Optika.id - Awalnya Partai NasDem merasa disindir oleh PAN sebagai penumpang gelap di kabinet Presiden Jokowi. Sindiran tersebut kemudian dibalas dengan tegas oleh PAN yang menjelaskan kronologi partainya masuk ke dalam kabinet.
Baca juga: Suyoto: Nasdem Tidak Mengusung, Tidak Elok Mengambil Jatah Menteri
Sindiran tersebut dipicu oleh pernyataan dari PPP yang meminta NasDem untuk bersikap gentleman mengenai posisinya dalam kabinet karena telah berbeda jalur. PPP kemudian mengingatkan PAN yang keluar dari kabinet menjelang Pemilihan Presiden 2019.
"Yang dibutuhkan adalah sikap gentleman dari NasDem, seperti apa yang mereka inginkan?" ujar Ketua DPP PPP, Achmad Baidowi atau Awiek, kepada wartawan pada Jumat (5/5/2023).
"Dulu, PAN menunjukkan sikap gentleman ketika mereka berbeda arah dalam Pemilihan Umum 2019. Saat itu, PAN yang berada dalam kabinet dan Menpan RB mengundurkan diri, itu PAN," jelas Awiek.
Sebagai informasi, PAN merupakan salah satu partai yang mendukung Prabowo Subianto dalam Pemilihan Presiden 2019. Menteri dari PAN saat itu, Asman Abnur, juga mengundurkan diri.
Awiek kemudian menyebut bahwa NasDem perlu bersikap tegas. Menurutnya, Jokowi tidak mengundang NasDem dalam pertemuan para ketua umum partai koalisi pemerintah karena dianggap telah berbeda arah.
"Karena sudah berbeda arah koalisi, kita akan membahas kelanjutan program pembangunan Presiden Jokowi, program-program yang diinisiasi oleh presiden agar bisa berlanjut. Jika ternyata tidak bisa dilakukan bersama, bagaimana caranya?" tutur Awiek.
NasDem Menolak Dibandingkan, Menyindir PAN sebagai Penumpang Gelap
NasDem menolak untuk dibandingkan dengan PAN. Bahkan, NasDem menyebut PAN saat itu sebagai penumpang gelap.
"PAN pada saat itu memang menjadi penumpang gelap, mengapa NasDem harus dibandingkan dengan PAN? Mereka adalah penumpang gelap. PAN bergabung di tengah jalan. Kemudian mereka tidak konsisten. Kebijakan partai mereka tidak mendukung pemerintahan. Komitmen koalisi adalah untuk mendukung pemerintahan," kata Wakil Ketua Umum NasDem, Ahmad Ali, kepada wartawan pada Sabtu (6/5/2023).
Ali mengatakan bahwa NasDem tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin hingga 2024. Dia juga menyebut dukungan terhadap Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024 bukanlah bagian dari kesepakatan pembentukan koalisi Jokowi-Ma'ruf.
"Ya ada hal-hal yang harusnya mendukung pemerintah. Nah, Nasdem mendukung Anies memang tidak menjadi bagian dari pada yang disepakati dalam koalisi, karena kita tidak punya kesepakatan bahwa setelah 2024 kita mendukung calon presiden yang sama. Kan nggak kan. Komitmen koalisi itu adalah mendukung kebijakan pemerintahan 2019-2024. Sedangkan PAN saat itu, kan dia bergabung kemudian tidak konsisten dengan sikapnya. Kalau NasDem hari ini, coba tunjukkan pada saya di mana perlakuan NasDem yang tidak mendukung pemerintah," ucapnya.
Ali kemudian menyindir pihak yang mendesak NasDem keluar dari kabinet. Ali menegaskan NasDem berkomitmen mendukung Jokowi hingga akhir periode.
Baca juga: NasDem Tidak Mau Masuk Kabinet Prabowo, Meskipun Bukan Oposisi
"Kecuali mereka mau nambah kursi ya. Kalau kemudian mereka mendesak-desak keluar dari pemerintahan untuk menambah kursi kabinet ya itu hal berbeda. Persoalan kursi kabinet itu kan persoalan kewenangan presiden," ucapnya
PAN Beri Penjelasan
PAN memberikan penjelasan setelah disinggung sebagai 'penumpang gelap' oleh NasDem. Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga, menjelaskan kronologi partainya dalam pemerintahan Jokowi.
"Perlu saya jelaskan kronologi PAN dalam pemerintahan Presiden Jokowi. PAN masuk ke dalam kabinet pada periode pertama Presiden Jokowi dengan status paruh waktu. Salah satu kader PAN, Asman Abnur, menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Menjelang Pemilihan Presiden 2019, seperti saat ini, PAN mendukung Prabowo sebagai calon presiden," kata Viva kepada wartawan pada Minggu (7/5/2023).
"Karena sikap PAN berbeda dengan seluruh partai koalisi pemerintah, maka PAN memutuskan untuk mundur dari kabinet. Pak Asman Abnur mengajukan pengunduran diri sebagai menteri," lanjutnya.
Viva menekankan bahwa PAN tidak bersikap inkonsisten atau plin-plan. Sebaliknya, menurutnya, PAN menjunjung tinggi etika politik dengan memisahkan diri karena memiliki perbedaan sikap dengan pemerintah.
Baca juga: NasDem Jatim Gelar Rakorwil: Panaskan Mesin untuk Kemenangan Khofifah-Emil
"Sikap ini bukanlah ketidak-konsistenan atau plin-plan. Malahan, sikap PAN merupakan upaya untuk menjaga integritas, etika, dan martabat politik karena perbedaan sikap dan pilihan politik dengan partai koalisi pemerintah. Jika sudah berbeda, maka haruslah berpisah," ujarnya.
Viva mengatakan sikap PAN dapat menjadi pembelajaran moral dalam berdemokrasi. PAN kemudian menilai bahwa langkah mereka saat ini, dengan masuk ke dalam pemerintahan, sama dengan apa yang dilakukan oleh Gerindra.
"Sikap PAN ini juga dapat menjadi pembelajaran moral dalam kehidupan berdemokrasi. Saat ini, Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, menjabat sebagai Menteri Perdagangan. PAN menjadi bagian dari partai koalisi pemerintah. Setelah berakhirnya pemilihan presiden, Pak Prabowo yang kalah dalam kontestasi pemilu pun bersedia masuk ke dalam kabinet. Dengan demikian, Gerindra juga masuk sebagai partai koalisi pemerintah," ujarnya.
"Sama seperti Gerindra, PAN bukanlah penumpang gelap. PAN adalah penumpang yang jelas, sejelas sinar matahari yang menerangi bumi Indonesia, he-he-he. PAN sudah memiliki tiket resmi sehingga dapat mendampingi kunjungan kerja Presiden Jokowi dalam satu mobil," ujarnya.
Viva kemudian menyentuh posisi NasDem saat ini dalam pemerintahan. Dia menyatakan bahwa PAN tidak ingin campur tangan dalam urusan partai lain.
"Tentang posisi NasDem dalam pemerintahan, apakah mereka tetap bertahan sebagai partai koalisi atau tidak, itu bukan urusan PAN. PAN menjaga diri dan tidak ingin terlibat dalam urusan tersebut karena itu adalah hak prerogatif presiden," ujarnya.
Editor : Pahlevi