfiah PPP makin tertib dan makin disegani. Saat nya kerja cerdas dan kerja keras untuk menyelamatkan partai," pungkasnya.
Diketahui, Mardiono dipilih melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) yang bertemakan Konsolidasi dan Sukses Pemilu 2024. Mukernas tersebut dihadiri ketua dan sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia.
Sementara itu, Ketua Majelis Syariah PPP Mustofa Aqil Siradj mengatakan keputusan itu diambil atas berbagai pihak. Dia pun berharap keputusan itu bisa bermanfaat dan lebih baik untuk partai.
Kami tidak bisa menahan gejolak protes, suara, dan usulan dari berbagai pihak. Tidak kurang dari 10 kali pertemuan kami adakan untuk menanggapi gejolak ini. Keputusan ini semata-mata untuk merespon kiai dan berbagai pihak, jelasnya.
Ketua Majelis Kehormatan PPP Zarkasih Nur mengaku tidak ada kebencian terhadap pemimpin sebelumnya, yakni Suharso Monoarfa.
Menurut Zakarsih kedepan kepemimpinan PPP akan dilakukan penuh kebersamaan, persatuan, dan kasih sayang; sehingga bangsa Indonesia menjadi lebih makmur, sejahtera, dan rakyat menjadi umat yang rahmatan lil alamin.
Baca juga: PPP Masih Tunggu Keputusan Daerah Soal Sosok yang Akan Diusung di Pilgub Jatim
Kami tetap berhubungan baik, tidak ada yang ingin menikmati apapun, tetapi dalam menghadapi masalah sekarang ini kami mengharapkan Suharso melepaskan sebagai Ketua Umum PPP, tegasnya.
Sebelumnya, Majelis PPP telah dua kali mengirimkan surat kepada Suharso dan memintanya untuk dirikan dari jabatan Ketua Umum PPP. Namun, Suharso tidak kunjung menanggapi surat tersebut.
Selain itu, ada pula rentetan aksi yang meminta Suharso mundur dari jabatannya, antara lain para santri, kader PPP, hingga para pecinta kiai. Aksi tersebut merupakan buntut dari ucapan Suharso terkait amplop kiai dan hal lain yang dinilai tidak sesuai dengan AD/ART PPP.
Reporter: Angga Kurnia Putra
Editor: Pahlevi
Editor : Pahlevi