Optika.id - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto memberikan sindiran dan kritikan keras kepadaPartai Ummat yang siap menggunakan politik identitas Islam di Pemilu 2024. Menurut Hasto, Partai Ummat merupakan contoh partai yang tidak taat asas dan tidak memahami ideologi bangsa, yakni Pancasila.
Baca juga: Sebelum Kritis, Sekjen PDIP Minta Mahasiswa Pahami Masalah Lebih Dulu
"Kalau kita melihat dari Undang-undang Partai Politik, seluruh partai politik wajib taat asas, memahami sejarah kemerdekaan kita, memahami ideologi bangsa, memahami Pancasila," ujar Hasto saat ditemui wartawan di Lebak, Banten, Minggu (19/2/2023).
Menurut Hasto, Partai Ummat tidak memahami aspek fundamental dalam UU Partai Politik dan sejarah pembentukan bangsa Indonesia. Karena itu, kata Hasto, rakyat harus menjadi wasit terbaik untuk tidak memiliki partai yang menggunakan politik identitas.
Ketika ada partai yang kelahirannya sudah mengusung politik identitas dengan potensi yang memecah belah bangsa, ya rakyat yang akan jadi wasit terbaik," kata Hasto.
Hasto menilai rakyat Indonesia sudah dewasa dalam berpolitik. Karena itu, dia yakin parpol yang menggunakan politik identitas, tidak memiliki tempat di Indonesia.
"Kami yakini mereka yang kedepankan politik identitas tidak akan mendapatkan tempat di bumi Indonesia ini, yang sangat ber-bhinneka tunggal ika ini," pungkas Hasto.
Sebelumnya, Ketum Partai Ummat Ridho Rahmadi menegaskan partainya akan mengusung politik identitas Islam dalam menghadapi Pemilu 2024. Ridho menilai, tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah.
"Kami Partai Ummat, dan kami adalah politik identitas... Kita akan jelaskan tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional," ujar Ridho dalam pidatonya di pembukaan Rakernas Partai Ummat, Jakarta, Senin (13/2/2023).
Ridho menilai, saat ini ada proyek besar sekularisme yang hendak memisahkan agama dan kehidupan masyarakat termasuk politik. Karena itu, kata Ridho, Partai Ummat akan memulai perjuangan melalui masjid karena masjid tidak dilarang menyampaikan politik gagasan.
"Yang seharusnya dilarang di masjid bukanlah politik gagasan tapi politik provokasi. Keduanya sangat berbeda," pungkas Ridho.
Editor : Pahlevi