Optika.id - Pernyataan terbuka Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan akan ikut campur dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 dianggap tidak pantas dan melanggar prinsip-prinsip demokrasi. Jokowi mengklaim bahwa campur tangan tersebut dilakukan demi kepentingan nasional.
Baca juga: Netizen Respon Upaya Anies Dirikan Partai, Ini Penjelasannya!
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, menanggapi pernyataan Jokowi tersebut pada Selasa (30/5/2023).
Menurut Mulyanto, Jokowi seharusnya bersikap netral dalam penyelenggaraan pemilu. Artinya, tidak boleh ikut campur dalam dukungan atau penghalangan terhadap salah satu kandidat.
Mulyanto menjelaskan bahwa tugas seorang Presiden adalah memastikan pemilu berlangsung sesuai jadwal dengan adil.
Anggota Komisi VII ini mengungkapkan bahwa Jokowi harus memahami bahwa setiap pemerintahan memiliki batas masa jabatannya. Seorang Presiden harus menghormati mekanisme pergantian kekuasaan, bukan malah terlibat secara aktif dalam mendukung satu kandidat.
Baca juga: Tokoh Masyarakat Ingin Anies Terus Jadi Pemimpin Perubahan untuk Indonesia
"Jika Presiden terlalu terlibat dalam campur tangan, itu berarti mengkhianati demokrasi. Ini menyangkut partisipasi publik dan otoritas partai," jelas Mulyanto.
Mulyanto berpendapat bahwa publik harus diberi kesempatan untuk menentukan siapa yang berhak memimpin negara.
Baca juga: Meski Tak Ikut Kontestasi Pilgub, Pengamat Prediksi Karier Anies Tak Meredup!
Menurutnya, Jokowi terlihat khawatir dengan meningkatnya popularitas dan elektabilitas Anies Baswedan. Di sisi lain, Jokowi merasa yakin bahwa Anies Baswedan bukanlah figur calon presiden yang dapat diandalkan untuk melanjutkan program-program yang sedang dilaksanakan.
"Oleh karena itu, untuk memastikan kelangsungan program yang telah dilaksanakan, Presiden merasa perlu ikut campur dalam mendukung calon presiden selain Anies Baswedan," jelas Mulyanto.
Editor : Pahlevi