Optika.id - Menteri Investasi atau Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, dengan tegas menolak saran yang diajukan oleh Dana Moneter Internasional (IMF) yang meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan ekspor nikel dalam proyek hilirisasi.
Baca juga: Faktor Ancaman Ekonomi Global 2023 ala IMF
Dalam konferensi persnya yang dilakukan pada Selasa (4/7/2023), Bahlil menyatakan, "Tetap saja, hilirisasi akan tetap menjadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin." Dia juga menegaskan bahwa kebijakan larangan ekspor sejumlah komoditas bahan mentah Indonesia akan tetap dilaksanakan dan tidak akan dipengaruhi oleh saran IMF.
Bahlil dengan tegas mengatakan, "Kedua, larangan ekspor akan tetap kami terapkan." Dia juga mengajak semua pihak, termasuk IMF, yang tidak setuju dengan kebijakan larangan ekspor ini untuk menggugatnya secara resmi melalui World Trade Organization (WTO).
Baca juga: Utang Indonesia Tembus Rp7.014 Triliun, Wakil Ketua MPR Khawatirkan Keuangan Negara
"Jika ingin mengajukan gugatan, kita ajukan ke WTO. Mengapa orang lain boleh menghentikan ekspor, tetapi kita tidak? Ini adalah hal yang benar, negara ini sudah merdeka," ungkapnya.
Sebelumnya, IMF telah menimbulkan kehebohan di Indonesia dengan merilis dokumen berjudul "IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia" pada 25 Juni 2023.
Dalam laporan tersebut, IMF meminta pemerintah untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap kebijakan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah produksi yang saat ini ditekankan oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Editor : Pahlevi