Benarkah Sanitasi dan Hunian Layak Bisa Atasi Kemiskinan?

Reporter : Uswatun Hasanah

Optika.id - Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Hasran angkat bicara perihal problem kemiskinan di Jakarta. menurutnya, penyebab perubahan jumlah kemiskinan di Jakarta dengan tingkat kemiskinan nasional bisa dilihat berdasarkan metode pengukuran kemiskinan itu sendiri. Metodenya antara lain pengukuran kemiskinan multidimensi dan pengukuran moneter.

Baca juga: Sapa Warga, Anies Dengarkan Aspirasi Rakyat Jakarta!

Dia menjelaskan jika pengukuran moneter ini menghubungkan kemiskinan dengan berkurangnya pendapatan, konsumsi atau pengeluaran. Sementara pengukuran multidimensi merupakan metode yang menghubungkan kemiskinan dengan kurangnya pendidikan, kesehatan atau sanitasi suatu wilayah dan dengan standar hidup penduduk termasuk akses tempat tinggal.

Pada kasus Jakarta, peningkatan kemiskinan terjadi saat pandemi Covid-19 mewabah yang menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaannya. Mereka terpaksa beralih dari sektor formal ke sektor informal yang memiliki penghasilan kecil. Mereka terpaksa terpaksa memangkas pengeluarannya, terutama untuk konsumsi, kata Hasran, Senin (26/6/2023).

Dia mengamati ketika pandemi Covid-19 terjadi, jumlah penduduk miskin yang awalnya berjumlah 362 ribu jiwa per September 2019 meningkat menjadi 481 ribu jiwa pada bulan Maret 2020. Sejak itu, hingga tahun 2022 kemiskinan di Jakarta terus bertambah.

Misalnya saja ketika pemerintah menaikkan harga BBM. Imbas dari kebijakan tersebut tentunya dirasakan oleh pekerja informal. Apalagi, mereka yang tidak masuk ke dalam kategori berhak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.

Baca juga: Hasto Pastikan Pilkada Jakarta, Sumut dan Jatim Tak Ada Kotak Kosong

Lebih lanjut, dia menyebut jika kemiskinan yang terjadi di Jakarta disebabkan oleh kurangnya rumah layak huni bagi masyarakat rentan. Untuk diketahui, rumah bisa dikatakan layak huni apabila dalam rumah tersebut tercukupi kebutuhan minimum luas bangunan per orang sebesar 7,2 meter persegi.

Sedangkan, banyak rumah yang tidak memenuhi ukuran minimum ini di Jakarta. terutama di Jakarta Timur, Jakarta Utara dan Jakarta Pusat. Bahkan, pemandangan miris seperti anggota keluarga yang menerapkan shift tidur bergantian dengan anggota keluarga lain di beberapa pemukiman padat penduduk. Selagi ada yang tidur, maka anggota keluarga lainnya harus rela menunggu di luar rumah. Entah berjaga, entah melakukan hal lain.

Baca juga: Tim RB nasional Gelar FGD, Validasi Keberhasilan Program Pengentasan Kemiskinan!

"Hal ini akan berdampak pada kesehatan penghuninya, membuat mereka menjadi tidak produktif dalam bekerja. Bahkan membuat mereka mengeluarkan biaya kesehatan yang mahal, ujarnya.

Tak hanya masalah hunian yang tidak layak, masalah sanitasi juga berkontribusi terhadap kemiskinan di Jakarta. Beberapa wilayah di Jakarta seperti Jakarta Timur dan Jakarta Utara memiliki sanitasi yang kurang layak. Apalagi, kedua wilayah tersebut merupakan wilayah langganan banjir. Masyarakat akhirnya mengeluarkan biaya lebih untuk memperbaiki rumah dan terpaksa memangkas alokasi untuk konsumsi.

Editor : Pahlevi

Politik
Trending Minggu Ini
Berita Terbaru